Pangkalpinang, Dnid.co.id — Wacana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) berbasis Thorium di Bangka Belitung memasuki babak serius. Namun, proyek yang digadang-gadang sebagai solusi energi bersih nasional itu tidak berdiri di ruang hampa. Di balik kalkulasi megawatt dan stabilitas geologi, tersimpan pertanyaan sosial yang tak kalah panas: siapa yang diuntungkan, siapa yang menanggung risiko?
Isu itu mengemuka dalam Diskusi Publik bertema “Perspektif Sosial, Partisipasi Publik, dan Pembangunan Berkelanjutan Dampak PLTN Tenaga Thorium” di Aston Emidary Bangka Hotel and Conference Center, Pangkalpinang, Sabtu (7/2/2026). Forum itu menghadirkan Ir M. Natsir, akrab disapa “Guru”, yang berbicara lugas dan tanpa tedeng aling-aling.
“PLTN Thorium bukan hanya soal teknologi energi bersih. Ini tentang bagaimana masyarakat dilibatkan, bagaimana dampak sosialnya dikelola, dan bagaimana manfaatnya dirasakan secara adil oleh rakyat,” ujar Natsir, Sabtu (7/2/2026).
Menurut dia, tantangan sosial Bangka Belitung hari ini tidak sederhana. Kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi masih menjadi pekerjaan rumah. Di sektor pendidikan, akses dan kualitas belum merata.
Di sisi lain, tekanan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam masih membekas dalam memori kolektif masyarakat.
“Belum lagi isu perubahan iklim, pola konsumsi berlebihan, persoalan kesehatan mental seperti stres dan depresi, sampai tantangan era digital seperti cyberbullying dan kecanduan gawai.
Semua ini harus dipertimbangkan dalam setiap kebijakan pembangunan,” katanya.
Kandidat Lokasi Karena Faktor Geologi
Secara teknis, Bangka Belitung dinilai memenuhi salah satu syarat vital pembangunan fasilitas nuklir: stabilitas geologi. Wilayah ini relatif minim aktivitas seismik dibandingkan kawasan lain di Indonesia.
“Keamanan geologis adalah syarat mutlak. Bangka Belitung berada di zona yang stabil dan minim aktivitas gempa. Itu salah satu alasan utama wilayah ini masuk dalam pertimbangan pembangunan PLTN,” kata Natsir.
Namun, ia mengingatkan bahwa keamanan teknis tidak otomatis menjamin penerimaan sosial. Sejarah menunjukkan, proyek berskala besar kerap menimbulkan resistensi jika publik merasa tidak dilibatkan sejak awal.
“Masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton, apalagi korban dari kebijakan yang tidak mereka pahami. Transparansi dan edukasi publik wajib dibuka selebar-lebarnya,” ujarnya.
Dimensi Politik dan Pembangunan
PLTN Thorium masuk dalam kategori proyek strategis nasional. Artinya, keputusan politik pusat akan sangat menentukan arah dan percepatan realisasinya. Di titik inilah, kata Natsir, sensitivitas sosial harus dikelola dengan cermat.
Pembangunan energi, lanjut dia, tidak boleh mengulang pola lama: investasi masuk, tetapi masyarakat lokal sekadar menjadi penonton. Jika dikelola tanpa keberpihakan, proyek sebesar apa pun berpotensi memperdalam ketimpangan sosial.
“Kalau dikelola dengan benar, PLTN bisa menjadi lokomotif pembangunan—mendorong peningkatan kualitas SDM, membuka lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi lokal. Tapi jika abai terhadap aspek sosial, ia justru bisa memperbesar jurang ketidakadilan,” katanya tegas.
Di ruang diskusi itu, suasana sesekali menghangat. Sejumlah peserta mempertanyakan kesiapan pemerintah daerah dalam mengawal transparansi informasi dan memastikan partisipasi publik berjalan substantif, bukan sekadar formalitas.
Bagi Natsir, masa depan energi Bangka Belitung tidak cukup dibangun di atas optimisme teknologi. Fondasinya harus data, fakta, dan keberpihakan pada kepentingan publik.
“Energi berkelanjutan bukan hanya soal listrik yang menyala. Ini tentang kehidupan sosial yang lebih adil, aman, dan bermartabat,” ujarnya.
Wacana PLTN Thorium kini menjadi ujian kedewasaan kebijakan publik di Bangka Belitung: apakah ia akan menjadi simbol lompatan energi bersih, atau memantik gelombang resistensi sosial yang lebih luas.
Waktu dan keterbukaan akan menjadi penentunya.
Simpan sebagai Kenangan
Unduh artikel ini dalam format visual halaman koran klasik.
Senin, 9 Februari 2026
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.