Breaking News

Pejabat Elit Hiraukan Etik, Diduga ada Kepentingan dan Kekuasaan saat Musim Kampanye

Kamis, 25 Januari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bikin Website Murah

DNID.co.id- DKI Jakarta. Baru-baru ini Presiden RI ke 8 Joko Widodo memberikan statement kalau Presiden itu bisa berpihak dalam Pemilihan Umum  2024,  hal tersebut di sampaikan kepada beberapa wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma (Rabu/24/01/2024)

“Hak Demokrasi, Hak Politik Setiap Orang. Setiap Menteri Sama Saja. Presiden Itu Boleh Kampanye, Boleh Loh Memihak”, Katanya kepada media.

Pernyataan tersebut telah melanggar konstitusi yang menunjukkan bahwa presiden secara terbuka telah mencederai demokrasi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Khususnya aturan dalam Undang-Undang Pemilu tentang Pentingnya Netralisir Pejabat Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilu.

Lanjutnya, “Tapi Yang Paling Penting Waktu Kampanye Itu Tidak Boleh Menggunakan Fasilitas Negara. Boleh, Kita Ini Pejabat Publik Sekaligus Pejabat Politik, Menteri Juga Boleh”.

Menurut Riyan Anugrah, “Sangat Jelas Penyalahgunaan wewenang oleh Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara Rebuplik indonesia, yang seharusnya bersifat Netral, Jujur, Adil, dan Bertanggung Jawab dalam penyelenggaraan Pemilu”.

Pernyataan Presiden Joko Widodo, juga merupakan bentuk pelanggaran dalam Etika Berbangsa Dan Bernegara.

dimana dalam beretika Politik dan Pemerintahan Untuk Mewujudkan  pemerintahan yang bersih, Efisien dan Efektif serta menumbuhkan Suasana Politik Yang Demokratis.

Keberpihakan Presiden Joko Widodo menjadi Perbincangan hangat halayak Publik terhadap Pemilihan Umum Pilpres 2024.

Pasalnya, Putranya sendiri Gibran Raka Bumingraka mencalonkan Cawapres Menjadi 02 dimana berpasangan dengan Prabowo Subianto menteri Pertahanan yang masih menjadi kabinet Jokowi,

sehingga pernyataan tersebut banyak direspon oleh beberapa masyarakat Indonesia khususnya Tokoh Pemuda.

Seyogyanya “Presiden Sebagai Kepala Negara tidak Boleh memihak dan berkampanye dalam Pemilihan Umum Pilpres 2024”.

Selain itu Ia juga berpesan kepada “Pimpinan DPR RI harus bertindak tegas dalam menindak lanjuti terkait pernyataan tersebut.” Ucap Riyan

Riyan juga menambahkan bahwa “Bawaslu RI juga harus melakukan pengawasan yang ketat, independen, serta bertanggung jawab terhadap pejabat publik yang melanggar Undang-undang Pemilu.” Tutupnya. Kamis, 25 Januari 2024. Tutup.

Penulis : I 'Tisham Fajri

Editor : Redaksi

Sumber Berita : CNBC, dan Riyan Anugrah Tokoh Pemuda

Berita Terkait

BER KARISMA Maju Calon Bupati-Wakil Bupati Lutra, Sudah Pasang Baliho Besar Sosialisasi
Operasi Pekat,Polres Sinjai Amankan Miras Ballo Beserta Pelaku.
Polsek Tamalate Amankan 125 Liter Miras ballo Siap Edar
Pasangan DAMAI Berpotensi Lawan Kotak Kosong di Pilkada Melawi 2024
Patroli Samapta Polrestabes Makassar Antisipasi Perkelahian Kelompok dan Balapan Liar
Pilkada Serentak, KPU Kota Tangerang Libatkan Ormas
Reskrim Polsek Tamalanrea Amankan 6 Pelaku Pesta Miras dan 3 Jerigen Ballo
Polisi Tetapkan Tersangka Delapan Mahasiswa Makassar Usai Demonstrasi Ricuh
Berita ini 36 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 14 Juli 2024 - 23:18 WIB

BER KARISMA Maju Calon Bupati-Wakil Bupati Lutra, Sudah Pasang Baliho Besar Sosialisasi

Minggu, 14 Juli 2024 - 01:15 WIB

Operasi Pekat,Polres Sinjai Amankan Miras Ballo Beserta Pelaku.

Sabtu, 13 Juli 2024 - 22:31 WIB

Polsek Tamalate Amankan 125 Liter Miras ballo Siap Edar

Sabtu, 13 Juli 2024 - 15:54 WIB

Pasangan DAMAI Berpotensi Lawan Kotak Kosong di Pilkada Melawi 2024

Jumat, 12 Juli 2024 - 19:11 WIB

Patroli Samapta Polrestabes Makassar Antisipasi Perkelahian Kelompok dan Balapan Liar

Jumat, 12 Juli 2024 - 11:45 WIB

Pilkada Serentak, KPU Kota Tangerang Libatkan Ormas

Selasa, 9 Juli 2024 - 23:07 WIB

Reskrim Polsek Tamalanrea Amankan 6 Pelaku Pesta Miras dan 3 Jerigen Ballo

Selasa, 9 Juli 2024 - 22:54 WIB

Polisi Tetapkan Tersangka Delapan Mahasiswa Makassar Usai Demonstrasi Ricuh

Berita Terbaru

Kriminal Hukum

Operasi Pekat,Polres Sinjai Amankan Miras Ballo Beserta Pelaku.

Minggu, 14 Jul 2024 - 01:15 WIB

Kriminal Hukum

Polsek Tamalate Amankan 125 Liter Miras ballo Siap Edar

Sabtu, 13 Jul 2024 - 22:31 WIB