Tekanan Publik Menguat Setelah Dugaan Pelanggaran Internal Terus Menyeret Nama Lapas Narkotika
PANGKALPINANG ,Dnid.Co.Id — Tekanan publik terhadap kondisi Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang memuncak, Kamis (21/5/2026), saat insan pers melontarkan kritik tajam dalam audiensi terbuka bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung. Forum yang digelar di kantor Kanwil Ditjenpas Babel itu menjadi panggung desakan evaluasi total terhadap dugaan lemahnya pengawasan hingga maraknya isu penyalahgunaan di dalam lapas.
Audiensi tersebut digelar sebagai pengganti aksi demonstrasi besar-besaran yang sebelumnya direncanakan melibatkan ratusan massa. Namun demi menjaga stabilitas keamanan daerah, agenda aksi dialihkan menjadi dialog langsung bersama Kepala Kanwil Ditjenpas Babel, Ade Agustina.
Meski berlangsung kondusif, suasana audiensi dipenuhi kritik keras. Sedikitnya 15 peserta dari unsur Kantor Berita Online (KBO) Babel dan Pro Jurnalis Media Siber (PJS) Bangka Belitung secara terbuka menyoroti derasnya pemberitaan negatif yang terus menyeret nama Lapas Narkotika Pangkalpinang ke ruang publik.
Penanggung jawab aksi, Rikky Fermana, menegaskan pembatalan demonstrasi bukan berarti persoalan di dalam lapas dianggap selesai. Menurutnya, jalur audiensi dipilih agar kritik dapat disampaikan langsung kepada pihak yang memiliki kewenangan melakukan pembenahan.
“Demi terciptanya kondisi kamtibmas yang kondusif, kami memilih jalur audiensi. Tapi bukan berarti persoalan di Lapas selesai begitu saja. Kami tetap menyampaikan kritik dan masukan secara terbuka terkait kondisi Lapas di Bangka Belitung, khususnya Lapas Narkotika Pangkalpinang,” ujar Rikky.
Ia menilai, derasnya isu dugaan penyalahgunaan telepon genggam hingga narkoba di dalam lapas seharusnya menjadi alarm serius bagi institusi pemasyarakatan. Namun, kata dia, publik justru lebih sering disuguhi narasi pencitraan ketimbang langkah konkret pembenahan.
“Pemberitaan terkait Lapas Narkotika Pangkalpinang sudah sangat masif. Tapi sampai hari ini publik masih mempertanyakan keseriusan pembenahan di internal,” tegasnya.
Nada lebih keras disampaikan Sekretaris PJS Bangka Belitung, Muhamad Zen. Ia menyebut keterlibatan insan pers dalam rencana aksi menjadi sinyal bahwa persoalan di dalam lapas sudah berada pada titik mengkhawatirkan.
“Kalau wartawan saja sampai turun langsung menyuarakan persoalan ini, berarti kondisinya memang sudah sangat serius. Biasanya aksi seperti ini dilakukan mahasiswa, LSM, ormas atau OKP. Jarang insan pers mengambil langkah sejauh ini,” katanya.
Zen mendesak Kanwil Ditjenpas Babel melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk rotasi pimpinan dan petugas yang dinilai terlalu lama bertugas di lingkungan lapas tersebut. Langkah itu dianggap penting untuk mencegah dugaan praktik internal yang berpotensi merusak integritas lembaga pemasyarakatan.
“Kami meminta ada evaluasi menyeluruh, termasuk rotasi pimpinan dan petugas yang terlalu lama bertugas di sana. Jangan sampai muncul dugaan permainan di internal akibat lemahnya pengawasan,” ujarnya.
Menanggapi gelombang kritik tersebut, Ade Agustina menunjukkan sikap terbuka. Ia tampak mencatat langsung berbagai masukan yang disampaikan peserta audiensi dan memastikan seluruhnya akan dijadikan bahan evaluasi internal.
“Silakan media menyampaikan kritik dan masukan. Itu akan menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk melakukan pembenahan,” kata Ade.
Pernyataan paling tegas muncul saat Ade menyinggung kemungkinan keterlibatan oknum internal dalam dugaan pelanggaran di lapas. Ia memastikan tidak akan memberi toleransi terhadap pejabat maupun petugas yang terbukti melanggar aturan.
“Kalau memang benar ada pelanggaran yang dilakukan oleh oknum pimpinan maupun petugas Lapas, saya pastikan akan kami copot,” tegasnya disambut tepuk tangan peserta audiensi.
Audiensi itu juga mendapat pengawalan dari Polresta Pangkalpinang yang diwakili Kasat Intelkam, AKP Sirait. Pihak kepolisian mengapresiasi langkah media yang memilih jalur dialog dibanding aksi massa.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah mempertimbangkan untuk tidak melakukan aksi dengan melibatkan massa dan ikut mendukung terciptanya kondisi kamtibmas yang kondusif,” ujar AKP Sirait.
Audiensi tersebut menjadi sinyal kuat bahwa sorotan publik terhadap Lapas Narkotika Pangkalpinang tidak lagi bisa dianggap biasa. Di tengah derasnya kritik dan dugaan persoalan internal yang terus mencuat, masyarakat kini menunggu langkah nyata dari jajaran pemasyarakatan, bukan sekadar janji evaluasi di atas meja rapat.
Simpan sebagai Kenangan
Unduh artikel ini dalam format visual halaman koran klasik.
EDISI SPESIAL
Daily News Indonesia
Berita Harian Indonesia
WWW.DNID.CO.ID
Tekanan Publik Menguat Setelah Dugaan Pelanggaran Internal Terus Menyeret Nama Lapas Narkotika
KAMIS, 21 MEI 2026
PANGKALPINANG ,Dnid.Co.Id — Tekanan publik terhadap kondisi Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang memuncak, Kamis (21/5/2026), saat insan pers melontarkan kritik tajam dalam audiensi terbuka bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung. Forum yang digelar di kantor Kanwil Ditjenpas Babel itu menjadi panggung desakan evaluasi total terhadap dugaan lemahnya pengawasan hingga maraknya isu penyalahgunaan di dalam lapas.
Audiensi tersebut digelar sebagai pengganti aksi demonstrasi besar-besaran yang sebelumnya direncanakan melibatkan ratusan massa. Namun demi menjaga stabilitas keamanan daerah, agenda aksi dialihkan menjadi dialog langsung bersama Kepala Kanwil Ditjenpas Babel, Ade Agustina.
Meski berlangsung kondusif, suasana audiensi dipenuhi kritik keras. Sedikitnya 15 peserta dari unsur Kantor Berita Online (KBO) Babel dan Pro Jurnalis Media Siber (PJS) Bangka Belitung secara terbuka menyoroti derasnya pemberitaan negatif yang terus menyeret nama Lapas Narkotika Pangkalpinang ke ruang publik.
Penanggung jawab aksi, Rikky Fermana, menegaskan pembatalan demonstrasi bukan berarti persoalan di dalam lapas dianggap selesai. Menurutnya, jalur audiensi dipilih agar kritik dapat disampaikan langsung kepada pihak yang memiliki kewenangan melakukan pembenahan.
“Demi terciptanya kondisi kamtibmas yang kondusif, kami memilih jalur audiensi. Tapi bukan berarti persoalan di Lapas selesai begitu saja. Kami tetap menyampaikan kritik dan masukan secara terbuka terkait kondisi Lapas di Bangka Belitung, khususnya Lapas Narkotika Pangkalpinang,” ujar Rikky.
Ia menilai, derasnya isu dugaan penyalahgunaan telepon genggam hingga narkoba di dalam lapas seharusnya menjadi alarm serius bagi institusi pemasyarakatan. Namun, kata dia, publik justru lebih sering disuguhi narasi pencitraan ketimbang langkah konkret pembenahan.
“Pemberitaan terkait Lapas Narkotika Pangkalpinang sudah sangat masif. Tapi sampai hari ini publik masih mempertanyakan keseriusan pembenahan di internal,” tegasnya.
Nada lebih keras disampaikan Sekretaris PJS Bangka Belitung, Muhamad Zen. Ia menyebut keterlibatan insan pers dalam rencana aksi menjadi sinyal bahwa persoalan di dalam lapas sudah berada pada titik mengkhawatirkan.
“Kalau wartawan saja sampai turun langsung menyuarakan persoalan ini, berarti kondisinya memang sudah sangat serius. Biasanya aksi seperti ini dilakukan mahasiswa, LSM, ormas atau OKP. Jarang insan pers mengambil langkah sejauh ini,” katanya.
Zen mendesak Kanwil Ditjenpas Babel melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk rotasi pimpinan dan petugas yang dinilai terlalu lama bertugas di lingkungan lapas tersebut. Langkah itu dianggap penting untuk mencegah dugaan praktik internal yang berpotensi merusak integritas lembaga pemasyarakatan.
“Kami meminta ada evaluasi menyeluruh, termasuk rotasi pimpinan dan petugas yang terlalu lama bertugas di sana. Jangan sampai muncul dugaan permainan di internal akibat lemahnya pengawasan,” ujarnya.
Menanggapi gelombang kritik tersebut, Ade Agustina menunjukkan sikap terbuka. Ia tampak mencatat langsung berbagai masukan yang disampaikan peserta audiensi dan memastikan seluruhnya akan dijadikan bahan evaluasi internal.
“Silakan media menyampaikan kritik dan masukan. Itu akan menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk melakukan pembenahan,” kata Ade.
Pernyataan paling tegas muncul saat Ade menyinggung kemungkinan keterlibatan oknum internal dalam dugaan pelanggaran di lapas. Ia memastikan tidak akan memberi toleransi terhadap pejabat maupun petugas yang terbukti melanggar aturan.
“Kalau memang benar ada pelanggaran yang dilakukan oleh oknum pimpinan maupun petugas Lapas, saya pastikan akan kami copot,” tegasnya disambut tepuk tangan peserta audiensi.
Audiensi itu juga mendapat pengawalan dari Polresta Pangkalpinang yang diwakili Kasat Intelkam, AKP Sirait. Pihak kepolisian mengapresiasi langkah media yang memilih jalur dialog dibanding aksi massa.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah mempertimbangkan untuk tidak melakukan aksi dengan melibatkan massa dan ikut mendukung terciptanya kondisi kamtibmas yang kondusif,” ujar AKP Sirait.
Audiensi tersebut menjadi sinyal kuat bahwa sorotan publik terhadap Lapas Narkotika Pangkalpinang tidak lagi bisa dianggap biasa. Di tengah derasnya kritik dan dugaan persoalan internal yang terus mencuat, masyarakat kini menunggu langkah nyata dari jajaran pemasyarakatan, bukan sekadar janji evaluasi di atas meja rapat.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.