JAKARTA,DNID.co.id – Memperingati momentum Hari Buruh Internasional (May Day) dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), sejumlah pakar hukum, ekonom, dan akademisi menggelar diskusi publik bertajuk “Urgensi Kebebasan Sipil untuk Masa Depan Demokrasi Indonesia” di Kedai Kopi, Jakarta, Sabtu (2/5).
Diskusi yang diinisiasi oleh Pimpinan Pusat Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia (PP PRIMA DMI) ini menyoroti tiga pilar utama: aktivisme mahasiswa, transformasi birokrasi, dan sistem meritokrasi dalam kepemimpinan nasional.
Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, menegaskan pentingnya mengembalikan mahasiswa ke khittahnya sebagai kekuatan kontrol sosial. Menurutnya, suara kritis mahasiswa seharusnya tidak dianggap sebagai hambatan, melainkan mitra strategis bagi pemerintah.
”Aktivisme yang sehat membantu pemerintah melakukan pengawasan internal. Dengan keterlibatan mahasiswa, kebijakan negara akan tetap akuntabel dan mendorong terciptanya birokrasi yang lebih transparan,” ujar Feri
Senada dengan hal tersebut, ekonom senior Prof. Anthony Budiawan menuntut adanya transformasi fundamental dalam tubuh pemerintahan. Ia mendorong pemerintah untuk menanggalkan jubah “regulator kaku” dan beralih menjadi pelayan rakyat yang sejati.
Ia menekankan bahwa legitimasi sebuah kebijakan sangat bergantung pada inklusivitas ruang diskusi publik. “Jika masyarakat dilibatkan secara substansial dalam penyusunan regulasi, potensi resistensi akan berkurang dan berubah menjadi dukungan publik yang solid,” ungkap tokoh Barisan Oposisi Indonesia tersebut.
Dari sisi tata kelola politik, Prof. Dr. TB Massa Djafar menggarisbawahi peran partai politik dalam mencetak kader berkualitas. Ia meyakini sistem meritokrasi yang mengedepankan kecakapan dan integritas adalah kunci lahirnya elit politik yang mampu bersaing di kancah global.
Selain penguatan internal, diskusi tersebut menghasilkan catatan kritis mengenai perlunya Regulasi ketat untuk membatasi konflik kepentingan,pembersihan sistemik guna mengikis pengaruh oligarki dalam kebijakan publik,pemerataan akses terhadap tata kelola yang adil dan inklusif.
Penyelenggara acara, PP PRIMA DMI, berharap diskusi ini mampu memicu optimisme generasi muda, khususnya remaja masjid dan aktivis mahasiswa, untuk terus mengawal jalannya demokrasi. Melalui penguatan kebebasan sipil, diharapkan Indonesia dapat menuju masa depan yang lebih stabil dan berintegritas.
Simpan sebagai Kenangan
Unduh artikel ini dalam format visual halaman koran klasik.
Minggu, 3 Mei 2026
