Dukungan tersebut disampaikan Andi Sudirman saat menghadiri Indonesia Islamic Finance Summit (IIFS) 2026 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Hotel Four Points by Sheraton, Makassar, Senin (2/11/2026).

Mengusung tema “Strengthening Islamic Finance Ecosystem to Advance Sustainable Halal Economic Growth”, IIFS 2026 menjadikan Sulawesi Selatan sebagai tuan rumah. Kegiatan ini juga mencakup peluncuran cetak biru (blueprint) pengembangan keuangan syariah, high-level forum, serta konferensi keuangan syariah tingkat internasional.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, beserta jajaran anggota Dewan Komisioner OJK dan para pemangku kepentingan sektor ekonomi dan keuangan syariah.

Gubernur Andi Sudirman menyampaikan bahwa pengembangan ekonomi dan keuangan syariah memiliki peluang besar untuk mendorong pertumbuhan berbagai sektor usaha, mulai dari industri halal, makanan dan minuman halal, hingga fesyen muslim dan pariwisata ramah muslim.

“Kita melihat bahwa yang mengambil peluang dalam persaingan ekonomi halal dunia bukan hanya negara-negara mayoritas muslim. Tiongkok dan Thailand, misalnya, juga mengambil peluang ini. Karena itu, kita perlu membangun ekosistem yang kuat agar potensi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia dapat berkembang lebih luas,” jelasnya.

Andi Sudirman berharap cetak biru ekonomi syariah yang disusun dapat menjadi pedoman bersama bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku industri, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan siap mendukung langkah kolaboratif tersebut untuk memastikan bahwa pembiayaan dan instrumen keuangan syariah dapat menjangkau sektor riil, UMKM, serta program pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan bahwa Indonesia memiliki modalitas yang besar untuk memperkuat industri keuangan syariah. Potensi tersebut didukung oleh pertumbuhan aset keuangan syariah, kebijakan pemerintah, landasan regulasi, serta besarnya jumlah penduduk muslim di Indonesia.

Menurut Friderica, seluruh sektor tersebut perlu dikembangkan secara terpadu agar mampu menciptakan ekosistem yang saling mendukung dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

“Peran daerah di indonesia, utamanya provinsi sulawesi selatan juga sangat penting dalam menyukseskan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui berbagai program dan kerja sama yang dilaksanakan di daerah,” jelasnya.

Friderica menambahkan bahwa peluncuran cetak biru ekonomi dan keuangan syariah bertujuan memberikan arah dan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan. Peta jalan tersebut mencakup visi pengembangan, penguatan kelembagaan, pengembangan produk, inovasi, serta pemanfaatan teknologi.

“Harapan kita, industri ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia semakin maju. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (*)​