Jeneponto, DNID.co.id – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Bontomanai, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, akhirnya resmi dijatuhi sanksi penghentian operasional.
Langkah ekstrem ini diambil menyusul insiden keracunan massal yang menimpa 28 siswa SD dan SMP di wilayah tersebut akibat mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Keputusan penutupan ini sekaligus menjadi babak baru dalam upaya pencegahan agar tragedi serupa tidak terulang.
SPPG yang bernaung di bawah Yayasan Manunggal Kartika Jaya ini sebelumnya sempat menjadi sorotan publik karena santer diduga dikelola oleh salah satu oknum anggota DPRD Jeneponto.
Koordinator Wilayah Satuan Pelaksana Pangan dan Gizi Indonesia (SPPI), Iksan, membenarkan langkah tegas tersebut.
“Iya betul Pak, SPPG tersebut ditutup. Ditutup sementara saja, namun belum ditentukan sampai kapan baru bisa dibuka kembali,” jelas Iksan, Jumat (24/4/2026).
Menurutnya, langkah penutupan ini diambil tepat sehari setelah puluhan anak tumbang dan harus menjalani perawatan intensif. Dari total korban, sebanyak 14 siswa terpaksa dipasang infus, sementara 6 lainnya dirujuk ke rumah sakit karena mengalami gejala berat.
Para siswa dilaporkan menderita gatal-gatal di sekujur tubuh, pembengkakan, mual, kejang-kejang, hingga sesak napas. Lauk ikan yang diduga sudah tidak layak konsumsi menjadi tertuduh utama di balik serangan medis massal ini.
Selama masa pembekuan izin ini, serangkaian pemeriksaan menyeluruh akan dilakukan secara mendalam.
Tim terkait akan mengecek kualitas bahan baku, prosedur pengolahan, higienitas dapur, hingga sistem pengawasan internal. Hasil investigasi ini nantinya akan menentukan apakah dapur tersebut diperbolehkan beroperasi kembali atau akan ditutup secara permanen.
Desakan agar evaluasi dilakukan secara jujur dan transparan juga datang dari pihak sekolah. Kepala UPT SDN 7 Rumbia, Sitti Muliati, menekankan pentingnya standarisasi dalam program prioritas nasional ini.
“Saya secara pribadi sangat mendukung program ini, harapan kami jika SPPG tersebut berlanjut maka harus sesuai standar yang telah ditetapkan, jadi harus dilakukan evaluasi,” tegas Sitti Muliati melalui sambungan telepon.
Keterlibatan yayasan yang diduga dikelola oleh figur publik (anggota legislatif) membuat kasus ini kian sensitif.
Masyarakat berharap evaluasi ini tidak tebang pilih. Mengingat, Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis negara untuk menyehatkan generasi muda, bukan sekadar proyek distribusi semata.
Kini, orang tua siswa dan masyarakat setempat menunggu hasil audit tersebut dengan harapan besar bahwa jaminan kesehatan dan keamanan pangan benar-benar menjadi prioritas mutlak di masa depan.
Simpan sebagai Kenangan
Unduh artikel ini dalam format visual halaman koran klasik.
Minggu, 26 April 2026
