PANGKALPINANG ,Dnid.Co.Id — Komitmen terhadap keterbukaan informasi publik kembali mendapat sorotan serius. Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro, melakukan kunjungan kerja ke Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (KI Babel), Rabu (6/5/2026), didampingi Bahar Buasan sebagai anggota DPD RI dapil Bangka Belitung.
Kunjungan ini menjadi bagian dari rangkaian agenda kerja KI Pusat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, termasuk kegiatan akademik berupa kuliah umum di Universitas Bangka Belitung (UBB). Namun di balik agenda formal tersebut, terdapat pesan kuat yang ingin ditegaskan: keterbukaan informasi tidak bisa berjalan optimal tanpa dukungan infrastruktur yang memadai.
Rombongan KI Pusat disambut langsung oleh Ketua KI Babel Ita Rosita, didampingi Wakil Ketua Rikky Fermana, para komisioner, tenaga ahli, staf, hingga mahasiswa magang. Suasana pertemuan berlangsung hangat, namun substansi diskusi mengarah pada persoalan yang cukup mendasar.
Dalam forum tersebut, Donny Yoesgiantoro secara tegas menyoroti kondisi sarana dan prasarana di KI Babel yang dinilai masih jauh dari ideal. Ia menilai keterbatasan fasilitas berpotensi menghambat optimalisasi fungsi Komisi Informasi sebagai lembaga yang memiliki mandat strategis dalam menjaga transparansi publik.
“Secara umum, sarana dan prasarana yang dimiliki KI Babel masih belum maksimal. Padahal, peran Komisi Informasi sangat penting dalam memastikan keterbukaan informasi berjalan sesuai amanat undang-undang,” ujarnya.
Pernyataan tersebut mencerminkan realitas yang selama ini kerap luput dari perhatian. Komisi Informasi bukan hanya berfungsi sebagai mediator sengketa informasi, tetapi juga sebagai pilar dalam membangun budaya transparansi di tengah masyarakat dan badan publik. Ketika dukungan fasilitas tidak memadai, maka efektivitas peran tersebut menjadi tidak maksimal.
Ketua KI Babel, Ita Rosita, merespons hal itu dengan sikap terbuka. Ia mengakui bahwa keterbatasan sarana dan prasarana memang menjadi tantangan utama yang dihadapi lembaganya hingga saat ini.
“Kami sangat mengapresiasi kunjungan Ketua KI Pusat. Ini menjadi masukan penting bagi kami. Memang benar, untuk menunjang kinerja yang optimal, KI Babel masih membutuhkan berbagai fasilitas pendukung agar tercipta lingkungan kerja yang layak dan profesional,” ungkap Ita.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa keterbatasan tersebut tidak mengurangi komitmen jajaran KI Babel dalam menjalankan tugasnya. Namun, ia berharap ada perhatian lebih dari pemangku kebijakan agar penguatan kelembagaan dapat berjalan seiring dengan tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi.
Kehadiran Bahar Buasan dalam kunjungan ini juga memiliki makna strategis. Sebagai perwakilan daerah di tingkat pusat, peran DPD RI dinilai krusial dalam menjembatani kebutuhan daerah, termasuk dalam hal penguatan lembaga seperti Komisi Informasi.
Diskusi yang berlangsung tidak hanya berhenti pada persoalan fasilitas, tetapi juga menyentuh pentingnya sinergi antara KI Pusat dan KI daerah. Kolaborasi dinilai menjadi kunci dalam menciptakan sistem keterbukaan informasi yang kuat, merata, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.
Kunjungan ini diharapkan tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi mampu menjadi titik awal perubahan. Penguatan KI Babel, baik dari sisi infrastruktur maupun kapasitas kelembagaan, menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap akses informasi yang cepat, akurat, dan transparan.
Lebih jauh, momentum ini mempertegas bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar jargon normatif, melainkan sebuah sistem yang harus didukung dengan kebijakan, anggaran, dan fasilitas yang memadai. Tanpa itu, cita-cita mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel hanya akan menjadi retorika.
Di tengah dinamika era digital yang serba cepat, peran Komisi Informasi semakin vital. Karena itu, perhatian terhadap kondisi riil di daerah seperti Bangka Belitung tidak boleh diabaikan.
Kunjungan Ketua KI Pusat ini setidaknya membuka ruang dialog yang lebih jujur, kritis, dan solutif. Harapannya, langkah ini tidak berhenti pada diskusi semata, tetapi berlanjut pada kebijakan konkret yang mampu memperkuat fondasi keterbukaan informasi di daerah.
Kamis, 7 Mei 2026
