Jakarta, DNID Sumbar – Komitmen memperkuat Ekonomi Kerakyatan terus ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis (JKA), didampingi Kepala BPKD dan Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM, melakukan pertemuan strategis dengan Direktur Utama PT Hutama Karya di HK Tower, Jakarta, Kamis (16/4/2026).
Pertemuan tersebut menjadi langkah konkret Bupati JKA dalam memperjuangkan ruang tumbuh bagi pelaku UMKM lokal, khususnya pasca beroperasinya jalan tol yang melintasi wilayah Sumatera Barat, termasuk Padang Pariaman.
Dalam dialog yang berlangsung hangat dan produktif, Bupati JKA secara langsung mengusulkan pemanfaatan rest area jalan tol sebagai etalase produk UMKM Padang Pariaman. Ia menilai, keberadaan rest area bukan hanya fasilitas pendukung perjalanan, tetapi juga peluang strategis untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.
“Rest area harus memberi dampak langsung bagi masyarakat sekitar. Kita ingin UMKM Padang Pariaman bisa naik kelas dengan hadir di Rest Area Tol, menjangkau pasar yang lebih luas,” tegas JKA.
Usulan tersebut mendapat respons positif dari pihak PT Hutama Karya selaku pengelola Infrastruktur tol. Dirut Hutama Karya menyatakan kesiapan untuk menjajaki kerja sama pemanfaatan rest area guna mendukung pelaku UMKM daerah, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi berbasis lokal.
Kolaborasi ini diharapkan menjadi solusi adaptif bagi pelaku UMKM yang terdampak perubahan arus lalu lintas akibat hadirnya jalan tol, sekaligus membuka akses pasar baru yang lebih potensial.
Tidak hanya itu, pada kesempatan yang sama, Bupati JKA juga menyerahkan surat permohonan dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada PT Hutama Karya untuk kelanjutan pembangunan Kantor DPRD Padang Pariaman.
Menanggapi hal tersebut, pihak Hutama Karya menyatakan akan menindaklanjuti dengan melakukan survei lapangan guna mengkaji kebutuhan serta skema dukungan yang memungkinkan.
Langkah jemput bola yang dilakukan Bupati JKA ini menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam membangun sinergi dengan BUMN, tidak hanya untuk percepatan pembangunan infrastruktur, tetapi juga memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya pelaku UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah.(kominfo)
Sabtu, 18 April 2026
