Jakarta, DNID.co.id -- Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA), Veronica Tan, mendorong pelibatan aktif perempuan dalam pengelolaan perhutanan sosial sebagai fondasi penguatan ekonomi desa yang adil serta berkelanjutan. Ia menegaskan, akses lahan saja tidak cukup tanpa pengakuan dan pencatatan peran perempuan dalam sistem administrasi.

Menurutnya, fase penguatan ekonomi berbasis perhutanan sosial harus memastikan perempuan turut tercatat, diakui, dan memiliki akses langsung terhadap hasil usahanya. Ia menilai, reformasi sistem administrasi dinilai menjadi kunci agar manfaat ekonomi benar-benar dirasakan secara setara.

“Fase penguatan ekonomi berbasis perhutanan sosial tidak cukup hanya membuka akses lahan. Kita perlu memastikan perempuan yang bekerja juga tercatat, diakui dan memiliki akses langsung terhadap hasilnya. Reformasi sistem administrasi menjadi kunci agar manfaat ekonomi benar-benar dirasakan secara adil,” jelas Wamen Veronica Tan dikutip dari RRI, Selasa (17/2/26).

Ia menilai, perempuan memiliki peran strategis dalam pengelolaan pangan keluarga dan produksi berbasis hutan. Namun, belum seluruhnya memperoleh pengakuan formal dalam sistem kelembagaan maupun distribusi manfaat ekonomi.

Wamen Veronica Tan menambahkan, Model Kebun Wanapangan Perempuan dapat menjadi pintu masuk penguatan ekonomi keluarga yang dimulai dari meja makan yang berkeadilan. Model itu sekaligus memperkuat posisi perempuan sebagai pengelola pangan, penjaga lingkungan, dan penggerak ekonomi desa.