Oleh : Muhamad Zen (Wartawan dan Pemerhati Kebijakan Publik, Alumni Universitas Gunung Maras)
Bangka Belitung – Di sebuah warung kopi, dua orang teman berbincang santai.
“Kalau seandainya saya kasih kamu uang satu miliar rupiah untuk lompat dari pesawat tanpa parasut, kamu mau?”
“Tidak mau,” jawab temannya cepat.
Yang bertanya lalu menimpali,
“Beneran tidak mau? Tapi pesawatnya belum terbang. Masih di darat.”
Temannya terdiam sejenak.
“Makanya,” kata si penanya, “jangan langsung menjawab dan mengambil keputusan sebelum tahu faktanya.”
Yang ditanya membalas,
“Makanya juga jangan memotong pembicaraan orang lain. Tadi sebenarnya saya mau bilang: tidak mau menolak.”
Percakapan sederhana itu memberi pelajaran penting: keputusan yang diambil sebelum fakta dipahami secara utuh berisiko keliru.
Pelajaran ini relevan dengan polemik rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Bangka Belitung.
Hingga saat ini perlu ditegaskan, PLTN belum dibangun. Negara masih berada pada tahap kajian dan perencanaan. Namun di ruang publik, perdebatan sering kali berkembang seolah keputusan akhir telah ditetapkan.
Dalam sistem pemerintahan, urusan PLTN bukan kewenangan pemerintah daerah semata. Kebijakan energi—termasuk nuklir—merupakan kewenangan pemerintah pusat, karena menyangkut keselamatan nasional, pengelolaan sumber daya strategis, dan kepentingan jangka panjang negara.
Pemerintah pusat berwenang menetapkan arah kebijakan, standar keselamatan, serta sistem pengawasan.
Sementara itu, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam konteks wilayah. Daerah bertanggung jawab memastikan kesiapan tata ruang, perlindungan lingkungan, serta dampak sosial terhadap masyarakat setempat.
Pemerintah daerah bukan penentu akhir, tetapi bagian dari proses kebijakan yang harus didengar dan dilibatkan.
Di titik inilah peran DPRD menjadi penting dan strategis. DPRD bukan lembaga yang memutuskan ada atau tidaknya PLTN, tetapi memiliki fungsi pengawasan, penganggaran, dan penyalur aspirasi masyarakat. DPRD berkewajiban memastikan bahwa setiap rencana kebijakan strategis dibahas secara terbuka, dikawal secara kritis, dan tidak berjalan di ruang tertutup.
DPRD juga memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk membuka ruang dialog publik, mendorong diskusi yang sehat, serta memastikan suara masyarakat terdengar dan dicatat dalam proses kebijakan. Bukan sekadar ikut arus pro atau kontra, melainkan menjaga agar keputusan negara tidak lepas dari kepentingan daerah dan keselamatan rakyat.
Baru saja kemarin, telah digelar diskusi publik yang menghadirkan para ahli untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang PLTN, mulai dari aspek keselamatan, lingkungan, hingga kebutuhan energi ke depan.
Kegiatan seperti ini penting dan perlu terus dilakukan, termasuk dengan keterlibatan aktif DPRD sebagai wakil rakyat.
Diskusi publik bukan alat untuk menggiring persetujuan, melainkan sarana agar publik memahami persoalan secara utuh. Dengan pemahaman tersebut, sikap setuju ataupun menolak memiliki dasar yang jelas, bukan sekadar reaksi spontan.
Di sisi lain, persoalan energi adalah persoalan masa depan.
Cadangan minyak dan batu bara tidak akan bertahan selamanya. Negara dituntut menyiapkan berbagai pilihan energi jangka panjang. Dalam konteks itulah, PLTN muncul sebagai salah satu opsi yang dikaji—bukan keputusan yang sudah ditetapkan, dan bukan pula satu-satunya jalan.
Menutup ruang diskusi sejak awal sama berbahayanya dengan memaksakan keputusan tanpa kajian. Keduanya berpotensi melahirkan kebijakan yang rapuh dan tidak memiliki legitimasi publik.
Lebih jauh, ada tanggung jawab antargenerasi yang tidak boleh diabaikan. Keputusan hari ini akan menentukan apa yang diwariskan kepada generasi mendatang.
Jangan sampai kelak bangsa ini disalahkan bukan karena memilih satu opsi energi, melainkan karena gagal memahami dan menimbang pilihannya secara matang.
Dalam konteks PLTN Bangka Belitung—dan kebijakan strategis lainnya—yang dibutuhkan adalah proses yang tertib, terbuka, dan berbasis pengetahuan. Bukan ketakutan yang mendahului fakta, dan bukan pula euforia yang mengabaikan risiko.
Sebagai bagian dari masyarakat Bangka Belitung, saya belum berada pada posisi setuju maupun menolak. Saya masih mencermati, mendengarkan penjelasan ahli, mempelajari, dan mengikuti perkembangan kajian yang ada. Sikap akhir hanya akan bermakna jika diambil setelah seluruh fakta dipahami secara menyeluruh.
Sebab sebuah negeri tidak akan salah arah karena perbedaan pendapat,
tetapi bisa kehilangan masa depan
jika keputusan besar diambil tanpa pengetahuan dan kehati-hatian.
Dan pada akhirnya, sejarah akan menilai:
bukan seberapa keras pro dan kontra disuarakan,
melainkan apakah Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat bersedia mendengar fakta sebelum menetapkan sikap. (*)
Simpan sebagai Kenangan
Unduh artikel ini dalam format visual halaman koran klasik.
Minggu, 8 Februari 2026
