Jakarta, Dnid.co.id — Di sebuah aula kampus teknik di pesisir timur Jawa, suara pendingin ruangan berdengung pelan ketika sebuah pernyataan meluncur tajam: nuklir adalah energi paling aman yang justru terus ditunda. Di tengah kegamangan publik dan tarik-menarik politik energi, peneliti BRIN mendesak Indonesia berhenti berdebat dan mulai membangun.
Pernyataan itu disampaikan Anhar Riza Antariksawan dalam forum Capacity Building Awareness Nuklir 2026 di Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya. Di hadapan akademisi dan praktisi, ia memotong keraguan yang selama ini menggantung di ruang publik: “Energi nuklir termasuk salah satu sumber energi paling aman dan rendah emisi karbon, sebanding dengan energi terbarukan lainnya.”
Pernyataan ini bukan sekadar presentasi ilmiah. Di baliknya tersimpan kegelisahan lama: Indonesia yang kaya riset nuklir justru tersandera ketakutan politik dan trauma sejarah global.
Padahal, kata Anhar, data keselamatan operasional dunia menunjukkan kecelakaan fatal per unit energi nuklir jauh lebih rendah dibanding energi fosil.
Jejak global menjadi pembanding keras. Di Amerika Serikat, lebih dari 100 unit PLTN beroperasi puluhan tahun dan menjadi tulang punggung listrik rendah karbon. Sementara Prancis menghasilkan sekitar 70 persen listriknya dari nuklir, menjadikannya salah satu sistem kelistrikan paling stabil dan rendah emisi di dunia.
Namun ironi muncul ketika Indonesia berkaca ke negara berkembang. Afrika Selatan telah lama mengoperasikan PLTN. Mesir tengah membangun reaktor,
sementara Ghana dan Ethiopia mulai merancang peta jalan nuklir. “Kita punya SDM dan pengalaman riset panjang, tapi masih terjebak pada diskursus,” kata Anhar.
Padahal, fondasi nuklir Indonesia bukan barang baru. Sejak era Soekarno, visi kemandirian teknologi ditanam lewat pembentukan BATAN dan LAPAN. Visi itu kini terasa menggantung—seperti janji lama yang belum ditebus.
Kekhawatiran publik kerap berakar pada tragedi global, terutama bencana Fukushima Daiichi tahun 2011. Namun, Anhar menegaskan bahwa justru dari tragedi itu lahir lompatan teknologi. Reaktor modern kini mengusung sistem keselamatan pasif—pendinginan tetap berjalan tanpa listrik eksternal. “Desain generasi terbaru menempatkan keselamatan sebagai inti, bukan tambahan,” ujarnya.
Ia juga menekankan prinsip 3S: safety, security, safeguard. Standar ini memastikan keselamatan instalasi, pengamanan material, dan akuntabilitas bahan nuklir diawasi badan internasional. Artinya, ruang abu-abu yang sering ditakutkan publik sesungguhnya telah dipagari regulasi global.
Di dalam negeri, sinyal implementasi mulai terlihat. PT Thorcon Power Indonesia telah mengantongi Persetujuan Evaluasi Tapak dari BAPETEN untuk rencana PLTN di Bangka Belitung. Namun, langkah ini masih berjalan di ruang sunyi, jauh dari perdebatan terbuka yang jernih dan berbasis data.
Di sisi lain, pemerintah terus mengejar target emisi nol bersih, sementara energi surya dan angin masih bergantung pada cuaca. Di titik inilah konsep nuclear renewable hybrid energy system muncul—nuklir sebagai tulang punggung stabil, energi terbarukan sebagai pelengkap.
Kombinasi ini disebut mampu menopang industri, air bersih, hingga bahan bakar sintetis.
Pertanyaannya kini bukan lagi soal bisa atau tidak, melainkan berani atau tidak. Indonesia berdiri di persimpangan: tetap memelihara keraguan atau menyalakan saklar keputusan.
Bagi Anhar, waktu justru menjadi variabel paling mahal. “Kalau kita terus menunda, kita bukan hanya tertinggal teknologi, tapi juga kehilangan kedaulatan energi,” katanya.
Di tengah lampu aula yang mulai meredup sore itu, kalimatnya menggantung seperti alarm panjang: nuklir bukan lagi masa depan—melainkan keputusan yang terus ditunda hari ini.
Simpan sebagai Kenangan
Unduh artikel ini dalam format visual halaman koran klasik.
Senin, 23 Februari 2026
