Sinergi PKH dan Perhutanan Sosial di Gowa Dorong Kemandirian KPM Berbasis Ekonomi Hutan
Pendamping SDM PKH Kabupaten Gowa, Muhammad Fadhil (kiri), menjalin kolaborasi dengan Balai Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan RI guna mendorong kemandirian KPM PKH di Gowa. (dok.ist)
Gowa, DNID.co.id – Upaya mendorong kemandirian ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terus diperkuat. Pendamping SDM Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Gowa, Muhammad Fadhil, melakukan koordinasi strategis dengan Balai Perhutanan Sosial Gowa, Senin (27/4/2026), di Kantor Balai Perhutanan Sosial Gowa.
Dalam pertemuan tersebut, Fadhil bertemu dengan Kepala Tata Usaha, Fitriani. Keduanya membahas peluang kolaborasi lintas sektor untuk mengintegrasikan program PKH dengan skema perhutanan sosial sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat.
Fokus utama diskusi mencakup penguatan kelompok perhutanan sosial yang telah diikuti KPM PKH, serta pembentukan kelompok baru bagi keluarga yang dinilai memiliki potensi untuk berkembang di sektor tersebut.
Muhammad Fadhil menegaskan bahwa sinergi antarinstansi menjadi kunci dalam mendorong perubahan nyata di lapangan.
“Kami melihat perhutanan sosial sebagai peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan KPM. Melalui kolaborasi ini, kami ingin memastikan KPM tidak hanya menerima bantuan sosial, tetapi juga mampu berdaya dan mandiri secara ekonomi,” ujarnya.
Senada dengan itu, Fitriani menyampaikan kesiapan pihaknya untuk memperkuat kolaborasi.
“Kami sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan pendamping PKH. Perhutanan sosial bukan hanya tentang pengelolaan hutan, tetapi juga tentang peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan pada lokasi Perhutanan Sosial,” ungkapnya.
Koordinasi ini dinilai strategis, terutama dalam mengintegrasikan data dan pendampingan di lapangan. Salah satu langkah konkret yang direncanakan adalah sinkronisasi data spasial antara penerima SK Perhutanan Sosial dan KPM PKH melalui penyuluh maupun Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) setempat.
Selain itu, peningkatan kapasitas KPM menjadi prioritas, terutama melalui pengembangan usaha berbasis agroforestry seperti kopi robusta dan arabika, serta komoditas hortikultura seperti mangga dan rambutan. Pengembangan hasil hutan bukan kayu juga menjadi alternatif yang menjanjikan.
Wilayah dengan potensi tinggi seperti Kecamatan Parangloe, Biringbulu, Bontolempangan, Manuju, Bungaya, dan Tombolo Pao disebut sebagai fokus pengembangan, mengingat tingginya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan.
Tak kalah penting, integrasi pendampingan antara Pendamping PKH, penyuluh kehutanan KPH Jeneberang Gowa, serta Balai Perhutanan Sosial diharapkan mampu memastikan program berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.
Melalui langkah ini, pemerintah tidak hanya mendorong penguatan ekonomi keluarga penerima manfaat, tetapi juga memastikan pengelolaan hutan berbasis masyarakat berjalan lebih optimal. Sinergi ini diharapkan menjadi titik awal transformasi KPM PKH dari penerima bantuan menjadi pelaku usaha yang mandiri dan produktif.
Simpan sebagai Kenangan
Unduh artikel ini dalam format visual halaman koran klasik.
EDISI SPESIAL
Daily News Indonesia
Berita Harian Indonesia
WWW.DNID.CO.ID
Sinergi PKH dan Perhutanan Sosial di Gowa Dorong Kemandirian KPM Berbasis Ekonomi Hutan
SELASA, 28 APRIL 2026
Gowa, DNID.co.id – Upaya mendorong kemandirian ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terus diperkuat. Pendamping SDM Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Gowa, Muhammad Fadhil, melakukan koordinasi strategis dengan Balai Perhutanan Sosial Gowa, Senin (27/4/2026), di Kantor Balai Perhutanan Sosial Gowa.
Dalam pertemuan tersebut, Fadhil bertemu dengan Kepala Tata Usaha, Fitriani. Keduanya membahas peluang kolaborasi lintas sektor untuk mengintegrasikan program PKH dengan skema perhutanan sosial sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat.
Fokus utama diskusi mencakup penguatan kelompok perhutanan sosial yang telah diikuti KPM PKH, serta pembentukan kelompok baru bagi keluarga yang dinilai memiliki potensi untuk berkembang di sektor tersebut.
Muhammad Fadhil menegaskan bahwa sinergi antarinstansi menjadi kunci dalam mendorong perubahan nyata di lapangan.
“Kami melihat perhutanan sosial sebagai peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan KPM. Melalui kolaborasi ini, kami ingin memastikan KPM tidak hanya menerima bantuan sosial, tetapi juga mampu berdaya dan mandiri secara ekonomi,” ujarnya.
Senada dengan itu, Fitriani menyampaikan kesiapan pihaknya untuk memperkuat kolaborasi.
“Kami sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan pendamping PKH. Perhutanan sosial bukan hanya tentang pengelolaan hutan, tetapi juga tentang peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan pada lokasi Perhutanan Sosial,” ungkapnya.
Koordinasi ini dinilai strategis, terutama dalam mengintegrasikan data dan pendampingan di lapangan. Salah satu langkah konkret yang direncanakan adalah sinkronisasi data spasial antara penerima SK Perhutanan Sosial dan KPM PKH melalui penyuluh maupun Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) setempat.
Selain itu, peningkatan kapasitas KPM menjadi prioritas, terutama melalui pengembangan usaha berbasis agroforestry seperti kopi robusta dan arabika, serta komoditas hortikultura seperti mangga dan rambutan. Pengembangan hasil hutan bukan kayu juga menjadi alternatif yang menjanjikan.
Wilayah dengan potensi tinggi seperti Kecamatan Parangloe, Biringbulu, Bontolempangan, Manuju, Bungaya, dan Tombolo Pao disebut sebagai fokus pengembangan, mengingat tingginya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan.
Tak kalah penting, integrasi pendampingan antara Pendamping PKH, penyuluh kehutanan KPH Jeneberang Gowa, serta Balai Perhutanan Sosial diharapkan mampu memastikan program berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.
Melalui langkah ini, pemerintah tidak hanya mendorong penguatan ekonomi keluarga penerima manfaat, tetapi juga memastikan pengelolaan hutan berbasis masyarakat berjalan lebih optimal. Sinergi ini diharapkan menjadi titik awal transformasi KPM PKH dari penerima bantuan menjadi pelaku usaha yang mandiri dan produktif.
