2.441 Posbankum di Sulsel telah Terbentuk, Akses Hukum bagi Masyarakat

Makassar,DNID.co.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) bersama Pemerintah Daerah (Pemda) telah menyelesaikan pembentukan Pos Bantuan Hukum (posbankum) di Sulsel dengan persentase capaian sebesar 80%. Dengan capaian ini, Sulsel kini telah telah berhasil membentuk 2.441 Posbankum yang tersebar di berbagai Desa dan Kelurahan.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum Sulsel, Andi Basmal menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemda yang terus mendukung program Kemenkum serta terus menjalin sinergi dalam setiap proses pembentukan posbankum.

“Capaian ini berhasil kita raih berkat dukungan dan sinergi dengan Pemda di Sulsel. Apresiasi dan rasa terima kasih kami sampaikan atas dukungan ini. Harapannya, eksistensi Posbankum di Desa/Kelurahan dapat mendekatkan akses keadilan terhadap masyarakat,” ujar Kakanwil, Senin kemarin (6/10/2025).

Kakanwil menjelaskan bahwa hadirnya Posbankum lebih dekat dengan masyarakat Desa dan Kelurahan dapat menjadi wadah untuk memperoleh berbagai akses hukum, seperti layanan konsultasi hukum, bantuan hukum dan advokasi, mediasi, dan rujukan advokat.

“Posbankum adalah ruang bagi masyarakat untuk memperoleh akses keadilan. Ruang ini juga didukung dengan Paralegal dan Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi yang akan membantu masyarakat desa dalam memperoleh layanan hukum,” tutur Andi Basmal.

Sejalan dengan itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Heny Widyawati akan terus mengawal pembentukan Posbankum di Sulsel hingga tercapai persentase 100%. Pihaknya akan terus menjalin koordinasi dan sinergi bersama Pemda agar seluruh masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan akses hukum dari Pemerintah.

“Harapannya, seluruh masyarakat di Sulsel mudah mendapatkan akses hukum melalui Posbankum. Targetnya 3.059 Posbankum segera terbentuk,” ucap Heny.

Simpan Gambar:

Kamis, 9 Oktober 2025

URL berhasil dicopy

URL berhasil dicopy

Editor: Kingzhie

Sumber Berita: Humas Kemenkumham Sulsel

Menghubungkan ke server...
Simpan Gambar:

Berita Terkait

Bertahun-Tahun Pakai Jembatan Bambu, Warga Bengo Kini Nikmati Proyek Rp6,8 Miliar
Dinas Pertanian Morowali Utara Kawal Langsung SPK PSR di Serpong, Dua Koperasi Resmi Masuk Tahap Strategis
Dugaan Intervensi Bupati Karo dalam Penyaluran Dana CSR, Kembali Disoal Usulkan RDP dengan DPRD
Hak Jawab Dinilai Solusi Sah Menjaga Kebebasan Pers dan Transparansi Publik Nasional
Kunker Donny Yoesgiantoro: Infrastruktur Jadi Kunci Keterbukaan Informasi di Babel
Ketua PJS Babel Rikky Fermana Tegas Lawan Upaya Pemidanaan Wartawan Terkait Sengketa Pemberitaan
Sengketa Pers Diproses Pidana, Publik Mulai Bertanya
Kader PKK Ikuti Pembinaan dan Pendampingan Dasawisma dalam Penginputan SIM PKK
Berita ini 20 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 7 Mei 2026 - 18:27 WITA

Bertahun-Tahun Pakai Jembatan Bambu, Warga Bengo Kini Nikmati Proyek Rp6,8 Miliar

Kamis, 7 Mei 2026 - 15:51 WITA

Dinas Pertanian Morowali Utara Kawal Langsung SPK PSR di Serpong, Dua Koperasi Resmi Masuk Tahap Strategis

Kamis, 7 Mei 2026 - 10:12 WITA

Dugaan Intervensi Bupati Karo dalam Penyaluran Dana CSR, Kembali Disoal Usulkan RDP dengan DPRD

Kamis, 7 Mei 2026 - 09:21 WITA

Hak Jawab Dinilai Solusi Sah Menjaga Kebebasan Pers dan Transparansi Publik Nasional

Kamis, 7 Mei 2026 - 09:13 WITA

Kunker Donny Yoesgiantoro: Infrastruktur Jadi Kunci Keterbukaan Informasi di Babel

Kamis, 7 Mei 2026 - 09:03 WITA

Ketua PJS Babel Rikky Fermana Tegas Lawan Upaya Pemidanaan Wartawan Terkait Sengketa Pemberitaan

Kamis, 7 Mei 2026 - 08:53 WITA

Sengketa Pers Diproses Pidana, Publik Mulai Bertanya

Rabu, 6 Mei 2026 - 21:03 WITA

Kader PKK Ikuti Pembinaan dan Pendampingan Dasawisma dalam Penginputan SIM PKK

Berita Terbaru

Kriminal Hukum

Polres Bangka Barat Ringkus Pengedar Sabu di Kawasan Tambang Jebus

Kamis, 7 Mei 2026 - 13:22 WITA