Aliansi Mahasiswa Unismuh Makassar Longmarch, Gaungkan Keadilan Sosial di Hari Buruh dan Hardiknas
Dalam rangka Hari Buruh dan Hardiknas, Aliansi Mahasiswa Unismuh Makassar longmarch dari kampus menuju DPRD Sulsel. (dok.ist)
Makassar, DNID.co.id – Memperingati Hari Buruh (May Day) sekaligus menyambut Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2026, Aliansi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar menggelar aksi longmarch pada Jumat (1/5/2026).
Aksi yang diikuti sekitar 70 mahasiswa ini dimulai dari Jalan Alauddin, tepatnya di kampus Unismuh, dan berakhir di depan Kantor Pekerjaan Umum yang kini menjadi kantor sementara DPRD Sulawesi Selatan.
Sepanjang perjalanan, massa aksi menyampaikan orasi serta membacakan pernyataan sikap yang menyoroti berbagai persoalan nasional. Mereka menilai kondisi saat ini belum mencerminkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Jenderal Lapangan Aliansi Mahasiswa Unismuh, Agung Gemilar, mengatakan masih terdapat kesenjangan ekonomi, penurunan kualitas pendidikan, serta belum meratanya pemenuhan hak masyarakat.
“Kondisi ini dinilai sebagai indikasi bahwa berbagai kebijakan yang ada belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujar Agung dalam orasinya. Ia juga menekankan bahwa sebuah bangsa ideal seharusnya mampu menjamin keadilan, kesejahteraan, dan kesempatan yang setara bagi seluruh warganya. Namun, menurutnya, realitas saat ini justru menunjukkan ketimpangan yang membutuhkan respons serius dari pemerintah.
“Namun realitas yang terjadi saat ini justru menunjukkan adanya ketimpangan yang perlu segera direspons secara serius oleh pemerintah,” tegasnya.
Dalam rilis yang dibagikan kepada media, Aliansi Mahasiswa Unismuh menyampaikan sejumlah pernyataan sikap. Di antaranya mengutuk kebijakan yang merugikan masyarakat, menuntut kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan, menolak intervensi dalam sektor pendidikan, serta menegaskan pentingnya supremasi sipil dan profesionalisme lembaga negara.
Selain itu, mereka juga mengajukan tuntutan strategis kepada pemerintah. Tuntutan tersebut mencakup pengembalian hak-hak buruh, termasuk upah layak dan perlindungan sosial, serta dorongan untuk menciptakan sistem pendidikan yang bebas dari kepentingan politik dan komersialisasi.
Mahasiswa juga mendesak evaluasi terhadap program strategis nasional agar lebih transparan dan tepat sasaran. Tak hanya itu, mereka menuntut agar TNI dan POLRI kembali pada fungsi dan perannya dalam sistem demokrasi.
Aliansi Mahasiswa Unismuh menegaskan bahwa aksi ini merupakan bagian dari hak demokratis yang dijamin konstitusi dan dilaksanakan secara damai. Mereka turut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal perjuangan tersebut.
“Aliansi Mahasiswa Unismuh menyatakan bahwa apabila tuntutan ini tidak mendapat respons yang serius, maka aksi akan terus dilakukan secara berkelanjutan hingga keadilan benar-benar ditegakkan,” pungkas Agung.
Simpan sebagai Kenangan
Unduh artikel ini dalam format visual halaman koran klasik.
EDISI SPESIAL
Daily News Indonesia
Berita Harian Indonesia
WWW.DNID.CO.ID
Aliansi Mahasiswa Unismuh Makassar Longmarch, Gaungkan Keadilan Sosial di Hari Buruh dan Hardiknas
SABTU, 2 MEI 2026
Makassar, DNID.co.id – Memperingati Hari Buruh (May Day) sekaligus menyambut Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2026, Aliansi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar menggelar aksi longmarch pada Jumat (1/5/2026).
Aksi yang diikuti sekitar 70 mahasiswa ini dimulai dari Jalan Alauddin, tepatnya di kampus Unismuh, dan berakhir di depan Kantor Pekerjaan Umum yang kini menjadi kantor sementara DPRD Sulawesi Selatan.
Sepanjang perjalanan, massa aksi menyampaikan orasi serta membacakan pernyataan sikap yang menyoroti berbagai persoalan nasional. Mereka menilai kondisi saat ini belum mencerminkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Jenderal Lapangan Aliansi Mahasiswa Unismuh, Agung Gemilar, mengatakan masih terdapat kesenjangan ekonomi, penurunan kualitas pendidikan, serta belum meratanya pemenuhan hak masyarakat.
“Kondisi ini dinilai sebagai indikasi bahwa berbagai kebijakan yang ada belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujar Agung dalam orasinya. Ia juga menekankan bahwa sebuah bangsa ideal seharusnya mampu menjamin keadilan, kesejahteraan, dan kesempatan yang setara bagi seluruh warganya. Namun, menurutnya, realitas saat ini justru menunjukkan ketimpangan yang membutuhkan respons serius dari pemerintah.
“Namun realitas yang terjadi saat ini justru menunjukkan adanya ketimpangan yang perlu segera direspons secara serius oleh pemerintah,” tegasnya.
Dalam rilis yang dibagikan kepada media, Aliansi Mahasiswa Unismuh menyampaikan sejumlah pernyataan sikap. Di antaranya mengutuk kebijakan yang merugikan masyarakat, menuntut kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan, menolak intervensi dalam sektor pendidikan, serta menegaskan pentingnya supremasi sipil dan profesionalisme lembaga negara.
Selain itu, mereka juga mengajukan tuntutan strategis kepada pemerintah. Tuntutan tersebut mencakup pengembalian hak-hak buruh, termasuk upah layak dan perlindungan sosial, serta dorongan untuk menciptakan sistem pendidikan yang bebas dari kepentingan politik dan komersialisasi.
Mahasiswa juga mendesak evaluasi terhadap program strategis nasional agar lebih transparan dan tepat sasaran. Tak hanya itu, mereka menuntut agar TNI dan POLRI kembali pada fungsi dan perannya dalam sistem demokrasi.
Aliansi Mahasiswa Unismuh menegaskan bahwa aksi ini merupakan bagian dari hak demokratis yang dijamin konstitusi dan dilaksanakan secara damai. Mereka turut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal perjuangan tersebut.
“Aliansi Mahasiswa Unismuh menyatakan bahwa apabila tuntutan ini tidak mendapat respons yang serius, maka aksi akan terus dilakukan secara berkelanjutan hingga keadilan benar-benar ditegakkan,” pungkas Agung.
Ia juga menekankan bahwa sebuah bangsa ideal seharusnya mampu menjamin keadilan, kesejahteraan, dan kesempatan yang setara bagi seluruh warganya. Namun, menurutnya, realitas saat ini justru menunjukkan ketimpangan yang membutuhkan respons serius dari pemerintah.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.