Pejabat Elit Hiraukan Etik, Diduga ada Kepentingan dan Kekuasaan saat Musim Kampanye

- Publisher

Kamis, 25 Januari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bikin Website Murah

DNID.co.id- DKI Jakarta. Baru-baru ini Presiden RI ke 8 Joko Widodo memberikan statement kalau Presiden itu bisa berpihak dalam Pemilihan Umum  2024,  hal tersebut di sampaikan kepada beberapa wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma (Rabu/24/01/2024)

“Hak Demokrasi, Hak Politik Setiap Orang. Setiap Menteri Sama Saja. Presiden Itu Boleh Kampanye, Boleh Loh Memihak”, Katanya kepada media.

Pernyataan tersebut telah melanggar konstitusi yang menunjukkan bahwa presiden secara terbuka telah mencederai demokrasi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Khususnya aturan dalam Undang-Undang Pemilu tentang Pentingnya Netralisir Pejabat Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilu.

Lanjutnya, “Tapi Yang Paling Penting Waktu Kampanye Itu Tidak Boleh Menggunakan Fasilitas Negara. Boleh, Kita Ini Pejabat Publik Sekaligus Pejabat Politik, Menteri Juga Boleh”.

Menurut Riyan Anugrah, “Sangat Jelas Penyalahgunaan wewenang oleh Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara Rebuplik indonesia, yang seharusnya bersifat Netral, Jujur, Adil, dan Bertanggung Jawab dalam penyelenggaraan Pemilu”.

Pernyataan Presiden Joko Widodo, juga merupakan bentuk pelanggaran dalam Etika Berbangsa Dan Bernegara.

dimana dalam beretika Politik dan Pemerintahan Untuk Mewujudkan  pemerintahan yang bersih, Efisien dan Efektif serta menumbuhkan Suasana Politik Yang Demokratis.

Keberpihakan Presiden Joko Widodo menjadi Perbincangan hangat halayak Publik terhadap Pemilihan Umum Pilpres 2024.

Pasalnya, Putranya sendiri Gibran Raka Bumingraka mencalonkan Cawapres Menjadi 02 dimana berpasangan dengan Prabowo Subianto menteri Pertahanan yang masih menjadi kabinet Jokowi,

sehingga pernyataan tersebut banyak direspon oleh beberapa masyarakat Indonesia khususnya Tokoh Pemuda.

Seyogyanya “Presiden Sebagai Kepala Negara tidak Boleh memihak dan berkampanye dalam Pemilihan Umum Pilpres 2024”.

Selain itu Ia juga berpesan kepada “Pimpinan DPR RI harus bertindak tegas dalam menindak lanjuti terkait pernyataan tersebut.” Ucap Riyan

Riyan juga menambahkan bahwa “Bawaslu RI juga harus melakukan pengawasan yang ketat, independen, serta bertanggung jawab terhadap pejabat publik yang melanggar Undang-undang Pemilu.” Tutupnya. Kamis, 25 Januari 2024. Tutup.

Komentar

Penulis : I 'Tisham Fajri

Editor : Redaksi

Sumber Berita : CNBC, dan Riyan Anugrah Tokoh Pemuda

Berita Terkait

Kurang Lebih 100 Personel Terlatih Menyerbu Perkampungan Warga
Bakamla RI Berhasil Evakuasi KM Alexindo 8 Yang Terbakar di Batam
Kenali 50 Nama Wakil Rakyat Tingkat Kota Makassar, Sejumlah Petahana Tersingkir
Golkar kuasai 6 Dapil di Luwu Utara, Optimistis Raih 11 Kursi dan Posisi Ketua DPRD
Kotak Suara di Jeneponto Sulsel di Rusak Hingga Hasil Pemilu di Ubah
Satgas Kizi TNI Konga XX-T Monusco Terima Penghargaan UN Medal
Panas Terik Menyengat Kulit Peserta Gladi Bersih Berapi Api
Bahas Persoalan Papua di Makassar, Ketua BMI Pertanyakan Legalitas KNPB
Berita ini 29 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 22 Februari 2024 - 18:51

Kurang Lebih 100 Personel Terlatih Menyerbu Perkampungan Warga

Kamis, 22 Februari 2024 - 18:41

Bakamla RI Berhasil Evakuasi KM Alexindo 8 Yang Terbakar di Batam

Kamis, 22 Februari 2024 - 18:15

Kenali 50 Nama Wakil Rakyat Tingkat Kota Makassar, Sejumlah Petahana Tersingkir

Kamis, 22 Februari 2024 - 05:58

Golkar kuasai 6 Dapil di Luwu Utara, Optimistis Raih 11 Kursi dan Posisi Ketua DPRD

Selasa, 20 Februari 2024 - 20:53

Kotak Suara di Jeneponto Sulsel di Rusak Hingga Hasil Pemilu di Ubah

Selasa, 20 Februari 2024 - 08:43

Satgas Kizi TNI Konga XX-T Monusco Terima Penghargaan UN Medal

Selasa, 20 Februari 2024 - 08:35

Panas Terik Menyengat Kulit Peserta Gladi Bersih Berapi Api

Selasa, 20 Februari 2024 - 00:47

Bahas Persoalan Papua di Makassar, Ketua BMI Pertanyakan Legalitas KNPB

Berita Terbaru

Serba-Serbi

CU Sauan Sibarrung Gelar TOT Bagi Fasilitator Peternakan

Jumat, 23 Feb 2024 - 07:32