Sudah Berkali-kali Terekspos Media dan Jadi Perbincangan Warga, Aktivitas Diduga Milik LK Disebut Masih Jalan Tiap Malam dengan Modus Gudang Keliling dan Belum Tersentuh Penindakan

BONE, DNID.co.id — Kecurigaan warga soal dugaan adanya “orang dalam” yang melindungi praktik mafia solar subsidi di Kabupaten Bone mulai mendapat respons dari kepolisian. Polres Bone melalui Unit Ekonomi membantah adanya praktik setor-menyetor dari pemain solar kepada oknum tertentu.

Jurnalis mencoba mengonfirmasi isu tersebut kepada Kasat Reskrim Polres Bone melalui Kanit Ekonomi, Ipda Yobel Arihta Perangin Angin, Selasa (5/8/2026).

“Tidak ada setor-menyetor di sini, info itu tidak benar,” tegas Ipda Yobel saat dikonfirmasi.

Pernyataan itu disampaikan setelah muncul dugaan di masyarakat bahwa aktivitas penampungan dan pengiriman Biosolar subsidi masih berjalan meski telah berulang kali diberitakan media.

Sebelumnya, warga Kecamatan Ulaweng mengaku curiga karena aktivitas yang mereka sebut sebagai penampungan dan pengiriman solar subsidi masih terlihat berlangsung pada malam hari.

Warga menyebut modusnya kini berubah dari gudang tetap menjadi sistem “gudang keliling”. Solar tidak ditumpuk di satu tempat, tapi disebar ke rumah-rumah "pasedot". Kalau ada pembeli, solar baru dikumpulkan.

Seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengaku melihat mobil pick up datang hampir setiap malam untuk mengambil jerigen berisi solar subsidi. Pada Rabu (29/7/2026) malam, warga melihat pick up hitam bak tinggi mengangkut sekitar 100 jerigen keluar dari lokasi yang disebut milik oknum berinisial LK dan mengarah ke jalur Bone - Wajo.

“Kalau memang sudah sering diberitakan tapi tetap jalan, masyarakat jadi bertanya-tanya kenapa belum ada tindakan tegas,” ujarnya.

Ungkapan keheranan juga terlontar dari warga lain.

“Masyarakat heran tidak ada dugaan setoran tetapi ini LK ko bebas dan terang beroperasi ada apa yah,” katanya.

Keluhan juga datang dari petani dan nelayan yang mengaku kesulitan memperoleh solar subsidi meski telah memiliki rekomendasi resmi.

Dandi, petani, mengaku sering ditolak di SPBU Taccipi, Ulaweng. "Alasannya antre. Padahal yang dilayani pelansir yang ambil ratusan liter," keluhnya.

Nasir, sopir, menyebut banyak "pa sedot" yang antre dan pakai pelat tidak sesuai barcode. Warga menilai wajar jika terjadi kelangkaan, karena solar subsidi yang seharusnya untuk pompa sawah dan perahu nelayan di Bone, justru diduga dikirim keluar kabupaten.

Mereka berharap distribusi Biosolar benar-benar diprioritaskan untuk kebutuhan pertanian dan perikanan.

Saat ditanya apakah Unit Ekonomi pernah menerima laporan masyarakat terkait penimbunan, penampungan, atau pengiriman solar subsidi oleh pemain solar, Ipda Yobel mengaku pihaknya tetap melakukan pemantauan.

“Kami rutin lidik masalah solar, termasuk dari pemberitaan yang ada kami jadikan dasar turun ke lapangan juga,” ujarnya.

Lebih lanjut, jurnalis menanyakan kemungkinan adanya masyarakat yang menyerahkan bukti berupa rekaman suara berisi pengakuan dugaan setoran kepada oknum tertentu. Menurut Ipda Yobel, informasi seperti itu tetap akan ditindaklanjuti.

“Akan kami tindaklanjuti,” katanya singkat.

Warga berharap Kapolres Bone yang baru menjabat dapat menjawab keresahan masyarakat dengan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan penampungan, pengiriman, dan distribusi solar subsidi di lapangan.

Selain itu warga meminta Pemda menerjunkan Satpol PP, Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk mengawasi SPBU yang diduga jadi titik kumpul. BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga juga diminta mengaudit distribusi Biosolar subsidi, termasuk memeriksa manajer dan operator di SPBU Taccipi dan SPBU rawan lain.

Sementara itu, pernyataan Ipda Yobel menjadi penegasan pertama dari pihak kepolisian bahwa isu adanya setoran kepada oknum aparat dibantah dan tidak dibenarkan.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi DNID.co.id masih berupaya mengonfirmasi pihak-pihak lain yang disebut dalam pemberitaan sebelumnya, termasuk pengelola SPBU Taccipi, BPH Migas Dan PT. Pertamina Patra Niaga. Seluruh dugaan yang disampaikan warga masih bersifat informasi awal dan belum terbukti secara hukum.

Apabila terdapat klarifikasi tambahan atau hasil penyelidikan resmi dari kepolisian maupun instansi terkait, berita ini akan diperbarui dengan tetap menjunjung asas keberimbangan dan praduga tak bersalah.