Dnid.co.id – Palopo – Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2021 lalu,Kementerian Hukum dan HAM RI telah meluncurkan perseroan perorangan yang dianggap sebagai terobosan signifikan yang dapat membantu pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) khususnya dalam meningkatkan indeks kemudahan dalam berusaha (Ease Of Doing Bussiness)
Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Muh. Tahir saat mensosialisasikan Perseroan Perorangan bagi pelaku UMK di Palopo,di Aula PLUT Dinas Koperasi dan UKM Kota Palopo, Selasa (16/07/2024).
“Saya mengajak UMK yang hadir untuk mendaftar Perseroan Perorangan, hal ini untuk meningkatkan kemudahan berusaha bagi pelaku UMK,” ajak Tahir
“Dengan perseroan perorangan, dapat memberi perlindungan hukum dengan adanya pemisahan aset pribadi dan perusahaan, selain itu akan sangat mudah dalam mengakses pembiayaan dari perbankan khususnya Bank Pemerintah. Pendaftarannya sangat mudah, Para pelaku UKM cukup mengisi formulir pernyataan pendirian tanpa harus disertai akta notaris dan dengan biaya pendaftaran yang sangat terjangkau yaitu Rp 50 ribu,” lanjut Tahir dalam keterangannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Adapun Sosialisasi oleh Tim Kanwil Sulsel, Saiful Dan Wildania menjelaskan terkait persyaratan dan langkah-langkah teknis dalam mendaftarkan Perseroan Perorangan melalui aplikasi pada website ptp.ahu.go.id.
Pada kesempatan ini juga, para peserta sosialisasi berkesempatan untuk didampingi mendaftarkan perseroan perorangan dan berdiskusi terkait pelayanan hukum dan HAM, termasuk layanan Kekayaan Intelektual.
Sosialisasi ini dihadiri oleh para pelaku UMK, perwakilan dari Dinas Perindustrian dan para mahasiswa di Kota Palopo.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo, Supiati yang sebelumnya membuka sosialisasi menyambut baik Kegiatan ini.
“Kami sangat berharap dengan Sosialisasi ini UMK bisa memperoleh informasi yang lebih jelas terkait perseroan perseorangan sehingga nantinya semakin memudahkan bagi mereka dalam berusaha,” tutur Supiati.
Ia menambahkna bahwa saat ini pelaku UMK di Kota tercatat kurang lebih sebanyak 1.500 (seribu lima ratus).
Pada Akhirnya Tim Kanwil Sulsel juga mengajak pelaku UMK maupun Stake holder lainnya jika ingin mendapatkan Informasi lebih rinci terkait layanan Kanwil Kemenkumham Sulsel khususnya layanan AHU dan KI dapat menghubungi langsung bagian Pelayanan Hukum.
“Kami dengan tangan terbuka sangat mengapresisasi jika Bapak/Ibu mengadakan kegiatan-kegiatan terkait UMKM, melibatkan kami menjadi narasumber Untuk memberikan Informasi layanan AHU,” tutup Wildania Salah satu Tim Kanwil Sulsel.
Terpisah, Kakanwil Liberti Sitinjak mengatakan, agar UMKM di Seluruh Wilayah Sulawesi Selatan di Dorong Untuk memanfaat Perseroan Perorangan agar usaha mereka dapat lebih berkembang Dan maju Dengan demikian mampu meningkatkan perekonomian Sulawesi Selatan.
Editor : Redaksi
