BIN Daerah Bone Minta Bupati Rangkul Mantan Napiter: Ini Soal Ideologi, Bukan Sekadar Ekonomi

Redaksi Sulawesi Selatan

Selasa, 24 Juni 2025

URL berhasil dicopy

BONE, DNID.co.id – Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Kabupaten Bone mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah daerah, untuk merangkul para mantan narapidana terorisme (napiter) dan keluarganya sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam mencegah radikalisme dan menjaga stabilitas keamanan nasional di tingkat lokal.

Ajakan ini disampaikan dalam kegiatan Diskusi Interaktif yang digelar oleh Forum Pemuda Indonesia di salah satu kafe di Jalan Veteran, Kabupaten Bone, belum lama ini. Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan pemerintah, tokoh masyarakat, serta instansi terkait.

Kepala BIN Daerah Bone menegaskan bahwa pendekatan yang inklusif terhadap mantan napiter sangat penting.

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami berharap pemerintah daerah, terutama Bupati, dapat memberi perhatian lebih dalam merangkul dan memberdayakan mereka. Jangan sampai mereka kembali terpapar karena kurangnya dukungan dari lingkungan,” Katanya, Selasa (24/06/2025).

Ia menekankan, pendekatan persuasif dan humanis menjadi kunci dalam deradikalisasi. Stigma negatif yang masih melekat pada mantan napiter justru dapat menjadi pemicu mereka kembali ke jalan yang salah.

” Para mantan napiter dan keluarganya adalah bagian dari bangsa ini. Sudah sepatutnya kita rangkul mereka, beri ruang untuk kembali ke masyarakat. Dengan cara ini, kita bisa mencegah mereka kembali terpapar ideologi radikal,” ujar Kepala BIN Daerah Bone.

“Radikalisme bukan hanya soal tindakan kekerasan, tapi juga ideologi yang bisa tumbuh dalam kesepian dan keterasingan. Jika masyarakat menutup pintu, mereka bisa kembali pada lingkaran itu,” tambahnya.

Salah satu mantan napiter, Darwis, turut hadir dan menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menyebut forum ini sebagai langkah luar biasa karena fokus pada pencegahan paham radikal.

“Kegiatan ini luar biasa karena menyangkut pencegahan radikalisme. Ke depan, saya berharap bisa lebih maksimal dan skalanya lebih besar lagi dengan menghadirkan ormas-ormas dakwah maupun ormas Islam. Karena mereka ini yang punya jaringan dan pengaruh kuat untuk menyampaikan ke masyarakat secara luas,” ujar Darwis.

Ia juga menyayangkan ketidakhadiran Bupati dan Wakil Bupati Bone dalam kegiatan tersebut.

“Saya sangat kecewa karena kegiatan ini bukan kegiatan saya secara pribadi, seharusnya pemerintah yang mengambil peran. Ketika saya antusias, di situlah seharusnya pemerintah hadir untuk memperkuat dan mendorong upaya ini. Sayangnya, tidak ada perhatian,” ungkapnya.

Darwis mengingatkan bahwa keterlibatannya dalam upaya pencegahan radikalisme bukan tanpa risiko.

“Kalau pemerintah paham, yang paling berisiko itu saya sendiri, karena saya seolah-olah berhadapan dengan kelompok saya sendiri dulu. Tapi kenapa pemerintah justru tidak menunjukkan keberpihakan atau perhatian terhadap kegiatan seperti ini?” lanjutnya.

Ia juga menekankan bahwa akar masalah terorisme bukan sekadar ekonomi, tetapi ideologi.

“Kalau ini hanya masalah ekonomi, tidak mungkin orang mau melakukan bom bunuh diri. Mereka tahu itu tidak akan bisa dinikmati. Ini soal pemahaman, soal ideologi. Maka pencegahannya juga harus melalui pendekatan ideologis, bukan hanya ekonomi,” Tegas Darwis.

Kegiatan ini menjadi pengingat pentingnya kolaborasi dan kehadiran nyata dari pemerintah daerah dalam upaya deradikalisasi. Sebab, pencegahan selalu lebih baik daripada penindakan saat sudah terjadi.