BELITUNG TIMUR ,DNID.co.id – DPRD Kabupaten Belitung Timur mendesak PT Timah Tbk segera mengevaluasi besaran penggantian jasa bagi penambang yang bekerja melalui mitra perusahaan. Desakan itu mencuat setelah terungkap adanya selisih cukup besar antara nilai penggantian jasa yang dibayarkan PT Timah kepada mitra dengan nominal yang akhirnya diterima penambang di lapangan. Kondisi tersebut dinilai semakin memberatkan masyarakat di tengah terus meningkatnya harga kebutuhan pokok.
Dorongan itu disampaikan Anggota Komisi II DPRD Belitung Timur, Subandri, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama masyarakat penambang asal Kecamatan Damar di Gedung DPRD Belitung Timur, Senin (20/7/2026).
Dalam forum tersebut, Subandri meminta PT Timah tidak hanya berkoordinasi dengan mitra usaha, tetapi juga mengevaluasi skema pembayaran jasa agar manfaat yang diterima penambang lebih proporsional.
“Kalau memungkinkan, mitra PT Timah dapat menaikkan nilai jasa yang diterima penambang. Harga barang saat ini terus meningkat sehingga penghasilan penambang juga perlu disesuaikan,” tegas Subandri.
Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, PT Timah memberikan penggantian jasa sebesar Rp234.000 untuk kadar timah SN 72 kepada mitra usaha. Namun, di tingkat penambang, nilai yang diterima hanya berkisar Rp130.000 hingga Rp140.000. Selisih tersebut menjadi sorotan DPRD karena dinilai perlu mendapat penjelasan dan evaluasi bersama.
Subandri mengatakan persoalan tersebut sebelumnya juga telah disampaikan DPRD Belitung Timur saat bertemu jajaran Direksi PT Timah, termasuk Direktur Operasi perusahaan. Dalam pertemuan itu, DPRD meminta agar besaran penggantian jasa disesuaikan dengan perkembangan harga timah dunia sehingga kesejahteraan penambang ikut meningkat.
Menurutnya, PT Timah menjelaskan perusahaan belum dapat mengambil keputusan secara sepihak karena setiap kebijakan strategis harus melalui koordinasi dengan kementerian terkait. Sebagai perusahaan milik negara, perubahan kebijakan disebut harus mengikuti regulasi yang berlaku.
Selain persoalan jasa penambang, DPRD juga menyoroti belum terbitnya Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang hingga kini masih menjadi hambatan utama aktivitas pertambangan timah di Pulau Belitung.
Subandri menyebut DPRD telah berulang kali berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Timah, aparat penegak hukum, serta instansi terkait guna mendorong percepatan penyelesaian RKAB. Namun, hingga kini proses tersebut masih belum menunjukkan kepastian akibat kendala regulasi.
“Kami terus berupaya memperjuangkan aspirasi masyarakat. Namun persoalan RKAB tidak bisa diselesaikan di daerah saja karena memerlukan kebijakan pemerintah pusat,” katanya.
Ia juga membandingkan kondisi Pulau Bangka yang memiliki sejumlah smelter swasta sehingga aktivitas produksi tidak hanya bergantung pada PT Timah. Sementara di Pulau Belitung, pengolahan timah masih didominasi PT Timah meski beberapa perusahaan swasta seperti PT Tomi Utama, PT BIS, dan SAL disebut tengah mengajukan RKAB.
Menutup penyampaiannya, Subandri menegaskan DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat penambang meski kerap menjadi sasaran kritik. Ia berharap PT Timah segera mengundang para mitra kolektor untuk membahas penyesuaian besaran jasa penambang agar pendapatan mereka lebih layak dan mampu mengimbangi meningkatnya biaya hidup.
Simpan sebagai Kenangan
Unduh artikel ini dalam format visual halaman koran klasik.
Selasa, 21 Juli 2026
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.