DNID.CO.ID—Gowa— Dugaan sindikat pemerasan kembali mencoreng nama aparat di Sulawesi Selatan (Sulsel). Tiga oknum TNI yang diduga berasal dari Kesatuan Bekangdam XIV/Hasanuddin, seorang oknum Polwan dari Polda Sulsel, serta tiga warga sipil diamankan Tim Jatanras Satreskrim Polres Gowa, Selasa (11/11/2025).

Ketiga oknum TNI masing-masing Prada Fa, Prada FI, dan Prada YO kini sedang menjalani proses hukum di Pomdam Hasanuddin, sementara oknum Polwan Bripda AZ bersama tiga warga sipil akan ditangani oleh pihak kepolisian.

Korban dalam kasus ini diketahui berinisial AI, seorang sopir travel. Menurut keterangan Rudi, ayah korban, kejadian bermula saat anaknya mendapat telepon dari teman yang mengatakan ada dua penumpang ingin berangkat.

"Setelah sampai di lokasi penjemputan tepatnya di jembatan kembar (Gowa), penumpang tersebut beralasan tidak jadi berangkat karena mobil penuh," ujar Rudi kepada wartawan, Selasa (11/11/2025).

Tak lama kemudian, dua pria yang mengaku sebagai anggota polisi datang dan menuding mobil anaknya melanggar aturan karena pintu belakang tidak tertutup rapat akibat banyaknya barang bawaan.

"Jadi saya minta atur saja kalau memang tidak bisa tilang saja pak, tetapi oknum tersebut menolak keras dan maunya mobil anak saya dibawa pergi kalau tidak bisa membayar Rp50 juta," tutur Rudi.

Rudi mengaku sudah mencoba bernegosiasi dengan menawarkan uang Rp500 ribu hingga Rp15 juta, namun oknum tersebut tetap bersikeras meminta Rp50 juta. Setelah proses tawar-menawar cukup lama, akhirnya disepakati pembayaran sebesar Rp30 juta.

"Karena malam itu dana saya hanya punya 25 juta. Jadi saya ke kampung sebelah untuk mencari pinjaman yang jaraknya tiga jam dari rumah dengan jaminan motor saya," tambahnya.

Rudi berharap uangnya dapat dikembalikan dan pelaku diberi hukuman setimpal agar tidak ada lagi korban berikutnya.

"Harapan saya mereka diproses sesuai hukum yang berlaku dan uang saya bisa dikembalikan karena uang tersebut setengah mati kami cari baru bisa terkumpul sampai saya harus ke kampung sebelah yang jaraknya tiga jam baru cukup 30 juta," ucapnya dengan nada kecewa.

Lebih lanjut, Rudi juga menuding salah satu warga sipil berinisial TMP sebagai dalang di balik aksi pemerasan tersebut.

"Saya berharap agar TMP bisa diproses juga karena TMP diduga sebagai informan oknum anggota TNI tersebut,” tutup Rudi.

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Gowa, AKP Bahtiar, membenarkan adanya dugaan pemerasan yang melibatkan oknum aparat dan warga sipil.

"Iya benar, awalnya laporan masuk ke Polres Gowa, tapi setelah kita telusuri ternyata itu anggota TNI, maka kami sampaikan pada pelapor atau korban, ini bukan wewenang kami. Kami tidak mempunyai kewenangan otoritas seperti itu. Maka dia (pelapor) mengambil jalan sendiri melapor ke POM," jelas AKP Bahtiar.

Terkait identitas dan peran masing-masing oknum TNI yang terlibat, Bahtiar menyarankan agar dikonfirmasi langsung ke pihak POM TNI.

"Untuk terlapornya anggota TNI yang terlibat, silahkan konfirmasi ke Pom karena itu ditangani oleh Pom," tegasnya.

Sementara itu, mengenai dugaan keterlibatan oknum Polwan dan warga sipil, AKP Bahtiar belum bisa memberikan banyak keterangan lantaran pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan dari Pomdam Hasanuddin.

"Terkait keterlibatan oknum Polwan, dari sana kita runut nanti. Kita belum menemukan fakta keterlibatannya Polwan dan warga sipil itu karena kita belum mendapatkan keterangan dari anggota TNI itu," terangnya.

Meski demikian, Bahtiar menegaskan bahwa laporan resmi dari korban tetap diterima di Polres Gowa.

"Ada laporan resmi (di Polres Gowa) dari pelapor, awal mula kami anggap ini masyarakat sipil yang melakukan. Setelah kami tahu anggota TNI yang terlibat dan kami jelaskan terkait kasus ini, akhirnya pelapor berinisiatif sendiri melapor (juga) ke Pom TNI," jelasnya.

Ia memastikan, apabila nanti ditemukan fakta adanya keterlibatan oknum Polwan dan warga sipil, pihaknya akan segera menindaklanjuti.

"Setelah ada faktanya di sana, apakah TNI itu menunjuk ada sipil yang terlibat, maka sipil itu akan terproses," pungkas AKP Bahtiar.

Hingga berita ini diterbitkan, wartawan masih berupaya mendapatkan konfirmasi resmi dari Pomdam Hasanuddin Makassar.

Kasus ini kini menjadi perhatian publik lantaran melibatkan unsur lintas institusi: TNI, Polri, dan warga sipil. Banyak pihak berharap proses hukum berjalan transparan dan memberikan efek jera bagi para pelaku pemerasan berkedok aparat.