PANGKALPINANG, DNID.co.id – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Pangkalpinang menetapkan seorang pria berinisial JP, yang disebut dalam dokumen kepolisian sebagai JP bin As, sebagai tersangka dalam perkara dugaan penipuan dan penggelapan. Penetapan tersebut tertuang dalam surat tertanggal 30 September 2026, setelah laporan polisi dibuat pada Juni 2026 dan penyidikan dimulai pada September tahun yang sama.
Berdasarkan dokumen resmi kepolisian, penetapan tersangka itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang terjadi pada Selasa, 30 September 2025, sekitar pukul 13.00 WIB, di sebuah ruko di Jalan Fatmawati, KAV 03, Kelurahan Gabek Satu, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung.
Surat pemberitahuan penetapan tersangka bernomor B/3206/IX/2026/Sat Reskrim diterbitkan Polresta Pangkalpinang, Polda Kepulauan Bangka Belitung, dan ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang. Dokumen tersebut menjadi bagian dari koordinasi antara penyidik kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan perkara.
Penyidikan Berjalan Sejak September
Rangkaian penanganan perkara bermula dari laporan polisi pada 24 Juni 2026. Penyidik kemudian menerbitkan surat perintah penyidikan pada 12 September 2026, disusul pemberitahuan dimulainya penyidikan pada 16 September 2026.
Selanjutnya, penetapan JP sebagai tersangka dituangkan dalam surat ketetapan bernomor S.Tap/245/IX/2026/Sat Reskrim tertanggal 30 September 2026. Dalam pemberitahuan kepada kejaksaan, penyidik mencantumkan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan merujuk pada Pasal 492 dan Pasal 486.
Dokumen itu juga mencantumkan pekerjaan JP sebagai wiraswasta serta alamat di wilayah Kelurahan Gabek Satu, Kecamatan Gabek, Pangkalpinang. Identitas tersebut merupakan informasi sebagaimana tertulis dalam dokumen kepolisian.
Namun, penetapan tersangka belum menjawab sejumlah pertanyaan mendasar mengenai perkara ini. Dokumen yang tersedia belum menguraikan bagaimana dugaan penipuan dan penggelapan itu dilakukan, siapa pihak yang melaporkan kerugian, serta apa bentuk hubungan antara pelapor dan tersangka.
Modus dan Nilai Kerugian Belum Terungkap
Informasi mengenai nilai kerugian yang dilaporkan juga belum tercantum secara terperinci dalam dokumen yang tersedia. Belum ada pula keterangan mengenai barang, uang, atau transaksi yang diduga menjadi objek perkara.
Kekosongan informasi tersebut membuat gambaran utuh perkara belum dapat disusun hanya berdasarkan surat penetapan tersangka. Keterangan lebih lanjut dari penyidik diperlukan untuk menjelaskan konstruksi dugaan tindak pidana, alat bukti yang mendasari penetapan tersangka, serta perkembangan proses hukum berikutnya.
Hingga berita ini disusun, belum tersedia tanggapan dari JP maupun penjelasan terperinci dari penyidik Polresta Pangkalpinang mengenai substansi dugaan perkara tersebut. Konfirmasi kepada kedua pihak diperlukan agar informasi yang disampaikan kepada publik lebih lengkap dan berimbang.
Status tersangka tidak berarti seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana. Pembuktian tetap harus melalui proses peradilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Asas praduga tak bersalah harus tetap dijunjung, sementara hak tersangka untuk memberikan keterangan dan pembelaan wajib dihormati.
Perkembangan perkara ini masih perlu ditelusuri, terutama terkait modus yang diduga digunakan, nilai kerugian, bukti yang dimiliki penyidik, serta tanggapan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.
Simpan sebagai Kenangan
Unduh artikel ini dalam format visual halaman koran klasik.
Jumat, 16 Oktober 2026
