Breaking News

Koalisi Gerakan Tanpa MBDK:Pemerintah Tidak Serius Terapkan Cukai MBDK 2024,Kesehatan Masyarakat dan Masa Depan Anak Dipertaruhkan.

Rabu, 17 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dnid.co.id-Makassar-Koalisi Gerakan Anti Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK) di Jakarta, Medan, Lampung, dan Makassar, yang tengah aktif melakukan advokasi penerapan cukai pada Minuman Berpemanis Dalam Kemasan, menanggapi pernyataan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengenai wacana penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi minuman berpemanis, Rabu (17/7/2024).

Dalam pemberitaan media pada tanggal 11/07/2024 diketahui bahwa, Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, menyebutkan bahwa tujuan penerapan SNI untuk minuman berpemanis sama seperti cukai, yaitu guna menekan konsumsi gula, garam, dan lemak (GGL). Kemenperin berpendapat bahwa penerapan SNI lebih tepat dibandingkan dengan pengenaan cukai karena dianggap lebih ketat dan membawa konsekuensi pidana bagi pelanggar.

Namun, Koalisi Gerakan Anti MBDK berpendapat bahwa langkah ini mungkin tidak sepenuhnya efektif dalam mengurangi konsumsi minuman berpemanis dan mencapai tujuan kesehatan masyarakat. Koalisi menekankan beberapa poin penting berikut:

ads

I.CUKAI SEBAGAI INSTRUMEN EFEKTIF:
Pengalaman global menunjukkan bahwa penerapan cukai pada minuman berpemanis telah berhasil menurunkan konsumsi dan meningkatkan kesadaran konsumen tentang dampak buruk dari konsumsi berlebihan gula. Cukai memberikan sinyal harga yang kuat kepada konsumen untuk mengurangi konsumsi minuman berpemanis.

Nilai Valuasi Ekonomi dan Kesehatan dari Dampak Penundaan u Cukai pada Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK) di Indonesia :

Penundaan penerapan pajak atau cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) di Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi dan kesehatan, terutama bagi anak-anak. Anak-anak adalah kelompok yang rentan terhadap efek negatif konsumsi gula berlebih, yang dapat mempengaruhi kesehatan jangka panjang mereka dan berkontribusi pada masalah ekonomi yang lebih luas. Berikut penjelasan tentang dampak penundaan tersebut

Valuasi Ekonomi

1. Kehilangan Potensi Pendapatan Negara
▪  Pendapatan dari Cukai: Penundaan cukai MBDK berarti hilangnya potensi pendapatan negara yang bisa digunakan untuk program kesehatan anak-anak, pendidikan, dan infrastruktur kesehatan.
▪  “Pendapatan dari cukai minuman berpemanis diharapkan dapat mendanai program kesehatan yang vital bagi anak-anak.” – (Kementerian Keuangan, 2023).

2.Beban Ekonomi Penyakit Jangka Panjang
▪  Biaya Kesehatan yang Lebih Tinggi: Tanpa pengurangan konsumsi gula, biaya perawatan untuk penyakit terkait gula seperti diabetes dan obesitas pada anakanak akan tetap tinggi, yang akhirnya membebani anggaran kesehatan nasional dalam jangka panjang.
▪  “Prevalensi obesitas pada anak-anak meningkatkan risiko diabetes tipe 2 dan penyakit kardiovaskular di masa dewasa, membebani sistem kesehatan.” ( Journal of Health Economics, 2022).

3. Produktivitas Masa Depan yang Terganggu
▪  Investasi pada Generasi Mendatang: Kesehatan yang buruk pada anak-anak dapat mengurangi produktivitas masa depan mereka. Investasi dalam kesehatan anak-anak adalah investasi dalam produktivitas dan ekonomi masa depan negara.
▪  “Anak-anak yang sehat memiliki potensi lebih besar untuk menjadi individu produktif di masa depan.”  (World Health Organization, 2023).

Valuasi Kesehatan

1. Konsumsi Gula yang Tetap Tinggi pada Anak-anak
▪  Kebiasaan Makan yang Buruk: Tanpa insentif ekonomi untuk mengurangi konsumsi MBDK, anak-anak terus mengonsumsi gula dalam jumlah tinggi, yang dapat membentuk kebiasaan makan yang buruk hingga dewasa.
▪  “Konsumsi tinggi gula pada anak-anak dikaitkan dengan pola makan yang buruk dan risiko kesehatan jangka panjang.”  (World Health Organization, 2023).

2.Peningkatan Prevalensi Penyakit
▪  Obesitas dan Diabetes pada Anak-anak: Konsumsi gula berlebih pada anak-anak dapat menyebabkan obesitas dan diabetes tipe 2, yang semakin umum terjadi pada usia muda.
▪  “Peningkatan konsumsi minuman berpemanis berkorelasi dengan peningkatan prevalensi obesitas pada anak-anak.” (American Journal of Public Health, 2022)

3.Kualitas Hidup yang Menurun
▪  Masalah Kesehatan Jangka Panjang: Anak-anak yang mengonsumsi gula berlebih berisiko mengalami masalah kesehatan jangka panjang, termasuk kerusakan gigi, masalah metabolisme, dan gangguan perkembangan.
▪  “Konsumsi gula yang tinggi pada anak-anak dapat menyebabkan kerusakan gigi dan masalah kesehatan lainnya.” (British Medical Journal, 2023).

4.Kesadaran Kesehatan yang Tidak Meningkat
▪  Edukasi Kesehatan yang Kurang: Penundaan cukai juga mengurangi kesempatan untuk mengedukasi publik, terutama anak-anak dan orang tua, tentang bahaya konsumsi gula berlebih.
▪  “Kebijakan cukai dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pola makan sehat.”  (Kementerian Kesehatan, 2023).

II.EFEKTIVITAS  DAN KEPATUHAN SNI:
Meskipun SNI memiliki mekanisme pengawasan yang ketat dan ancaman pidana bagi pelanggar, implementasi dan penegakan hukum yang efektif seringkali menjadi tantangan besar di lapangan. Dalam banyak kasus, kepatuhan terhadap regulasi dapat menjadi sulit diawasi secara konsisten, terutama bagi produsen kecil dan menengah.

Secara umum, penggunaan  SNI Lebih efektif dalam hal memastikan kualitas produk yang beredar di pasaran dan  memastikan produk yang lebih sehat di pasaran. Sehingga  manfaat  yang diperoleh  lebih banyak berkaitan  pemahaman publik  yang berkaitan dengan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang aman dan sehat.

III.HASIL SURVEI KONSUMSI MINUMAN BERPEMANIS DALAM KEMASAN (MBDK) YLKI  TAHUN 2023  DI 10  KOTA (Medan, Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogya, Surabaya, Balikpapan, Makassar dan Kupang), menunjukkan :

▪  Anak  dan  remaja  Indonesia  gemar  mengkonsumsi  minuman  berpemanis  dalam kemasan. Terbukti 1 dari 4 (25,9 persen) anak usia kurang dari 17 tahun mengkonsumsi MBDK setiap hari, bahkan 1 dari 3 (31,6 persen) anak mengkonsumsi MBDK 2-6 kali dalam seminggu. ini fenomena yang sangat mengkhawatirkan

▪  Secara khusus untuk  penduduk  kota  Makassar, termasuk yang cukup tinggi dalam hal konsumsi  Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK)  khususnya untuk  jenis minuman :  (1)  Minuman Teh Kemasan,  90 persen, (2) Minuman Soda,  85 persen, (3)  Minuman Energi,  75 persen, dan (4)  Minuman susu UHT,  91.3  persen.

▪  Dari hasil survei tersebut, ditemukan pula bahwa meskipun tingkat pemahaman tentang  dampak jangka panjang minuman berpemanis  dan pemahaman  dampak terhadap Resiko Diabetes, serta resiko dampak obesitas  terhadap penyakit radiovaskular  dianggap sangat tinggi, namun ternyata tingkat konsumsi  MBDK masyarakat kota Makassar juga masih tetap tinggi (konsumsi setiap hari sebanyak 56,25 persen). Apalagi tingkat literasi informasi tentang kalori, gula, dan pemanis dalam kemasan MBDK juga masih sangat rendah (46,8 persen).

▪  Terkait dengan  rencana penggunaan cukai  pada MBDK, masyarakat kota Makassar, sangat mendukung  untuk diterapkan  (8,75 persen)

Kesimpulan:

Cukai MBDK  memiliki peran penting dalam melindungi kesehatan masyarakat dan anak-anak di Indonesia. Cukai MBDK dalam jangka pendek lebih efektif dalam mengurangi konsumsi secara langsung dan menghasilkan manfaat ekonomi dan pendapatan secara langsung. Meskipun dipahami bahwa dalam jangka panjang SNI MBDK juga dianggap cukup efektif dalam meningkatkan kualitas dan keamanan produk.

Rekomendasi :

1.Koalisi Gerakan Anti MBDK mendesak pemerintah agar segera mengambil  opsi penerapan cukai pada minuman berpemanis  dalam kemasan (MBDK) sebagai bagian dari strategi komprehensif untuk menekan konsumsi gula berlebihan di Indonesia. Sementara penerapan SNI MBDK dapat menyusul diberlakukan untuk menyempurnakan peningkatan kualitas dan keamanan produk MBDK.

2.Koalisi juga siap bekerja sama dengan semua pihak terkait untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar efektif dan berdampak positif bagi kesehatan masyarakat.

3.Dengan demikian, Koalisi Gerakan Anti MBDK mengajak semua pihak untuk mendukung upaya ini dan bersama-sama menciptakan Indonesia yang lebih sehat tanpa dampak buruk dari konsumsi berlebihan gula, garam, dan lemak.

Salam,

 

Ambo Masse
Yayasan Lembaga Konsumen (YLK)  Sulawesi Selatan

(Anggota Koalisi Gerakan Tanpa MBDK  (GENAP))
Kontak Person
Ambo Masse  (0821 888 68107)

 

 

 

Bikin Website Murah

Editor : Redaksi

Berita Terkait

Serah Terima Jabatan Bupati Tanggamus: Awal Baru untuk Kemajuan Daerah
Misteri Raibnya Dana BLT-DD di Rekening KPM, Pekon Sukawangi Harus Serius Mengungkapnya
Skandal Gadai Tanah Bengkok, Saksi Mengaku Tak Pernah Menandatangani Surat Perjanjian
Ketua PWRI Lampung Dorong DPC Pringsewu Berbenah Menuju PWRI Lebih Baik
*Tedong Bonga Toraja Tercatat Sebagai Kekayaan Intelektual Komunal Sumber Daya Genetik*
O2SN Tingkat Kecamatan Talang Padang Resmi Digelar, Peserta Diharapkan Junjung Sportivitas
Ruang Belajar di SD Negeri 29 Batu Lintang Nanga Kayan Rusak Parah, Butuh Perhatian Pemerintah
Sekretaris DPC PWRI Pringsewu Soroti Realisasi Anggaran Operasional PPK dan PPS
Berita ini 63 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 7 Maret 2025 - 08:12 WIB

Serah Terima Jabatan Bupati Tanggamus: Awal Baru untuk Kemajuan Daerah

Rabu, 5 Maret 2025 - 13:52 WIB

Misteri Raibnya Dana BLT-DD di Rekening KPM, Pekon Sukawangi Harus Serius Mengungkapnya

Minggu, 2 Maret 2025 - 09:23 WIB

Skandal Gadai Tanah Bengkok, Saksi Mengaku Tak Pernah Menandatangani Surat Perjanjian

Rabu, 19 Februari 2025 - 20:17 WIB

Ketua PWRI Lampung Dorong DPC Pringsewu Berbenah Menuju PWRI Lebih Baik

Rabu, 19 Februari 2025 - 17:54 WIB

*Tedong Bonga Toraja Tercatat Sebagai Kekayaan Intelektual Komunal Sumber Daya Genetik*

Rabu, 19 Februari 2025 - 10:14 WIB

O2SN Tingkat Kecamatan Talang Padang Resmi Digelar, Peserta Diharapkan Junjung Sportivitas

Selasa, 18 Februari 2025 - 18:36 WIB

Ruang Belajar di SD Negeri 29 Batu Lintang Nanga Kayan Rusak Parah, Butuh Perhatian Pemerintah

Selasa, 18 Februari 2025 - 17:23 WIB

Sekretaris DPC PWRI Pringsewu Soroti Realisasi Anggaran Operasional PPK dan PPS

Berita Terbaru