Makassar,DNID.co.id — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin kembali menekankan pentingnya kolaborasi serta kerja sama yang kuat antara Pemerintah Kota Makassar dan lembaga yudikatif dalam mendukung pembangunan daerah agar berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.
Hal tersebut disampaikan Munafri saat memberikan sambutan pada kegiatan buka puasa bersama dalam rangka kunjungan kerja Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Makassar di Kantor Kejaksaan Negeri Makassar, Jalan Amanagappa, Selasa (10/3/2026).
Dalam sambutannya, Munafri mengatakan kehadirannya di Kejaksaan Negeri Makassar menjadi momentum penting untuk terus memperkuat sinergi.
“Baik antara Pemerintah Kota Makassar dan jajaran kejaksaan, khususnya dalam mengawal berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah,” ajak Munafri, mengawali sambutan.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan aparat penegak hukum sangat dibutuhkan agar setiap kebijakan dan program pembangunan dapat berjalan secara optimal, transparan, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Sehingga, saya hadir di Kejaksaan Negeri Makassar tentu merupakan suatu kesempatan yang sangat baik untuk bagaimana kita terus meningkatkan sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dengan kejaksaan,” terang Appi.
Ia juga menyampaikan bahwa dalam menjalankan berbagai program pembangunan dan penyelesaian persoalan di daerah, Pemerintah Kota Makassar membutuhkan dukungan serta pendampingan dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
“Banyak sekali persoalan-persoalan yang kami rencanakan dan akan selesaikan, di samping beberapa persoalan yang sudah selesai, kami butuh pendampingan,” ungkapnya.
Munafri juga menekankan upaya Pemerintah Kota Makassar dalam memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia menyebutkan bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan berbagai langkah evaluasi untuk memastikan potensi penerimaan daerah dapat digali secara maksimal.
Hal ini sejalan dengan arahan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, yang mendorong optimalisasi pengelolaan potensi pendapatan daerah melalui sistem yang lebih baik serta pengawasan yang lebih kuat.
“Seperti yang disampaikan Pak Kajati tadi, dalam proses memaksimalkan PAD Kota Makassar, kami melihat memang ada beberapa potensi yang harus dimaksimalkan lebih detail,” jelasnya.
Munafri menambahkan bahwa upaya peningkatan PAD tidak hanya dilakukan melalui perbaikan sistem yang ada, tetapi juga dengan memberikan penekanan kepada para pelaku usaha agar lebih terbuka dan jujur dalam melaporkan penghasilannya.
Dengan demikian, kata dia, pajak daerah dapat dipungut secara optimal sehingga memberikan dampak positif bagi kemampuan fiskal Pemerintah Kota Makassar.
“Selain memperbaiki sistem yang ada di Kota Makassar, kita juga memberikan penekanan kepada para pelaku usaha untuk bisa lebih terbuka dan jujur dalam proses pelaporan penghasilan mereka,” tutur Appi.
Menurut Munafri, optimalisasi pajak daerah merupakan salah satu kunci penting dalam memperkuat ruang fiskal pemerintah daerah.
Dengan ruang fiskal yang lebih kuat, maka pemerintah akan memiliki kapasitas yang lebih besar dalam menjalankan berbagai program pembangunan untuk masyarakat.
“Karena Intinya adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan ruang fiskal yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Makassar untuk bersama-sama membangun kota ini menjadi lebih baik ke depan,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Munafri juga menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Kejaksaan Negeri Makassar atas dukungan serta kerja sama yang selama ini telah terjalin dengan baik bersama Pemerintah Kota Makassar.
Ia berharap kolaborasi yang telah berjalan dapat terus ditingkatkan sehingga tercipta pola kerja sama yang semakin kuat dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah.
“Atas segala kontribusi dan kolaborasi, kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang sudah terjalin dengan sangat baik. Insyaallah ke depan ini akan kita tingkatkan untuk memberikan pola kebersamaan yang lebih baik lagi,” tutup Appi.
Kegiatan buka puasa bersama tersebut turut dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan beserta jajaran, Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Makassar, di antaranya perwakilan Kodim 1408/Makassar, Ketua DPRD Makassar, serta jajaran Polrestabes Makassar.
Simpan sebagai Kenangan
Unduh artikel ini dalam format visual halaman koran klasik.
Selasa, 10 Maret 2026
