Bone, DNID.co.id – Anggota DPRD Kabupaten Bone, Rismono Sarlim, menegaskan komitmennya memperjuangkan hadirnya rumah rehabilitasi narkoba di daerah.
Aspirasi itu muncul dari Forum Bersama (Forbes) Anti Narkoba Bone saat menggelar temu konstituen bersama dirinya di sekretariat Forbes, Jalan Kawerang, Watampone, Minggu (24/8/2025).
Acara tersebut dihadiri sekitar 150 orang, mulai dari tokoh masyarakat, budayawan, aktivis, mahasiswa hingga pelajar.
Diskusi berlangsung hangat, menyoroti persoalan narkoba yang dinilai semakin mengancam generasi muda, khususnya di Bumi Arung Palakka.
Dalam pertemuan itu, Rismono yang juga Ketua Komisi I DPRD Bone menyampaikan dukungannya terhadap gerakan Bone Zero Narkoba.
Dia menilai, pemberantasan narkoba bukan hanya urusan aparat penegak hukum, melainkan tanggung jawab semua pihak.
“Bone Zero Narkoba hanya bisa terwujud kalau semua pihak dilibatkan, mulai dari pemerintah desa hingga kabupaten. DPRD sebagai wakil rakyat juga wajib ikut andil. Namun yang terpenting, harus ada sosialisasi massif di masyarakat,” tegas legislator Partai Golkar itu.
Rismono juga memberikan apresiasi kepada Forbes yang selama ini konsisten mengkampanyekan gerakan anti narkoba.
Ia juga menilai keterlibatan masyarakat sipil adalah energi tambahan yang sangat penting dalam perang melawan narkoba.
Namun, salah satu hal yang paling disorot adalah ketiadaan fasilitas rehabilitasi di Bone. Aspirasi dari Forbes agar pemerintah menyediakan rumah rehabilitasi mendapat respon langsung dari Rismono.
“Rumah rehabilitasi narkoba adalah kebutuhan mendesak di Bone. Insya Allah saya akan perjuangkan aspirasi ini di DPRD agar segera mendapat perhatian pemerintah,” tegasnya.
Menurutnya, keberadaan rumah rehabilitasi sangat penting bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga memberikan kesempatan pemulihan kepada korban penyalahgunaan narkoba.
Pertemuan ini sekaligus meneguhkan komitmen Rismono untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat Bone, terutama dalam menghadapi ancaman narkoba.
” Cita-cita Bone Zero Narkoba hanya bisa tercapai jika ada sinergi antara pemerintah, legislatif, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil, ” Pungkasnya.
Minggu, 24 Agustus 2025
