Padang Pariaman, DNID Sumbar - Penguatan tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi menjadi komitmen penting Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Padang Pariaman, Dr. H. John Kenedy Azis, S.H., M.H., saat mengikuti Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat.

Rakor tersebut dihadiri Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP., M.E., bersama para kepala daerah se-Sumatera Barat. Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan langkah dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan berintegritas.

Bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, penguatan tata kelola bukan sekadar menjalankan kewajiban administratif atau memenuhi ketentuan regulasi. Lebih dari itu, tata kelola yang baik merupakan fondasi untuk memastikan setiap kebijakan, program, dan penggunaan anggaran pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Bupati John Kenedy Azis menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi harus menjadi bagian yang melekat dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari perencanaan program, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga pengawasan dan evaluasi.

“Pemerintahan yang baik harus dibangun dengan integritas, transparansi, dan tanggung jawab. Setiap kebijakan dan anggaran harus benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat,” ujar Bupati John Kenedy Azis.

Menurutnya, komitmen membangun pemerintahan yang bersih perlu ditopang oleh sistem yang kuat, pengawasan yang efektif, serta koordinasi dan sinergi berkelanjutan antarperangkat daerah maupun dengan instansi terkait.

Langkah pencegahan harus diperkuat sejak awal agar potensi penyimpangan dapat diminimalkan. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih efektif, penggunaan anggaran semakin bertanggung jawab, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terus meningkat.

Keikutsertaan Bupati Padang Pariaman dalam rakor tersebut sekaligus menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat dalam membangun sistem pemerintahan yang semakin baik.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan akuntabilitas kinerja, serta mendorong budaya kerja yang profesional dan berintegritas di seluruh perangkat daerah.

Pada akhirnya, pemerintahan yang bersih bukan hanya tentang mencegah korupsi, tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara dikelola secara bertanggung jawab dan setiap program pembangunan benar-benar bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat Padang Pariaman. (Kominfo)