Oleh : Rikky Fermana (Penanggungjawab KBO Babel/Ketua PJS Bangka Belitung )
Bangka Belitung – Sejarah tidak pernah benar-benar berulang. Namun sejarah sering menghadirkan pola yang mirip. Karena itu, bangsa yang besar bukanlah bangsa yang hidup dalam romantisme masa lalu, melainkan bangsa yang mampu membaca tanda-tanda zaman sebelum terlambat.
Mei 1998 menjadi salah satu titik paling menentukan dalam perjalanan Republik Indonesia. Banyak orang mengingat gelombang demonstrasi mahasiswa, kerusuhan sosial, dan lengsernya Presiden Soeharto setelah berkuasa selama 32 tahun. Namun sedikit yang menyadari bahwa salah satu pukulan paling mematikan terhadap kekuasaan saat itu justru datang dari dalam pemerintahan sendiri.
Pengunduran diri 14 menteri ekonomi bukan sekadar tindakan administratif. Itu adalah pesan politik yang sangat keras. Ketika para pembantu utama negara mulai kehilangan keyakinan terhadap kemampuan pemerintah mengendalikan keadaan, sesungguhnya yang sedang runtuh bukan hanya kabinet, melainkan kepercayaan.
Dalam politik, kepercayaan adalah mata uang paling berharga. Ketika kepercayaan hilang, kekuasaan yang terlihat kokoh bisa ambruk hanya dalam hitungan hari.
Pertanyaannya, apakah Indonesia hari ini sedang menghadapi situasi yang sama?
Jawabannya tentu tidak sepenuhnya sama. Kondisi ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih kuat dibandingkan tahun 1998. Sistem demokrasi lebih terbuka. Kebebasan pers lebih luas. Mekanisme pergantian kekuasaan berlangsung secara konstitusional.
Namun ada satu hal yang patut dicermati: pola pembentukan opini publik yang terus-menerus diarahkan untuk menciptakan krisis kepercayaan.
Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat dibanjiri narasi yang nyaris tanpa henti. Apa pun kebijakan pemerintah selalu diposisikan sebagai kesalahan. Apa pun keputusan negara selalu dicurigai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. Bahkan sebelum sebuah kebijakan berjalan, vonis negatif sudah lebih dulu dijatuhkan.
Kritik tentu sah dalam demokrasi. Bahkan kritik merupakan vitamin bagi pemerintahan agar tidak terjebak dalam kekuasaan yang absolut. Tetapi ketika kritik berubah menjadi kampanye sistematis untuk menghancurkan legitimasi negara, maka yang sedang dipertaruhkan bukan lagi pergantian pemimpin, melainkan stabilitas bangsa.
Di sinilah publik harus waspada.
Sejarah dunia menunjukkan bahwa banyak pergantian rezim tidak semata-mata lahir karena penderitaan rakyat. Sebagian justru diawali oleh operasi politik yang memanfaatkan penderitaan rakyat sebagai bahan bakar. Ketidakpuasan dibesarkan, kemarahan dipelihara, sentimen identitas dimainkan, lalu kepercayaan terhadap institusi negara dihancurkan sedikit demi sedikit.
Ketika rakyat sudah tidak percaya kepada pemerintah, tidak percaya kepada parlemen, tidak percaya kepada aparat penegak hukum, bahkan tidak percaya kepada sesama warga negara, maka kondisi itu menjadi lahan subur bagi berbagai agenda politik yang tidak selalu berpihak kepada kepentingan bangsa.
Indonesia harus belajar dari pengalaman pahit 1998. Krisis saat itu bukan semata akibat runtuhnya ekonomi. Krisis menjadi tidak terkendali karena seluruh pilar kepercayaan publik roboh secara bersamaan. Pemerintah kehilangan kepercayaan rakyat. Elite kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Rakyat kehilangan kepercayaan kepada elite. Akibatnya, negara kehilangan kemampuan untuk mengendalikan situasi.
Hari ini, tanda-tanda perang opini terlihat semakin nyata. Media sosial telah menjelma menjadi arena pertempuran politik yang brutal. Informasi benar dan salah bercampur tanpa batas. Fitnah menyebar lebih cepat daripada fakta. Kebencian lebih mudah viral dibandingkan klarifikasi.
Yang lebih berbahaya, sebagian elite politik tampak menikmati situasi tersebut. Mereka sadar bahwa kemarahan publik dapat menjadi kendaraan paling murah untuk merebut kekuasaan. Semakin gaduh situasi, semakin besar peluang memainkan sentimen massa.
Karena itu pemerintah tidak boleh lengah. Ancaman terhadap sebuah pemerintahan modern tidak selalu datang dari kudeta bersenjata atau pemberontakan terbuka. Ancaman terbesar justru sering muncul melalui erosi kepercayaan yang dilakukan secara perlahan, sistematis, dan berulang-ulang.
Pemerintah harus mampu menjaga komunikasi dengan rakyat. Harus cepat menjawab keresahan masyarakat. Harus berani memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Harus memastikan hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Sebab ruang kosong yang ditinggalkan oleh ketidakadilan akan segera diisi oleh kemarahan publik.
Namun rakyat juga harus cerdas. Jangan sampai menjadi alat dalam pertarungan kepentingan yang tidak sepenuhnya dipahami. Jangan mudah terpancing narasi yang sengaja dirancang untuk memecah belah bangsa. Jangan sampai perbedaan pilihan politik berubah menjadi permusuhan sosial yang berkepanjangan.
Indonesia membutuhkan oposisi yang kuat, tetapi juga membutuhkan tanggung jawab kebangsaan. Indonesia membutuhkan kritik yang tajam, tetapi bukan hasutan yang mengarah pada perpecahan. Indonesia membutuhkan demokrasi yang hidup, bukan demokrasi yang menjadikan rakyat sebagai pion dalam permainan elite.
Pengunduran diri 14 menteri ekonomi pada Mei 1998 mengajarkan satu hal penting: sebuah kekuasaan dapat jatuh ketika kehilangan kepercayaan. Tetapi ada pelajaran yang lebih besar dari itu, yakni sebuah bangsa dapat runtuh ketika rakyatnya gagal membedakan antara perjuangan untuk memperbaiki negara dan permainan untuk merebut kekuasaan.
Karena itu, ketika suhu politik mulai meningkat dan berbagai narasi terus diproduksi untuk membelah masyarakat, bangsa ini harus kembali mengingat pelajaran sejarah: jangan biarkan ketidakpuasan rakyat dijadikan alat untuk mengadu domba sesama anak bangsa. Sebab jika itu terjadi, yang menang mungkin segelintir elite, tetapi yang kalah adalah Indonesia. (*)
Simpan sebagai Kenangan
Unduh artikel ini dalam format visual halaman koran klasik.
Senin, 15 Juni 2026
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.