PANGKALPINANG,DNID.CO.ID – Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang dengan tegas membantah tuduhan penganiayaan terhadap warga binaan yang tidak membayar koordinasi sewa handphone. Klarifikasi ini disampaikan setelah akun TikTok “Info Warga” menyebarkan informasi yang menyebut lapas tersebut sebagai sarang pungutan liar.
Kepala Pengamanan Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang, Dedy Cahyadi, menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan merupakan fitnah yang sengaja disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Itu semua tidak benar. Kami telah memverifikasi data registrasi, dan tidak ada warga binaan bernama Amat Amrulloh seperti yang disebut dalam tuduhan tersebut. Selain itu, Lapas kami telah meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kemenpan RB pada 2024 dan terus berkomitmen menjaga integritas serta bebas dari pungutan liar,” tegas Dedy, Rabu (2/4/2025).
Dedy juga menegaskan bahwa Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang memiliki aturan ketat terkait kepemilikan handphone di dalam lapas. Sesuai dengan Permenkumham No. 6 Tahun 2013 tentang tata tertib Lapas dan Rutan, penggunaan alat komunikasi ilegal dilarang. Sebagai solusi, lapas menyediakan layanan Wartelsuspas agar warga binaan tetap bisa berkomunikasi dengan keluarganya secara resmi.
“Kami tidak pernah mengizinkan penggunaan handphone secara sembarangan di dalam lapas. Kami sudah menyediakan Wartelsuspas agar komunikasi tetap berjalan sesuai aturan,” tambahnya.
Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh berita yang belum terverifikasi. Penyebaran informasi bohong dapat berujung pada konsekuensi hukum berdasarkan UU No. 1 Tahun 2024, KUHP, dan UU ITE.
Pasal 28 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024 melarang penyebaran berita bohong yang dapat menimbulkan keresahan, dengan ancaman pidana hingga 6 tahun atau denda maksimal Rp1 miliar. Selain itu, Pasal 390 KUHP mengancam penyebar berita bohong dengan hukuman penjara 4 tahun atau denda hingga Rp200 juta.
Lapas berharap klarifikasi ini dapat meluruskan informasi yang beredar serta mencegah penyebaran berita bohong yang dapat merugikan masyarakat.
Rabu, 2 April 2025
