Gowa, DNID.co.id – Gelombang protes mengguncang Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel). Sejumlah massa dari Koalisi Gerakan Formasi Gowa, BMP Sul-Sel, dan Forgata Gowa turun ke jalan, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati dan Gedung DPRD Gowa, menuntut transparansi serta sikap tegas atas isu yang tengah menjadi sorotan publik.
Dalam aksi tersebut, peserta membentangkan spanduk raksasa bertuliskan, “Bau Skandal Aroma Ketakutan: Saat Kekuasaan Mulai Kehilangan Legitimasi”. Spanduk itu menjadi simbol kekecewaan terhadap sikap diam Pemerintah Daerah dan DPRD Gowa di tengah isu skandal perselingkuhan yang menyeret nama Bupati.
Aksi juga sempat diwarnai dengan pembakaran ban di tengah jalan. Asap hitam yang membubung tinggi mencerminkan meningkatnya tensi sosial di tengah masyarakat.
Dalam orasinya, salah satu koordinator aksi menegaskan bahwa persoalan yang beredar bukan sekadar urusan pribadi, melainkan menyangkut etika seorang pejabat publik.
“Bagaimana kemudian isu yang beredar terkait skandal yang melibatkan Bupati Gowa, itu sudah mencederai apa yang menjadi julukan Kabupaten Gowa. Di mana Kabupaten Gowa adalah kabupaten yang penuh dengan adat dan sejarah,” ujarnya dari atas mobil komando.
Massa menilai, sebagai kepala daerah, Bupati seharusnya menjadi teladan, bukan justru menjadi pusat polemik yang merusak citra daerah Gowa, yang dikenal sebagai daerah yang menjunjung nilai moral, adat, dan sejarah.
Selain menyasar eksekutif, massa juga mengkritik DPRD Gowa yang dinilai belum menunjukkan sikap tegas. Hingga aksi berlangsung, belum ada pernyataan resmi maupun langkah konkret dari lembaga legislatif terkait isu tersebut.
Para demonstran mendesak DPRD agar tidak “main mata” dan segera menjalankan fungsi pengawasan secara objektif.
Aksi simbolik juga dilakukan dengan memblokade jalan menggunakan spanduk panjang, menggambarkan bahwa kepercayaan publik sedang terhambat oleh kurangnya transparansi.
Sementara itu, Ketua DPRD Gowa yang baru dilantik kemarin, Fahmi Adam, dan Anggota DRPD Lukman Naba, yang menemui massa aksi, menyampaikan pihaknya akan menindaklanjuti tuntutan tersebut melalui forum resmi.
Mereka menyatakan bahwa isu yang berkembang di Kabupaten Gowa akan dibahas bersama seluruh anggota dewan dalam rapat.
Meski demikian, pernyataan tersebut belum sepenuhnya meredakan tuntutan massa yang menginginkan sikap cepat dan tegas demi menjaga legitimasi pemerintahan di mata publik.
Selasa, 7 April 2026
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.