Saat Hadiri Rapat DPR RI, Menteri Sosial Ungkap Anggaran Rp Rp 412 M Diblokir Kemenkeu

 

Jakarta,DNIDBanten.co.id–Saat menghadiri rapat Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI, diungkapkan oleh Menteri Sosial (Mensos) RI Tri Rismaharini menyampaikan keluhannya terkait anggaran 2023 yang masih diblokir Kementerian Keuangan. Risma mengatakan ada sekitar Rp 412 miliar dana yang masih diblokir.

Anggaran 2023 jadi ini turun sekitar Rp 300 M. Kemudian, ini diblokir, Rp 412 M sendiri sudah diblokir di awal, ujarnya Risma dalam Rapat Kerja tersebut, Rabu (8/2/23).

Risma akui berat dengan mekanisme pemblokiran, padahal perlu mempersiapkan dengan maksimal. Ia menuturkan seharusnya anggaran yang sudah disetujui DPR, langsung bisa dicairkan oleh Kemenkeu.

“Saya sudah sampaikan ke Bu Menkeu. Bu, kalau sudah disetujui DPR, mestinya kan kita bisa jalan. Ini termasuk bansos, lho. Kami diblokir Rp 400 miliar ini,” ujarnya.

Risma menuturkan, saat dana dibuka Kemenkeu, pihaknya harus mengadakan rapat untuk membahasnya. Ia mengatakan pembahasan itu cukup lama lantaran perlu ketelitian.

“Susah, Pak, bener kita rapat, nggak ada, Pak, kami ini macem-macem susah kami, Pak. Terus terang saya berat ini. Ini kalau buka blokir rapat itu harus terus sampai jam 02.00 malam, hampir tiap hari blokir berat benar-benar, kita harus rapat sementara harus siapkan lapangannya gitu,” ujarnya.

Risma mencontohkan, biaya Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) misalnya yang baru dibuka Oktober 2022. Dengan waktu yang terbatas hal ini membikin realisasinya menjadi rendah.

“Jadi karena itu kami minta dari awal untuk dapat dibuka di awal, karena berat. Yang pertama kalau waktunya mendesak petugas kita juga terbatas, sehingga PENA ini sangat rendah (realisasi) padahal kita udah tiap hari tiba jam 3 pagi,” ujarnya.

Perlu diketahui Kemensos memiliki anggaran sebesar Rp 78,1 triliun yang akan dikelola pada 2023. Sekitar Rp 412 M di antaranya masih diblokir oleh Kemenkeu.

Simpan sebagai Kenangan

Unduh artikel ini dalam format visual halaman koran klasik.

Simpan Gambar:

Rabu, 8 Februari 2023

URL berhasil dicopy

URL berhasil dicopy

Menghubungkan ke server...
Simpan Gambar:

Berita Terkait

MK: Tak Ada Bukti Meyakinkan Gibran Punya Ijazah SLTA atau Sederajat
KOMPAK SC FH UMI Hadirkan ‘KOMPAK Berdampak’, Edukasi Hukum Pelajar di Takalar dan Gelar Baksos di Jeneponto
Direktur RSUD Jeneponto Pastikan IPAL Berfungsi Baik, Kapasitas Masih di Bawah Batas Maksimal
Kebakaran Hutan Lindung di Rumbia Jeneponto, Kapolsek Kelara Pimpin Pemadaman hingga Malam Hari
Dua Kawasan Hutan di Rumbia Jeneponto Terbakar, KPH Kelara dan Tim Gabungan Berjibaku Padamkan Api
Kapolres Luwu Utara Silaturahmi dengan KPU, Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas
Satreskrim Polres Jeneponto Bakal Periksa Kadis Pendidikan Bantaeng Dugaan Lindungi DPO
Diduga Langgar Lingkungan dan Over Kapasitas, Kadis DLH Bungkam Soal IPAL RSUD Latopas Jeneponto
Berita ini 24 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 6 Oktober 2026 - 23:36 WITA

MK: Tak Ada Bukti Meyakinkan Gibran Punya Ijazah SLTA atau Sederajat

Senin, 5 Oktober 2026 - 20:34 WITA

KOMPAK SC FH UMI Hadirkan ‘KOMPAK Berdampak’, Edukasi Hukum Pelajar di Takalar dan Gelar Baksos di Jeneponto

Senin, 5 Oktober 2026 - 19:32 WITA

Direktur RSUD Jeneponto Pastikan IPAL Berfungsi Baik, Kapasitas Masih di Bawah Batas Maksimal

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 21:35 WITA

Kebakaran Hutan Lindung di Rumbia Jeneponto, Kapolsek Kelara Pimpin Pemadaman hingga Malam Hari

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 15:26 WITA

Dua Kawasan Hutan di Rumbia Jeneponto Terbakar, KPH Kelara dan Tim Gabungan Berjibaku Padamkan Api

Jumat, 2 Oktober 2026 - 15:45 WITA

Kapolres Luwu Utara Silaturahmi dengan KPU, Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

Kamis, 1 Oktober 2026 - 20:03 WITA

Satreskrim Polres Jeneponto Bakal Periksa Kadis Pendidikan Bantaeng Dugaan Lindungi DPO

Kamis, 1 Oktober 2026 - 17:12 WITA

Diduga Langgar Lingkungan dan Over Kapasitas, Kadis DLH Bungkam Soal IPAL RSUD Latopas Jeneponto

Berita Terbaru