Makassar, DNID.co.id – Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan (Sulsel) Mardiana Rusli terlibat debat panas dengan Anggota KPU Sulsel Ahmad Adiwijaya terkait akses dokumen dari TPS di Kabupaten Jeneponto. Mardiana protes karena pengawas pemilu di tingkat bawah tak diberi sejumlah dokumen usai pencoblosan Pilkada 2024.
Perdebatan keduanya terjadi saat para komisioner KPU Jeneponto memaparkan hasil rekapitulasi suara Pilgub Sulsel di Hotel Novotel, Jalan Jenderal Sudirman, Minggu (8/12/2024). Perdebatan berawal saat Mardiana menanyakan soal DPK di Bangkala mencapai 415 orang.
“Saya tadi menanyakan data terkait Bangkala, di Desa Bontorannu yang kami tidak mendapatkan dokumen DPT, DPTb, daftar hadir, semua,” kata Mardiana.
“Izin minta diberikan akses itu untuk jadi pegangan di data sandingan, bisa yah, ada kan, daftarnya kita tidak punya untuk Kecamatan Bangkala, jadi daftar hadir DPT, DPTb dan DPK untuk semua TPS, Kecamatan Bangkala,” tambahnya.
“Semua desa?” celetuk Anggota KPU Jeneponto, Arfandi merespons Mardiana.
“Semua desa kalau bisa apa masalahnya pak Arfandi, tidak usah didebati, kalau mau dikasih syukur kalau tidak mau dikasih ndak apa-apa juga. Kenapa kami minta karena di Bangkala ada 415 DPK, nah itu yang kita butuh pembuktiannya,” timpal Mardiana.
Tak lama kemudian, Ahmad Adiwijaya juga merespons Mardiana terkait akses dokumen yang dibutuhkan tersebut. Adiwijaya mengaku tidak ada larangan setelah dirinya mengonfirmasi ke KPU Jeneponto.
“Menanggapi tadi bu ketua, saya tadi konfirmasi ke teman-teman KPU Jeneponto apakah ada pelarangan mendokumentasikan daftar hadir di TPS. Informasi dari KPU Jeneponto tidak pernah ada pelarangan begitu, mengakses,” katanya.
“Maksud saya ini diliput publik, jangan nanti kalau publik dengar dan kami tidak klarifikasi seolah-olah kami tidak transparan. Sementara itu diatur dalam ketentuan,” sambung Adiwijaya.
Mardiana kembali menyebut bahwa tidak ada dokumen khusus itu di Bangkala. “Kami tidak dapat dokumennya. Itu problemnya seandainya ada mungkin,” katanya.
“Kami siapa yang kita maksud ibu ketua,” timpal Adiwijaya lagi.
“Seandainya ada datanya di sini pasti kami sampaikan,” kata Mardiana juga menimpali Adiwijaya.
“Kenapa tidak diberikan PTPS secara berjenjang di Bawaslu?” tanya Adiwijaya.
“Makanya cek-nya ke bawah,” kata Mardiana.
“Maksud saya begini, kan tadi seolah kami tidak memberikan akses,” ujar Adiwijaya.
Mardiana kembali mempertegas pernyataannya bahwa Bawaslu tidak punya data itu karena tidak diberi akses. Dia mengaku tak menanyakan hal ini jika datanya ada.
“Maksud saya begini, kan data yang kami dapatkan juga di situ data dari bawah, itu berjenjang juga ibu pimpinan. Nah, dari TPS tidak ada larangan kita kepada publik untuk memfoto C-Hasil pada saat selesai dan daftar hadir,” ujar Adiwijaya menanggapi.
“Pak Adi, kecamatan lain itu ada kecuali yang Bangkala. Tadi kan saya sudah sampaikan kami dapat data beberapa di kecamatan, kecuali Bangkala. Tolong dievaluasi Bangkala. Tidak usah kita berdebat di sini,” kata Mardiana menimpali.
Mereka berdua lanjut berdebat dengan nada tinggi. Adiwijaya tampak meninggikan suaranya dengan mempertegas pernyataannya sebelumnya.
“Begini Ibu Ketua, saya pertegas juga, tidak pernah ada perintah kami untuk melarang mengakses dokumen yang diperintahkan oleh undang-undang,” Adiwijaya dengan nada keras.
“Tidak ada Bangkala di sini,” timpal Mardiana.
“Pertanyakan kepada PTPS” kata Adiwijaya.
“Tanyakan juga ke bawah ke bawah KPPS” balas Mardiana.
“Pertanyakan juga kepada PTPS, tidak boleh begitu Ibu Ketua. Ini diliput publik, bahwa seolah-olah kita melarang mengakses. Nda pernah kita melarang,” tegas Adiwijaya.
Anggota Bawaslu Sulsel Alamsyah kemudian menengahi perdebatan keduanya. Dia tampak menenangkan suasana dengan mengingatkan bahwa semua sudah selesai.
“Artinya sudah dilihat tadi ini data, sudah begitu adanya, catat ki (di dalam catatan khusus) karena masih ada angka-angka belum kelar-kelar ini dari kabupaten 1 sampai 24. Jadi saya kira inilah dinamikanya Sulsel, beda dengan provinsi lain,” ujar Alamsyah.
Diketahui, rapat pleno terbuka rekapitulasi suara pemilihan gubernur Sulsel telah berlangsung 3 hari sejak, Jumat 6 Desember. Jeneponto menjadi daerah terakhir yang direkap malam tadi.
Simpan sebagai Kenangan
Unduh artikel ini dalam format visual halaman koran klasik.
Senin, 9 Desember 2024
