JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPP KSPSI) secara resmi menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) II di Lagoon Garden Hall, Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (12/2/2026). Acara ini menjadi momentum krusial bagi konsolidasi 15 federasi buruh di bawah naungan KSPSI dengan fokus utama pada kolaborasi gerakan buruh dan koperasi.
Dengan tema “Kolaborasi Gerakan Buruh dan Gerakan Koperasi dalam Mewujudkan Keadilan Sosial,” Rakornas ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, termasuk Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, serta Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor Leste, Sim Rinsing.
Ketua Umum DPP KSPSI, Moh. Jumhur Hidayat, dalam sambutannya menekankan bahwa agenda utama Rakornas ini adalah menjalankan amanat AD/ART untuk memperkuat organisasi. Namun, ia juga membawa aspirasi mendesak terkait kesejahteraan tenaga pendidik.
”Kami meminta perhatian serius dari pemerintah dan DPR untuk memberikan hidup layak bagi guru-guru honorer yang upahnya saat ini masih memprihatinkan, bahkan di bawah UMR,” tegas Jumhur.
Selain itu, Jumhur secara spesifik menyuarakan urgensi penggantian Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Kerja yang baru. Ia berharap regulasi baru tersebut dapat lahir lebih cepat dengan mengedepankan asas keadilan bagi buruh sekaligus pengusaha.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, merespons positif semangat persatuan buruh. Ia menyatakan optimisme bahwa ekonomi Indonesia akan semakin mandiri jika serikat pekerja bergerak selaras dengan kepentingan bangsa.
Dasco memaparkan strategi pemerintah dalam menyeimbangkan pembangunan desa dan kota. Salah satu langkah konkretnya adalah penetapan harga gabah Rp6.500/kg guna menjaga daya beli petani.
”Pemerintah tengah memacu pembangunan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di lebih dari 82.000 lokasi yang ditargetkan rampung tahun 2026. Dengan meningkatnya daya beli 130 juta jiwa masyarakat desa melalui program strategis seperti Makanan Bergizi Gratis, permintaan barang akan naik dan otomatis memperluas lapangan kerja di perkotaan,” jelas Dasco.
Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menambahkan bahwa penguatan koperasi adalah kunci menuju keadilan sosial. Ia mengingatkan agar Indonesia belajar dari kegagalan masa lalu akibat intervensi kebijakan internasional yang sempat melemahkan koperasi pada era 90-an.
”Koperasi harus kembali menjadi motor pemberdayaan ekonomi rakyat, mulai dari sektor produksi, distribusi, hingga perbankan. Ini adalah badan usaha yang paling sesuai dengan nilai gotong-royong bangsa kita,” ujar Ferry.
Rakornas II KSPSI ini diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis yang mampu menjembatani dialog antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah guna menciptakan iklim industrialisasi yang sehat dan berkeadilan di masa depan.
Simpan sebagai Kenangan
Unduh artikel ini dalam format visual halaman koran klasik.
Jumat, 13 Februari 2026
