PANGKALPINANG, DNID.co.id — Penerimaan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung terhadap rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) menunjukkan tren meningkat. Survei Public Acceptance (PA) Fase 2 yang dilakukan UNS-UBB mencatat tingkat penerimaan masyarakat mencapai 85,71 persen pada 2025, naik dibandingkan 73,73 persen pada 2021 dan 67,50 persen pada 2016.
Namun, di balik angka dukungan yang tinggi itu, survei justru memperlihatkan satu pesan penting: masyarakat Babel belum memberikan dukungan tanpa syarat. Keamanan teknologi, perlindungan lingkungan, transparansi informasi, kompetensi pengelola, hingga manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal menjadi faktor penentu penerimaan publik.
Penelitian yang merupakan tindak lanjut survei 2021 tersebut dilaksanakan pada 29 September hingga 31 Oktober 2025 dengan melibatkan 1.533 responden dari tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain survei masyarakat, penelitian juga diperkuat melalui forum group discussion (FGD) bersama tokoh lokal dan nasional.
Dalam rincian respons, sebanyak 50,29 persen responden menyatakan menerima pembangunan PLTN dan 2,94 persen sangat menerima. Sebanyak 40,25 persen bersikap netral, sedangkan 4,24 persen tidak menerima dan 2,28 persen sangat tidak menerima.
Dari sisi manfaat, 88,52 persen responden menilai PLTN memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Sementara 61,64 persen responden tidak menganggap PLTN identik dengan risiko kerusakan lingkungan, limbah berbahaya, radiasi, maupun kecelakaan nuklir.
Faktor kepercayaan juga muncul sebagai titik krusial. Sebanyak 72 persen responden menyatakan percaya pengembang mampu memberikan informasi yang valid, objektif, dan transparan. Bahkan, 90 persen responden percaya pengelola PLTN memiliki kompetensi tinggi serta mampu mematuhi standar internasional dan ketentuan pemerintah.
Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan PLTN di Babel bukan semata-mata soal seberapa jauh masyarakat memahami teknologi nuklir. Analisis penelitian menyimpulkan penerimaan lebih kuat dipengaruhi persepsi terhadap manfaat serta kepercayaan terhadap niat baik dan kemampuan pengembang.
Dengan kata lain, sosialisasi teknis saja tidak cukup. Kepercayaan publik menjadi pekerjaan rumah utama apabila rencana PLTN benar-benar diarahkan menuju tahap pembangunan.
Hasil FGD mempertegas persoalan tersebut. Masyarakat menginginkan lapangan kerja lokal, pertumbuhan ekonomi daerah, serta pasokan listrik yang lebih murah dan stabil. Namun seluruh manfaat itu diposisikan berdampingan dengan tuntutan jaminan keselamatan teknologi, perlindungan lingkungan, transparansi, dan keadilan dalam distribusi manfaat.
Sementara itu, Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memasukkan rencana PLTN dalam pembahasan penyediaan energi daerah.
Informasi dari Dewan Energi Nasional juga menyebut rancangan Perpres mengenai pengembangan PLTN serta pembentukan badan khusus nuklir telah berada di meja Presiden dan menunggu proses pengesahan.
Di tengah meningkatnya penerimaan publik, angka survei tersebut tetap membutuhkan pembuktian melalui transparansi kebijakan dan komunikasi yang terbuka. Sebab, dukungan masyarakat terhadap PLTN Babel terlihat bukan sebagai cek kosong, melainkan dukungan yang bergantung pada keamanan, kepercayaan, perlindungan lingkungan, dan manfaat nyata bagi masyarakat daerah.
Catatan redaksi: Bahan awal menyebut angka penerimaan 85,71 persen, sementara rincian kategori “menerima” dan “sangat menerima” berjumlah 53,23 persen. Angka agregat tersebut perlu dikonfirmasi kepada peneliti agar tidak menimbulkan tafsir berbeda dalam pemberitaan.
Simpan sebagai Kenangan
Unduh artikel ini dalam format visual halaman koran klasik.
Kamis, 13 Agustus 2026
