Wakil Presiden RI Berikan Penghargaan Universal Health Coverage Kepada 22 Provinsi

- Publisher

Selasa, 14 Maret 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ket foto: wakil presiden RI saat memberikan penghargaan.(ist)

Ket foto: wakil presiden RI saat memberikan penghargaan.(ist)

Bikin Website Murah

Jakarta DNID.co.id – Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin memberikan penghargaan kepada 22 Provinsi, 334 Kabupaten dan Kota yang telah mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebagai program strategis nasional dengan mendorong terwujudnya Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia. Dengan tercapainya UHC di setiap daerah, Wapres juga mengapresiasi komitmen Pemda khususnya dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dalam Inpres Nomor 1 tahun 2022, salah satu instruksi Presiden kepada Gubernur dan Bupati/Walikota adalah mendorong target RPJMN. Target tersebut yaitu 98% penduduk Indonesia terlindungi kesehatannya melalui Program JKN-KIS pada tahun 2024, dengan mengalokasikan anggaran dan pembayaran iuran serta bantuan iuran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah. Sampai dengan 1 Maret 2023 jumlah penduduk Indonesia yang sudah dijamin akses layanan kesehatan melalui Program JKN-KIS sebanyak 252,1 juta jiwa atau lebih dari 90% dari seluruh penduduk Indonesia.

Penghargaan UHC ini diberikan langsung oleh Wapres didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, serta Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, di Balai Sudirman Jakarta, Selasa (14/03).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca Juga
Menuju 10 Tahun BPJS JKN Terus Berbenah  

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan BPJS Kesehatan bekerja keras melakukan berbagai advokasi kepada Pemerintah Daerah agar seluruh penduduk di masing-masing wilayah dapat diintegrasikan dengan Program JKN-KIS. Namun Ghufron menekankan tercapainya predikat UHC juga harus memastikan bahwa setiap penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang adil, merata dan bermutu, baik itu layanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

“Untuk itu, BPJS Kesehatan juga berupaya memperluas akses layanan kesehatan tersebut dengan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan (rumah sakit). BPJS Kesehatan mendorong Kementerian dan Pemda terkait dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana di daerah agar mutu layanan kesehatan dapat dirasakan sama, dimanapun peserta itu berada,” ujar Ghufron.

Ghufron juga menekankan, penyelenggaraan Program JKN-KIS saat ini sudah on the track dan telah terbangun sebuah ekosistem JKN-KIS yang kuat dan andal yang juga didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi serta digitalisasi layanan yang terus dikembangkan.

“Dengan kondisi finansial yang sehat, tidak ada gagal bayar klaim kepada fasilitas kesehatan bahkan BPJS Kesehatan memberikan uang muka layanan untuk memastikan terjaganya cash flow rumah sakit. Harapannya fasilitas kesehatan lebih nyaman dalam memberikan layanan kepada peserta tanpa ribet dan tanpa diskriminasi,”kata Ghufron.

BPJS Kesehatan juga mendukung upaya Pemerintah dalam hal menyesuaikan tarif layanan fasilitas kesehatan, melalui Permenkes Nomor 03 Tahun 2023 yang mengakomodir kesesuaian biaya layanan kesehatan dan perbaikan anomali struktur tarif lama. Aturan ini mendorong penguatan kualitas layanan di fasilitas kesehatan baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

Baca Juga
BPJS Kesehatan Pastikan Peserta JKN Bisa Akses Pelayanan Saat Mudik

Dengan bertumbuhnya cakupan kepesertaan JKN-KIS, angka pemanfaatan pelayanan kesehatan pun turut meningkat. Dari 92,3 juta pemanfaatan pada tahun 2014, menjadi 502,8 juta pemanfaatan pada tahun 2022. Kehadiran Program JKN-KIS tidak hanya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam hal membuka akses pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia, namun juga melindungi masyarakat dari kemiskinan. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh LPEM FEB UI, di tahun 2019 didapatkan hasil bahwa Program JKN-KIS telah menyelamatkan 8,1 juta orang dari kemiskinan serta 1,6 juta orang miskin dari kemiskinan yang lebih dalam dan ekstrim.

“Untuk itu kami mendorong Pemda lain untuk dapat segera mengejar cakupan kepesertaan di daerahnya dan diintegrasikan dengan Program JKN-KIS. Sebab, salah satu keuntungan Program JKN-KIS adalah memiliki asas portabilitas dan dapat dimanfaatkan meskipun dalam keadaan sehat. Masyarakat bisa berobat di seluruh wilayah Indonesia ketika membutuhkan. Perwakilan kantor kami di tiap kabupaten/kota diharapkan mempermudah sinergi dengan Pemda, kami sangat siap berkolaborasi dan bersama mewujudkan UHC di Indonesia,” ujar Ghufron.

Baca Juga
Warga Keluhkan Pelayanan Dinas Sosial Kota Makassar, Minta Perhatian Walikota

Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat sukses mencapai cakupan semesta jaminan kesehatan atau Universal Health Coverage. Terhitung sejak 01 Januari 2023, sebanyak 55.630 jiwa penduduk Kabupaten Pakpak Bharat atau lebih dari 98% telah terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Artinya, hampir seluruh warga masyarakat di Kabupaten Pakpak Bharat telah memiliki payung perlindungan untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian UHC di daerahnya. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada BPJS Kesehatan Cabang Kabanjahe yang telah bekerja sama dengan baik agar masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat dapat terjamin kesehatannya dalam Program JKN.

“Dengan telah tercapainya UHC di Kabupaten Pakpak Bharat maka fasilitas kesehatan juga harus kian optimal dalam melayani. Ke depan kami akan terus memastikan seluruh penduduk Kabupaten Pakpak Bharat tetap terjamin akses layanan kesehatannya melalui Program JKN-KIS,” ujar Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor.

Komentar

Berita Terkait

Dinsos Kota Makassar Peduli Seorang Lansia Yang Terlantar di Jalan Raya Dalam Kondisi Sakit
Polres Jajaran Polda Sulsel Gelar Bakti Kesehatan Untuk Para Petugas Pemilihan Umum (Pemilu) 2024
Ciptakan Pantai Indah, Prajurit Petarung Yonmarhanlan VI Laksanakan Aksi Bersih Pantai
Bina Ketahanan Stamina, Prajurit Petarung Yonmarhanlan VI Laksanakan Lari 3200 Meter
Peduli Sesama, Prajurit Petarung Yonmarhanlan Vl Ikuti Bhakti Sosial Donor Darah
TNI Motivasi Warga Gotong Royong Dibangkitkan, Dandim 1414 Tana Toraja Bilang Ini
Sambut Siswa Kodiklatal, Prajurit Yonmarhanlan Ajak Olahraga Bersama
Dinkes Gelar Pertemuan Penilaian Kinerja Puskesmas se – Kabupaten Melawi
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 18 Februari 2024 - 02:11

Dinsos Kota Makassar Peduli Seorang Lansia Yang Terlantar di Jalan Raya Dalam Kondisi Sakit

Jumat, 16 Februari 2024 - 06:48

Polres Jajaran Polda Sulsel Gelar Bakti Kesehatan Untuk Para Petugas Pemilihan Umum (Pemilu) 2024

Minggu, 28 Januari 2024 - 12:26

Ciptakan Pantai Indah, Prajurit Petarung Yonmarhanlan VI Laksanakan Aksi Bersih Pantai

Kamis, 25 Januari 2024 - 13:57

Bina Ketahanan Stamina, Prajurit Petarung Yonmarhanlan VI Laksanakan Lari 3200 Meter

Selasa, 23 Januari 2024 - 15:49

Peduli Sesama, Prajurit Petarung Yonmarhanlan Vl Ikuti Bhakti Sosial Donor Darah

Jumat, 19 Januari 2024 - 19:50

TNI Motivasi Warga Gotong Royong Dibangkitkan, Dandim 1414 Tana Toraja Bilang Ini

Kamis, 18 Januari 2024 - 20:48

Sambut Siswa Kodiklatal, Prajurit Yonmarhanlan Ajak Olahraga Bersama

Selasa, 16 Januari 2024 - 14:22

Dinkes Gelar Pertemuan Penilaian Kinerja Puskesmas se – Kabupaten Melawi

Berita Terbaru