Andi Tenri Walinonong tegaskan keputusannya tinggalkan panggung HJB ke-696 bukan persoalan pribadi, tetapi menyangkut marwah rakyat dan kehormatan lembaga yang diwakilinya
Bone, DNID.co.id — Ketua DPRD Kabupaten Bone, Andi Tenri Walinonong, menegaskan bahwa keputusannya meninggalkan panggung Mattompang Arajang pada puncak Hari Jadi Bone (HJB) ke-696 bukan persoalan pribadi, melainkan menyangkut marwah rakyat dan kehormatan lembaga yang ia wakili.
Andi Tenri Walinonong menyampaikan bahwa setiap sikap yang diambilnya selalu didasarkan pada tanggung jawab besar sebagai representasi masyarakat Bone.
“Bukan pribadi yang saya bawa, tetapi marwah rakyat Bone. Di pundak saya tersandang kehormatan dan harapan warga masyarakat,” tegasnya, Selasa (07/04/2026).
Ketua DPRD juga menekankan bahwa seluruh tindakan dan ucapannya selalu diukur dengan nilai-nilai luhur warisan leluhur.
“Setiap langkah yang saya ambil, setiap kata yang saya ucapkan, senantiasa saya ukur dengan nilai-nilai luhur Pappaseng To Riolo (Pesan Leluhur). Saya berdiri di sini mewakili aspirasi dan harga diri masyarakat Bone yang menjunjung tinggi prinsip Siri’na Pacce, harga diri yang disertai rasa empati terhadap sesama,” lanjutnya.
Menurutnya, kehadirannya dalam setiap kegiatan resmi tidak pernah membawa kepentingan pribadi, melainkan amanah besar dari masyarakat.
“Izinkan saya menyampaikan bahwa di balik kehadiran saya, tersemat tanggung jawab yang sangat besar. Saya sadar benar, bukan pribadi yang saya bawa, tetapi marwah rakyat Bone,” ujarnya.
Dia juga menegaskan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak didasari kepentingan individu maupun kelompok tertentu.
“Oleh karena itu, segala keputusan yang diambil dan kebijakan yang diperjuangkan tidak pernah didasari oleh kepentingan individu atau kelompok sempit, melainkan semata-mata demi menjaga kehormatan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Bone yang kita cintai bersama,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa persoalan yang terjadi dalam acara puncak HJB ke-696 bukan sekadar teknis, tetapi menyangkut etika dan penghormatan terhadap lembaga.
“Dalam setiap momentum resmi, terlebih pada peringatan Hari Jadi Bone yang sarat nilai sejarah dan budaya, saya memandang bahwa penghormatan terhadap posisi dan tatanan kelembagaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penghormatan terhadap rakyat itu sendiri,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa insiden tersebut tidak bisa dilihat sebagai hal sepele.
“Apa yang terjadi bukan semata soal tempat duduk, tetapi menyangkut etika, kepatutan, dan penghargaan terhadap lembaga yang saya wakili. Ketika posisi itu tidak ditempatkan sebagaimana mestinya, maka yang tercederai bukan hanya pribadi saya, tetapi juga marwah institusi dan masyarakat Bone secara keseluruhan,” tegasnya lagi.
Meski demikian, ia tetap menegaskan komitmennya untuk menjaga nilai-nilai budaya Bone.
“Saya tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pappaseng To Riolo dan prinsip Siri’na Pacce (Harga diri dan empati) , yang mengajarkan kita untuk menjaga harga diri dengan tetap mengedepankan kebijaksanaan dan saling menghormati,” ujarnya.
Dia berharap ke depan tidak ada lagi kesalahan serupa dalam penyelenggaraan kegiatan resmi.
“Ke depan, saya berharap hal-hal seperti ini tidak kembali terjadi. Penyelenggaraan kegiatan resmi harus mengedepankan pemahaman yang utuh terhadap tata protokol, sehingga setiap unsur pimpinan daerah ditempatkan sesuai dengan kedudukan dan perannya,” katanya.
Menurutnya lagi, hal tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik.
“Ini penting, bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk menjaga kehormatan daerah dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang beretika dan bermartabat,” tutupnya.
Pernyataan Ketua DPRD Bone ini mempertegas bahwa insiden di puncak HJB ke-696 bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menyangkut simbol kehormatan lembaga dan representasi masyarakat.
























