Nelayan di SPBU Cabalu, Belli Tokaseng hingga Palanga Panyula mengaku lebih mudah memperoleh solar subsidi setelah pengawasan Satgas diperketat dan persyaratan nelayan diterapkan.

Bone, DNID.co.id – Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Penyaluran BBM Subsidi oleh Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, membuahkan hasil nyata di lapangan. Apresiasi pun mengalir dari nelayan di wilayah Bone Utara.

Sebelumnya, warga nelayan mengeluhkan kinerja Satgas yang dinilai hanya nongkrong di depan SPBU. Akibatnya, nelayan tetap kesulitan mendapatkan solar.

Mereka mengaku hanya diberi 100 liter atau tiga jerigen kemasan 32 liter, padahal sesuai hasil rapat bersama Pertamina, jatah nelayan adalah 300 liter per sekali ambil. Nelayan juga mengeluhkan dispenser yang dikuasai masyarakat umum atau pelansir, bukan oleh Satgas.

Keluhan tersebut langsung direspon Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Andi Akmal Pasluddin. Setelah pemberitaan dan instruksi tegas dari Bupati, Satgas kini bekerja sesuai harapan warga nelayan dan petani.

Perubahan paling terasa di SPBU Cabalu dan SPBU Belli Kelurahan Tokaseng. Nelayan di dua SPBU tersebut mengaku sangat terbantu karena kini sudah mendapatkan hak penuh 300 liter.

"Di SPBU Cabalu dan SPBU Belli Kelurahan Tokaseng kami sangat terbantu karena sudah sesuai 300 liter per nelayan. Kami tidak setiap hari ambil BBM, kalau 300 liter kami gunakan selama dua hari jadi selang tiga hari baru turun lagi ambil BBM. Kalau begini terus saya sangat berterima kasih kepada Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin, " Katanya, Minggu (04/10/2026).

"Saya berharap Satgas jangan berhenti agar ruang pelansir semakin sempit. Kami warga nelayan asli bisa membuktikan kalau solar yang kami beli murni untuk digunakan melaut mencari nafkah untuk anak istri," ujar salah seorang nelayan.

Apresiasi serupa juga datang dari nelayan di SPBU Palanga Kelurahan Panyula. Di sana, sistem pengawasan yang diperketat justru membuat nelayan asli lebih mudah mendapatkan BBM.

"Alhamdulillah sekarang sedikit tidak susah untuk membeli solar subsidi, karena nelayan harus memenuhi semua dokumen bukti nelayan kalau benar-benar nelayan. Syarat itu tidak susah, jadi sekarang kita tidak perlu lagi berebut dengan pelansir menggunakan jerigen," ungkap nelayan di SPBU Palanga.

Warga menilai, kebijakan Bupati Bone membentuk Satgas dan mewajibkan verifikasi dokumen bukti nelayan asli menjadi kunci untuk memutus mata rantai pelansir. Dengan syarat yang jelas namun tidak menyulitkan, solar subsidi kini benar-benar dinikmati oleh yang berhak.

Nelayan berharap Satgas Pengawasan BBM Subsidi ini terus dipertahankan dan pengawasan tidak kendor, sehingga distribusi solar subsidi di Kabupaten Bone tetap adil, tertib, dan tepat sasaran.