Miris! Dari 484 Perpustakaan di Jeneponto, Hanya 10 yang Terakreditasi
Plt Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Jeneponto, Taufik. (dok.ist)
Jeneponto, DNID.co.id – Rendahnya jumlah perpustakaan sekolah yang terakreditasi di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Dari sekitar 484 unit perpustakaan yang tersebar di berbagai jenjang, seperti pendidikan, desa hingga kelurahan, baru 10 perpustakaan yang berhasil mengantongi akreditasi.
Plt Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan (Disarsipus) Jeneponto, Taufik, menegaskan kondisi ini mencerminkan masih perlunya pembenahan dalam pengelolaan perpustakaan, khususnya di lingkungan sekolah.
“Jumlah perpustakaan kita cukup banyak, tetapi yang terakreditasi masih sangat sedikit. Ini menjadi perhatian bersama dan harus kita benahi secara serius,” ujarnya kepada DNID.co.id, Senin (27/4/2026).
Ia menegaskan bahwa akreditasi bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan indikator penting dalam menilai kualitas pengelolaan perpustakaan.
Mulai dari ketersediaan koleksi, sistem pengelolaan, sarana prasarana, hingga kompetensi pengelola menjadi bagian dari penilaian yang menentukan standar sebuah perpustakaan.
Menurutnya, masih rendahnya angka akreditasi tidak lepas dari berbagai kendala di lapangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman teknis, serta belum optimalnya dukungan dari masing-masing satuan pendidikan.
“Banyak perpustakaan yang sebenarnya sudah berjalan, tetapi belum memenuhi standar akreditasi karena beberapa aspek belum terpenuhi. Ini yang perlu kita dorong bersama,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa tanggung jawab peningkatan kualitas perpustakaan tidak hanya berada di tangan Dinas Arsipus semata, tetapi juga melibatkan peran aktif sekolah, tenang pendidik, serta pemangku kepentingan lainnya.
“Iya bukan hanya kami saja, tapi semua pihak harus terlibat agar hasilnya maksimal,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, pihaknya menargetkan peningkatan jumlah perpustakaan terakreditasi minimal 10 persen dalam waktu ke depan. Target ini dinilai realistis jika didukung dengan komitmen bersama dan peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan.
Lebih lanjut, Taufik menekankan bahwa keberadaan perpustakaan yang berkualitas memiliki peran penting dalam mendukung proses pembelajaran di sekolah. Perpustakaan tidak lagi sekadar tempat penyimpanan buku, tetapi harus menjadi pusat sumber belajar yang aktif dan inovatif.
“Perpustakaan harus menjadi ruang yang hidup, yang mampu menarik minat baca siswa dan mendukung kegiatan belajar mengajar. Di situlah pentingnya standar pengelolaan yang baik,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan budaya literasi di kalangan pelajar sebagai bagian dari upaya membangun kualitas sumber daya manusia di daerah.
Untuk itu, ia berharap adanya sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, pihak sekolah, dan para pengelola perpustakaan dalam mendorong percepatan akreditasi.
“Harapan kami, ke depan semakin banyak perpustakaan yang memenuhi standar. Dengan begitu, kualitas layanan juga meningkat dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh siswa,” ungkapnya.
Ia menegaskan, peningkatan akreditasi perpustakaan bukan sekadar target angka, melainkan bagian dari upaya jangka panjang dalam memperkuat sistem pendidikan di Butta Turatea.
“Ini bukan hanya soal angka akreditasi, tapi bagaimana kita membangun ekosistem pendidikan yang lebih baik melalui penguatan perpustakaan sebagai pusat literasi,” tandasnya.
Simpan sebagai Kenangan
Unduh artikel ini dalam format visual halaman koran klasik.
EDISI SPESIAL
Daily News Indonesia
Berita Harian Indonesia
WWW.DNID.CO.ID
Miris! Dari 484 Perpustakaan di Jeneponto, Hanya 10 yang Terakreditasi
SELASA, 28 APRIL 2026
Jeneponto, DNID.co.id – Rendahnya jumlah perpustakaan sekolah yang terakreditasi di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Dari sekitar 484 unit perpustakaan yang tersebar di berbagai jenjang, seperti pendidikan, desa hingga kelurahan, baru 10 perpustakaan yang berhasil mengantongi akreditasi.
Plt Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan (Disarsipus) Jeneponto, Taufik, menegaskan kondisi ini mencerminkan masih perlunya pembenahan dalam pengelolaan perpustakaan, khususnya di lingkungan sekolah.
“Jumlah perpustakaan kita cukup banyak, tetapi yang terakreditasi masih sangat sedikit. Ini menjadi perhatian bersama dan harus kita benahi secara serius,” ujarnya kepada DNID.co.id, Senin (27/4/2026).
Ia menegaskan bahwa akreditasi bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan indikator penting dalam menilai kualitas pengelolaan perpustakaan.
Mulai dari ketersediaan koleksi, sistem pengelolaan, sarana prasarana, hingga kompetensi pengelola menjadi bagian dari penilaian yang menentukan standar sebuah perpustakaan.
Menurutnya, masih rendahnya angka akreditasi tidak lepas dari berbagai kendala di lapangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman teknis, serta belum optimalnya dukungan dari masing-masing satuan pendidikan.
“Banyak perpustakaan yang sebenarnya sudah berjalan, tetapi belum memenuhi standar akreditasi karena beberapa aspek belum terpenuhi. Ini yang perlu kita dorong bersama,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa tanggung jawab peningkatan kualitas perpustakaan tidak hanya berada di tangan Dinas Arsipus semata, tetapi juga melibatkan peran aktif sekolah, tenang pendidik, serta pemangku kepentingan lainnya.
“Iya bukan hanya kami saja, tapi semua pihak harus terlibat agar hasilnya maksimal,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, pihaknya menargetkan peningkatan jumlah perpustakaan terakreditasi minimal 10 persen dalam waktu ke depan. Target ini dinilai realistis jika didukung dengan komitmen bersama dan peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan.
Lebih lanjut, Taufik menekankan bahwa keberadaan perpustakaan yang berkualitas memiliki peran penting dalam mendukung proses pembelajaran di sekolah. Perpustakaan tidak lagi sekadar tempat penyimpanan buku, tetapi harus menjadi pusat sumber belajar yang aktif dan inovatif.
“Perpustakaan harus menjadi ruang yang hidup, yang mampu menarik minat baca siswa dan mendukung kegiatan belajar mengajar. Di situlah pentingnya standar pengelolaan yang baik,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan budaya literasi di kalangan pelajar sebagai bagian dari upaya membangun kualitas sumber daya manusia di daerah.
Untuk itu, ia berharap adanya sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, pihak sekolah, dan para pengelola perpustakaan dalam mendorong percepatan akreditasi.
“Harapan kami, ke depan semakin banyak perpustakaan yang memenuhi standar. Dengan begitu, kualitas layanan juga meningkat dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh siswa,” ungkapnya.
Ia menegaskan, peningkatan akreditasi perpustakaan bukan sekadar target angka, melainkan bagian dari upaya jangka panjang dalam memperkuat sistem pendidikan di Butta Turatea.
“Ini bukan hanya soal angka akreditasi, tapi bagaimana kita membangun ekosistem pendidikan yang lebih baik melalui penguatan perpustakaan sebagai pusat literasi,” tandasnya.
