Polres Majene, BeritaQ.com – Menggelar Operasi Kewilayahan selama 14 hari dengan sandi pekat, Polres Majene berhasil mengungkap berbagai kasus, yang menjadi target operasi seperti jambret dan judi online.
Hal ini diungkapkan langsung oleh Wapolres Majene Kompol Ujang Saputra saat menggelar press release bersama para perwakilan media, Selasa (30/8/22) di Aula Mapolres.
Ada beberapa kasus kejahatan yang berhasil diungkap kata Wakapolres diantaranya Jambret dan Judi Online.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Untuk kasus jambret ada 3 pelaku yang diamankan sementara kasus judi online ada 1 pelaku dan saat ini dalam penyelidikan lebih lanjut,” ungkap Kompol Ujang.
Dijelaskan lebih lanjut semua tersangka diamankan pihak kepolisian dari laporan dan informasi warga di lapangan. Intinya selama operasi seluruh tim terus sisir wilayah yang disinyalir terdapat indikasi gangguan Kamtibmas.
“Meskipun Operasi sudah usai, jajaran Polres Majene akan tetap terus melanjutkan operasi sebagai upaya untuk membasmi penyakit masyarakat di Kabupaten Majene,” sambung Wakapolres.
Dikesempatan yang sama Kasat Reskrim Iptu Eru Reski menguraikan dari dua kasus yang berhasil diungkap ini ada 4 tersangka yang diamankan tiga diantaranya pelaku judi dengan identitas AS (26) warga dusun Lombok, desa Galung Lombok Tinambung, MT (24) warga Dusun Pure II Desa Sinyonyoi Kalukku dan AL (29) warga Dusun Malolo Kalukku Barat (penada).
Ketiganya dijerat dengan pasal 363 Ayat 1 ke-4 Jo pasal 480 ayat 1 KUH. Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 7 tahun penjara.
Sedangkan satu pelaku judi online dengan identitas JS (34) warga lingkungan teppo Majene. Dari pemeriksaan yang dilakukan diamankan barang bukti berupa uang tunai dengan pecahan 50.000 sebanyak dua lembar, 20.000 sebanyak satu lembar, 10.000 sebanyak lima lembar, 5.000 sebanyak 6 lembar dan 2.000 sebanyak 6 lembar.
Barang bakti lainnya yang ikut diamankan berupa ATM atas nama pelaku dan sebuah handphone. Atas perbuatannya JS dijerat dengan Pasal 45 Ayat 2 Jo Pasal 27 Ayat dua atas perubahan UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi informasi serta pasal 303 KHU.Pidana pidana penjara paling lama Enam tahun dan denda paling banyak 1 Miliar.
