DNID.CO.ID-MAKASSAR- Koalisi Pemuda Mahasiswa Sulawesi Selatan (KPM Sulsel) resmi melayangkan surat somasi kepada manajemen CV Elextra Komputer. Somasi tersebut berkaitan dengan dugaan tindakan intimidasi, pemaksaan, penahanan aset pribadi, hingga pelanggaran hak ketenagakerjaan terhadap mantan karyawatinya, Usriana.

Surat somasi bernomor 033/KPM/XII/2025 itu dilayangkan pada Rabu, 10 Desember 2025, dan ditujukan kepada dua pimpinan perusahaan, yaitu HW dan JWE.

KPM Sulsel, dalam keterangannya, menyebut kasus ini bukan sekadar perselisihan kerja biasa.
"Ada dugaan unsur intimidasi, pemaksaan, bahkan dugaan penggelapan dana pribadi korban. Ini tidak bisa dibiarkan," ujarnya.

Dalam somasi tersebut, KPM Sulsel menguraikan secara rinci rangkaian peristiwa yang dialami Usriana.

Pada 21 September 2025, korban dipanggil ke sebuah ruangan tertutup di rumah salah satu karyawan CV Elextra. Di hadapan sekitar lima orang pegawai, Usriana mengaku ditekan secara psikologis dan tidak diizinkan keluar sebelum menyerahkan emas dan BPKB motor sebagai jaminan.

"Korban ketakutan dan akhirnya menyerahkan barang tersebut agar bisa keluar dari ruangan," tulis KPM Sulsel dalam surat tersebut.

Meski emas dan BPKB itu dikembalikan sehari kemudian, KPM menilai tindakan tersebut tetap memenuhi unsur pemaksaan dan perampasan sebagaimana diatur dalam KUHP.

Tidak berhenti di situ. CV Elextra diduga menahan uang sekitar Rp200 juta lebih, termasuk buku tabungan dan ATM atas nama NA, rekan usaha skincare AB Glow yang dikelola bersama Usriana.

KPM Sulsel menegaskan dana itu tidak ada kaitannya dengan perusahaan, transaksi elektronik, maupun pembeli yang terlibat dalam urusan kerja Usriana.

"Menahan uang pribadi seseorang tanpa persetujuan jelas merupakan tindakan penguasaan melawan hukum," tegas KPM.

Usriana yang telah bekerja selama 6 tahun 4 bulan disebut dipecat tanpa prosedur resmi. Ia tidak menerima surat PHK, pesangon, uang penghargaan masa kerja, maupun hak-hak lainnya sebagaimana diwajibkan UU Ketenagakerjaan.

"Ini pelanggaran nyata terhadap UU 13/2003 jo. UU Cipta Kerja. Hak korban harus dipenuhi," jelas KPM.

Dalam somasinya, KPM Sulsel memberikan batas waktu 3×24 jam kepada CV Elextra untuk memenuhi sejumlah tuntutan resmi, antara lain:

1. Mengembalikan seluruh aset pribadi korban, termasuk dana Rp200 juta lebih dan ATM.
2. Menerbitkan Surat PHK dan membayar seluruh hak ketenagakerjaan.
3. Membuat surat klarifikasi dan permintaan maaf resmi.
4. Memberikan jaminan agar tindakan serupa tidak terulang.

Jika tuntutan itu tidak dipenuhi, KPM Sulsel menyatakan siap menempuh langkah hukum.

"Kami akan membuat laporan resmi ke Polda Sulsel dan menggugat perusahaan atas perbuatan melawan hukum. Aksi massa juga akan digelar bila peringatan ini diabaikan," tegas KPM Sulsel dalam penutup surat somasi.