Ketum Forum PWI Merasa Diprank Terkait Audiensi Dengan BGN

Jakarta – Ketua Umum Forum Penulis dan Wartawan Indonesia (Forum PWI), Rukmana, S.Pd.I., C.PLA., merasa diprank oleh IPDA Eko terkait undangan audiensi dengan Brigjen Pol. Soni selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

 

Pasalnya, Ia diundang oleh IPDA Eko untuk melakukan audiensi dengan Wakil Kepala BGN pada Selasa, 10 Februari 2026, melalui panggilan telepon WhatsApp sekira pukul 10.00 WIB.

 

“Om, audiensi diagendakan jam 15.00 hari ini ya (Selasa, red…),” ucap Eko melalui telepon WhatsApp.

 

Mendengar informasi tersebut, Rukmana segera bersiap dan berangkat menuju kantor BGN di Jakarta Pusat pada pukul 11.00 WIB.

 

“Pukul 12.30 kami sampai di Masjid Cut Mutiya untuk melaksanakan salat Zuhur dan makan siang.

 

Pukul 13.00 kami sudah berada di BGN guna menghadiri undangan audiensi dari IPDA Eko, dan pada pukul 14.00 kami melakukan konfirmasi kepada resepsionis, Yazid, terkait audiensi yang dijadwalkan,” tutur Rukmana.

 

“Mas, kami diagendakan untuk audiensi dengan Wakil Kepala BGN Brigjen Soni oleh IPDA Eko,” kata Rukmana kepada Yazid.

 

“Wah, sampai saat ini tidak ada informasi kepada kami,” jawab Yajid sambil mengerutkan kening tanda heran.

 

Jawaban tersebut tentu membuat Rukmana, Yohan Yudhistira, Darsani, dan Hilda Basalamah terkejut, mengingat agenda dengan pejabat setingkat wakil kepala badan tidak terkonfirmasi pada bagian resepsionis.

 

“Ada apa dengan IPDA Eko? Ia yang menghubungi kami untuk datang, tetapi dia juga yang tidak kooperatif.

 

Padahal kami sudah bersurat resmi, dan ini menyangkut hal sangat penting terkait keberlangsungan program Presiden, yakni Program Makan Bergizi Gratis, yang saat ini diduga bermasalah terdapat monopoli dan dugaan praktik suap sehingga program bantuan ini tidak dirasakan oleh masyarakat bawah dan hanya dinikmati kalangan politisi serta pejabat,” ungkap Rukmana.

 

“Ada dugaan penutupan pendaftaran mitra BGN ini modus agar jalan tikus mendaftarkan kemitraan dengan BGN terus berlangsung dan oknum – oknum BGN dengan leluasa mendulang rupiah, karena kami menemukan fakta dimana pada periode Januari 2026 ada dapur yang daftar ke BGN dan aktif, sementara BGN menyatakan pendaftaran sudah ditutup, ini yang akan kami pertanyakan kepada BGN hari ini”, lanjut Rukmana.

 

Lebih jauh Rukmana mengatakan, Program MBG adalah bantuan pemerintah kepada masyarakat namun saat ini sudah salah sasaran, ada anggota Dewan dan anak pejabat yang mempunyai 40 bahkan 100 dapur MBG, sedangkan kami rakyat kalangan bawah daftar satu titik dapur saja tidak bisa, lalu dimana Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia ?, tandasnya.

 

Kekecewaan Rukmana dan tim bertambah ketika IPDA Eko sebagai penghubung dengan Wakil Kepala BGN tidak mengangkat telepon saat dihubungi pada Selasa, 10 Februari 2026.

 

“Bahkan WhatsApp saya hanya dibaca tanpa dibalas oleh Eko,” terangnya.

 

Hal yang lebih mencengangkan adalah keterangan salah satu tim audiensi, sebut saja Iwan, yang mengaku mendengar percakapan Eko dengan rekan-rekan yang diduga bagian protokoler BGN. Dalam percakapan tersebut disebutkan, “Dari tadi wartawan telepon terus gua nggak angkat-angkat. Eh dia telepon Waka Badan, gua heran kok dia (wartawan) punya nomor Waka Badan,” ujar Iwan kepada redaksi.

 

Apabila percakapan tersebut benar terjadi, maka hal ini dinilai sangat tidak terpuji dan tidak profesional.

 

Kekecewaan tim Forum PWI sedikit terobati ketika Eko menghubungi Rukmana sekira pukul 17.00 WIB dan bertatap muka di depan kafe BGN.

 

Eko menyampaikan, “Saya baru datang dari luar, dan saat ini Bapak (Waka Badan Soni) masih ada meeting,” ujarnya.

 

“Saya sudah sampaikan apa yang disampaikan oleh Bapak melalui WhatsApp terkait adanya dugaan suap dalam pendaftaran mitra BGN. Bapak bilang silakan laporkan kepada aparat penegak hukum,” tegas Eko kepada awak media.

 

Saat dikonfirmasi apakah BGN atau Wakil Kepala BGN (Soni) menolak permohonan audiensi dari Forum PWI, Eko menjawab, “Sampai saat ini tidak ada penolakan dari Bapak, silakan tunggu informasi selanjutnya.”

 

Karena malam itu tim masih diminta menunggu oleh Eko, mereka menunggu hingga pukul 20.00 WIB. Namun, tidak ada kabar lanjutan terkait audiensi yang sebelumnya diagendakan.

 

Akhirnya, tim Forum PWI meninggalkan Kantor BGN dengan penuh tanda tanya: ada apa dengan BGN?

Simpan sebagai Kenangan

Unduh artikel ini dalam format visual halaman koran klasik.

Simpan Gambar:

Rabu, 11 Februari 2026

URL berhasil dicopy

URL berhasil dicopy

Menghubungkan ke server...
Simpan Gambar:

Berita Terkait

MK: Tak Ada Bukti Meyakinkan Gibran Punya Ijazah SLTA atau Sederajat
KOMPAK SC FH UMI Hadirkan ‘KOMPAK Berdampak’, Edukasi Hukum Pelajar di Takalar dan Gelar Baksos di Jeneponto
Direktur RSUD Jeneponto Pastikan IPAL Berfungsi Baik, Kapasitas Masih di Bawah Batas Maksimal
Kebakaran Hutan Lindung di Rumbia Jeneponto, Kapolsek Kelara Pimpin Pemadaman hingga Malam Hari
Dua Kawasan Hutan di Rumbia Jeneponto Terbakar, KPH Kelara dan Tim Gabungan Berjibaku Padamkan Api
Kapolres Luwu Utara Silaturahmi dengan KPU, Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas
Satreskrim Polres Jeneponto Bakal Periksa Kadis Pendidikan Bantaeng Dugaan Lindungi DPO
Diduga Langgar Lingkungan dan Over Kapasitas, Kadis DLH Bungkam Soal IPAL RSUD Latopas Jeneponto
Berita ini 32 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 6 Oktober 2026 - 23:36 WITA

MK: Tak Ada Bukti Meyakinkan Gibran Punya Ijazah SLTA atau Sederajat

Senin, 5 Oktober 2026 - 20:34 WITA

KOMPAK SC FH UMI Hadirkan ‘KOMPAK Berdampak’, Edukasi Hukum Pelajar di Takalar dan Gelar Baksos di Jeneponto

Senin, 5 Oktober 2026 - 19:32 WITA

Direktur RSUD Jeneponto Pastikan IPAL Berfungsi Baik, Kapasitas Masih di Bawah Batas Maksimal

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 21:35 WITA

Kebakaran Hutan Lindung di Rumbia Jeneponto, Kapolsek Kelara Pimpin Pemadaman hingga Malam Hari

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 15:26 WITA

Dua Kawasan Hutan di Rumbia Jeneponto Terbakar, KPH Kelara dan Tim Gabungan Berjibaku Padamkan Api

Jumat, 2 Oktober 2026 - 15:45 WITA

Kapolres Luwu Utara Silaturahmi dengan KPU, Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

Kamis, 1 Oktober 2026 - 20:03 WITA

Satreskrim Polres Jeneponto Bakal Periksa Kadis Pendidikan Bantaeng Dugaan Lindungi DPO

Kamis, 1 Oktober 2026 - 17:12 WITA

Diduga Langgar Lingkungan dan Over Kapasitas, Kadis DLH Bungkam Soal IPAL RSUD Latopas Jeneponto

Berita Terbaru

Serba-Serbi

Aspirasi Syukuri UU Perlindungan Ketenagakerjaan Telah Disahkan 

Rabu, 7 Okt 2026 - 00:06 WITA

Sosial Politik

MK: Tak Ada Bukti Meyakinkan Gibran Punya Ijazah SLTA atau Sederajat

Selasa, 6 Okt 2026 - 23:36 WITA