Bantaeng,DNID.co.id – Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Andi Andrie Pawiloi menegaskan seluruh material yang digunakan dalam proyek Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) wajib berasal dari tambang yang memiliki izin resmi.
Hal itu sesuai dengan ketentuan dari pusat sebagai syarat pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
“Iya, terkait material masuk dalam persyaratannya tambang yang memiliki izin,” ujarnya saat dikonfirmasi wartawan, belum lama ini.
Dia menjelaskan kewajiban penggunaan material legal sudah disampaikan sejak awal kepada pihak pelaksana.
“Jadi memang dari awal penyampaian PPK dan yang tertera di juknisnya harus yang berizin, karena ini masuk kategori Proyek Strategis Nasional,” jelasnya.
Pernyataan Dinas Perikanan ini sekaligus menjawab kekhawatiran publik terkait potensi penggunaan material ilegal di lapangan.
Sebelumnya, Ketua Pemuda LIRA Kabupaten Bantaeng, Andi Yusdanar Hakim, juga menyoroti hal serupa. Ia menilai pengawasan material menjadi penting agar program KNMP tidak menimbulkan masalah baru di sektor lingkungan.
“Kita jadikan momentum awal kita berbenah baik dalam sektor lingkungan hidup agar cukuplah Bantaeng ini selalu banjir, hujan dikit banjir,” kata Yusdanar.
Menurutnya, banjir yang kerap terjadi dipicu oleh tata ruang yang tidak baik dan aktivitas penambangan liar.
“Itu karena tata ruang yang tidak baik, eksploitasi tanah, eksploitasi air yang dilakukan penambang liar,” jelasnya.
Karena itu, Yusdanar meminta APH dan kontraktor memutus mata rantai ekonomi tambang ilegal.
“Dengan cara membatasi akses jual dia pelaku tambang ilegal,” katanya.
“Di mana pihak pelaku usaha seperti kontraktor tidak akan menerima suplai dari mereka dan harus diberi tindakan nyata oleh penegak hukum karena ketika pasar tidak ada maka mereka juga akan terputus aksesnya,” tegasnya.
Meski demikian, Yusdanar menyatakan pihaknya mendukung penuh program KNMP. “Kita mendukung program ini sebagai bagian dari proyek strategis nasional, saya rasa memang inilah momentumnya,” pungkasnya.
Sementara itu, Kejari Bantaeng sebelumnya juga telah menyatakan akan turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan setelah rangkaian Hari Lahir Kejaksaan selesai.
Simpan sebagai Kenangan
Unduh artikel ini dalam format visual halaman koran klasik.
Minggu, 30 Agustus 2026
