Melawi DNID Kalbar-Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menargetkan permasalahan penanganan infrastruktur jalan dan jembatan serta prasarana berbasis masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), akan segera tuntas pada tahun 2024 mendatang.
“Target kita bersama Pemerintah pusat, seluruh permasalahan infrastruktur di Kalbar ini bisa tuntas pembangunannya paling lama tahun depan (Tahun 2024),” ujar Lasarus kepada wartawan, dikutip dari supernews.co.id, Sabtu (16/09).
Dikatakannya target tersebut bukan harapan semata, pasalnya baru-baru ini Lasarus yang merupakan legislator daerah pemilihan Kalbar II itu. Telah berhasil memperjuangkan alokasi anggaran pembangunan Infrastruktur untuk Kalbar, melalui Instruksi Presiden (Inpres) sebesar Rp 650 miliar yang mana anggaran itu akan mulai digunakan pada tahun ini.
“Artinya untuk penanganan masalah insfratruktur di Kalbar pada tahun 2023 ini, telah tersedia total anggaran sebesar Rp 2,3 triliun. Di mana total itu bersumber dari Rp 1,7 triliun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kementerian PUPR ditambah Rp650 miliar dari alokasi Inpres yang baru-baru ini berhasil kita perjuangkan,” ungkapnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih lanjut Politisi PDI-Perjuangan itu mengatakan, guna mendorong percepatan realisasi atas penanganan masalah infrastruktur di Kalbar. Dirinya dalam beberapa waktu terakhir bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) M Basuki Hadimuljono, telah melakukan peninjauan langsung pembangunan jalan Nanga Erak Kalbar-Batas Kaltim, di Nanga Erak Kecamatan Putussibau Selatan, serta renovasi rumah betang yang merupakan rumah khas suku Dayak di Lunsa Hilir.
“Selain itu, saya sendiri bersama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah me-launching Program Inpres untuk pembangunan dan perbaikan Jalan Manday – Embaloh Hilir sepanjang 30 Km. Dan tentunya untuk mendorong penuntasan masalah infrastruktur di Kalbar ini, ke depan kita juga akan meningkatkan pengawasan,” lanjutnya.
Tidak hanya itu, Lasarus juga menegaskan bahwa anggaran penanganan infrastruktur sebesar Rp 2,3 triliun tersebut. Pastinya akan dialokasikan juga untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur pada seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalbar.
“Jadi yang harus digarisbawahi, anggaran ini untuk penanganan dan pembangunan masalah infrastruktur di Provinsi Kalbar. Jadi harapannya di tahun 2024 mendatang seluruh jalan-jalan rusak, masalah jembatan dan keterisoliran sudah tuntas semua di Provinsi Kalbar ini,” tegasnya.
Lasarus berharap pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan serta kebutuhan dasar masyarakat dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari masyarakat.
“Kita patut bersyukur banyak perhatian pemerintah pusat untuk pembangunan di daerah kita dan itu mesti kita dukung agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Sementara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Melawi mendapatkan alokasi anggaran perbaikan jalan bersumber dari Inpres itu meliputi Jembatan Melawi II -Sungai Raya – Natai Panjang di kecamatan Pinoh Utara, Nanga Betangai- Nanga Gelata di kecamatan Sokan, Sp Batu Buil – Batu Ampar di kecamatan Belimbing dan Spang Nasional – Tiong Keranjik di kecamatan Belimbing dan Belimbing Hulu.
