Informasi sumber menyebut dugaan penampungan solar subsidi hingga 1.600 liter per hari di Tajong dan Palakka. Modus barcode dan tangki modifikasi turut disorot, sementara konfirmasi pihak terkait masih diupayakan.

Bone, DNID.co.id – Penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar dan pertalite di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, semakin menggila.

Proses pengambilan BBM di SPBU berjalan sistematis dan terorganisir. Informasi terbaru yang diterima Redaksi DNID.co.id, ada tiga nama pengepul yang aktif membeli BBM dari para mobil penyedot.

Praktik kotor ini bukan lagi rahasia umum, namun penegakan hukum dinilai masih tumpul. DNID.co.id mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) baik Polres Bone, Polda Sulsel, hingga Pertamina untuk segera bertindak, bukan sekadar melakukan pengecekan.

Sumber terpercaya masyarakat membongkar identitas para pengepul tersebut. Sumber mengatakan, salah satunya WWN nama di inisialkan yang beroperasi di daerah Tajong, Kecamatan Tellu Siattinge.

"WWN, di daerah Tajong Kecamatan Tellu Siattinge yang sering ambil minyaknya Sopir truk, doubel cabing dan mobil Minibus. Mobilnya kijang expo pick up dan ada lagi satu saya tidak tau persisnya itu Agya atau Ayla yang jelas warna Putih," ungkap sumber tersebut, Minggu (18/10/2026).

Selain WWN, ada juga pengepul berinisial ADL di Kecamatan Palakka. Lebih parah, ADL disebut tidak bekerja sendiri.

"Selain itu ada juga ADL di kecamatan Palakka mereka kerja sama dengan LP dari Peppae Soppeng satu kelompok ji WWN dirumahnya ADL disimpan itu semua Mobilnya," beber sumber itu.

Menurut sumber, para sopir penyedot yang mengambil BBM Subsidi di SPBU lebih memilih menjual ke mereka karena harga yang ditawarkan sangat tinggi dari pengepul yang lain.

"Rata rata supir Penyedot bawa semua minyaknya ke mereka karena diduga Harga belinya tinggi saya dengar harga hampir 400 satu jerigen yang kemasan 32 liter mereka tampung itu kadang sampai 50 jerigen perhari tidak pernah dibawah 50 jerigen," tegasnya.

Jika dikalkulasi, 50 jerigen x 32 liter = 1.600 liter per hari per pengepul, dengan keuntungan berlipat ganda.

Aktivis ini sudah terorganisir serta berevolusi. Sumber mengungkap, yang mana sebelumnya para mafia penguras BBM di SPBU mengisi dengan Jerigen dengan modus rekomendasi pertanian dan Nelayan setelah Bupati Bone mengubah sistem rekomendasi dan memperketat pengawasan di SPBU.

"Setelah Bupati Bone mengubah sistem rekomendasi dan memperketat pengawasan di SPBU. mereka berevolusi mengunakan mobil dengan bermodal barcode inilah yang membuat mobil yang mengunakan BBM Bio solar antri hingga beratusan meter di Lokasi SPBU yang terkadang membuat pengendara yang lain merasa jengkel antri dua baris mengambil setengah jalan," jelasnya.

Adapun modus sistematis yang digunakan saat ini adalah. Tangki Modifikasi, Kendaraan pengangkut (seperti truk atau mobil boks) dilengkapi dengan tangki siluman berkapasitas besar hingga ratusan liter (bahkan mencapai 200 liter lebih).

Selain itu, Kendaraan yang sama bolak-balik melakukan pengisian solar bersubsidi secara berulang di satu atau beberapa SPBU berbeda dalam sehari.

Kemudian Penggunaan Banyak Barcode / Pelat Nomor Ganda, dimana Pelaku menggunakan berbagai cara untuk mengelabui sistem kuota dan pemindai barcode (seperti aplikasi MyPertamina), termasuk mengganti pelat nomor kendaraan atau mengerahkan banyak kendaraan tidak layak jalan.

Disamping itu dugaan Keterlibatan Oknum Internal, Adanya kerja sama atau "main mata" antara pihak sindikat mafia dengan oknum petugas operator maupun pengelola SPBU demi meloloskan pengisian ilegal.

Inilah puncak kejahatannya. Solar subsidi yang dibeli dengan harga murah ditampung di gudang atau pangkalan tertentu, lalu dijual kembali.

"Penimbunan dan Penjualan Industri Solar subsidi yang dibeli dengan harga murah (misalnya sekitar Rp6.800 per liter) ditampung di gudang atau pangkalan tertentu, lalu dijual kembali ke sektor industri, perkebunan, pertambangan, atau kapal perikanan dengan harga non-subsidi (mencapai Rp12.000 hingga Rp24.000 per liter)," pungkas sumber.

Dengan selisih harga hampir 3 kali lipat, negara dirugikan miliaran rupiah, sementara masyarakat kecil yang berhak justru antre berjam-jam dan kehabisan solar.

Hingga berita ini diterbitkan, DNID.co.id masih berupaya mengkonfirmasi pihak Pertamina dan APH. Masyarakat Bone menanti, apakah APH berani membongkar gudang dan Aktivitas kelompok tersebut, atau praktik menggila ini akan terus dibiarkan?

Klarifikasi dan hak jawab, DNID.co.id membuka ruang bagi pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini, termasuk WWN, ADL, LP, pengelola SPBU, Pertamina, dan aparat terkait, untuk memberikan klarifikasi atau hak jawab.