BONE, DNID.co.id – Dugaan permainan kotor dalam distribusi BBM subsidi jenis solar dan pertalite kembali mencuat di Kabupaten Bone, Jumat (25/07/2025).
Sejumlah SPBU diduga secara terang-terangan melayani pengepul yang membeli solar subsidi dalam jeriken besar, dengan memanfaatkan surat rekomendasi dari instansi yang tidak sesuai peruntukan.
Mirisnya, mereka yang benar-benar berhak seperti nelayan dan sopir truk justru harus gigit jari karena terkadang tidak mendapat jatah meski memiliki dokumen resmi.
” Saya ini asli untuk melaut, jatah saya 150 liter tiap dua minggu. Tapi saya diabaikan. Padahal saya punya surat. Yang didahulukan justru dokumen dari pertanian. Di Bone ini sudah bukan musim garap, panen juga belum. Jadi itu solar sebenarnya dikemanakan?” keluh Cemang, seorang nelayan di Bone.
Dugaan yang lebih serius muncul bahwa ada oknum yang mendanai operasi pengepul ini. Solar yang dibeli dalam jeriken kemudian ditampung di sumur atau gudang, untuk dijual kembali di atas harga subsidi.
“Informasinya operator SPBU dapat untung Rp 5 ribu per jeriken 30 liter. Bahkan ada oknum yang mendanai, lalu nanti dia yang tampung. Ini praktik bisnis haram yang merugikan rakyat dan negara,” ungkap Cemang.
Kekecewaan sebelumnya juga datang dari Supir truk, Ia menilai Yang terjadi sekarang solar subsidi dinikmati oleh pelangsir. Mereka antre pakai jeriken, bahkan berkali-kali.
” Kami yang sopir, kerja jalan siang malam, malah tidak kebagian. Ini tidak adil,” ucap Sudi, sopir truk yang mengaku sudah dua kali gagal isi solar dalam seminggu terakhir.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, pihak SPBU bukan tidak tahu. Justru sebaliknya, baik manajer maupun pengawas SPBU disebut mengetahui bahwa BBM subsidi tersebut dibeli oleh pengepul dengan surat rekomendasi ‘siluman’ dari instansi tertentu.
“Sebenarnya pihak SPBU tahu siapa yang pelangsir. Tapi itu tadi, semua seakan-akan saling diuntungkan. SPBU dapat untung per jeriken, instansi yang keluarkan surat juga mungkin dapat bagian. Sementara kami masyarakat kecil yang benar-benar butuh malah dirugikan,” tambah Sudi.
Sayangnya, hingga kini belum terlihat langkah nyata dari Pertamina maupun aparat penegak hukum untuk menyikapi praktik ini. Aktivitas pembelian jeriken terus berlangsung setiap hari di sejumlah SPBU, nyaris tanpa pengawasan.
Kondisi ini memunculkan desakan keras agar Pertamina melakukan audit menyeluruh terhadap SPBU bermasalah, serta meminta aparat menindak tegas pihak-pihak yang mempermainkan distribusi BBM subsidi yang seharusnya diperuntukkan untuk rakyat kecil.
Simpan sebagai Kenangan
Unduh artikel ini dalam format visual halaman koran klasik.
Jumat, 25 Juli 2025
