Berita Harian Jakarta, DNID.co.id – Inspektur Pengawas Umum (Irwasum) Polri, Komisaris Jenderal Dedi Prasetyo, menegaskan bahwa pendaftaran anggota polisi pada tahun 2025 sepenuhnya gratis dan bebas dari biaya apapun.
Ia juga memastikan bahwa proses rekrutmen ini akan berjalan transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan adanya praktik percaloan yang merugikan.
Komjen Dedi menyampaikan pesan ini saat memimpin Rapat Persiapan Pembukaan Pendaftaran Anggota Baru Polri di Jakarta, Rabu, 5 Februari 2025.
Ia mengingatkan seluruh jajaran Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri untuk mengawal proses rekrutmen secara ketat, guna mencegah terjadinya penipuan oleh calo yang memanfaatkan situasi.
Menurutnya, salah satu tugas utama SSDM Polri adalah merekrut anggota baru melalui berbagai jalur, mulai dari tamtama, bintara, perwira, hingga perwira sumber sarjana.
Dengan mengusung prinsip transparansi, jujur, akuntabel, dan humanis, ia berharap proses penerimaan ini dapat berjalan dengan bersih dan adil.
Komjen Dedi juga menegaskan pentingnya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa menjadi anggota Polri tidak memerlukan biaya apapun.
Ia ingin menghilangkan anggapan keliru bahwa untuk lulus dalam seleksi kepolisian diperlukan uang pelicin atau suap. Oleh karena itu, ia meminta seluruh jajaran Polri untuk aktif menginformasikan kepada masyarakat bahwa pendaftaran polisi 2025 sepenuhnya gratis.
“Kegiatan rekrutmen harus betul-betul bersih. Sampaikan berulang kali kepada masyarakat agar mereka memahami bahwa masuk polisi itu gratis. Kalau masih ada masyarakat yang dibujuk atau dirayu untuk membayar, segera ingatkan mereka untuk tidak percaya,” tegas Dedi.
Ia juga menyebutkan bahwa Polri telah melakukan berbagai pembaruan dalam metode rekrutmen untuk tahun ini. Salah satu inovasi yang dihadirkan adalah pengembangan fitur Uji Kompetensi Jabatan (UKJ) digital dan penggunaan Computer Assisted Test (CAT).
Selain itu, tes psikologi akan dilakukan dengan metode Situational Judgment Test (SJT), serta ditambah dengan pemeriksaan saraf untuk memastikan kesehatan mental dan fisik calon anggota.
Pembaruan metode ini, menurut Dedi, bertujuan untuk menciptakan anggota Polri yang berkualitas dan kompeten dalam menjalankan tugas.
Ia meyakini bahwa penggunaan teknologi dalam proses seleksi akan meningkatkan akurasi penilaian serta mengurangi potensi kecurangan.
Komjen Dedi juga menyadari adanya respons negatif dari masyarakat yang gagal dalam seleksi masuk Polri.
Oleh karena itu, ia mengimbau seluruh staf SSDM Polri untuk tetap ramah dan profesional dalam menghadapi keluhan dari para pendaftar.
Ia yakin bahwa pelayanan yang baik dapat memberikan citra positif terhadap institusi Polri dan proses rekrutmen secara keseluruhan.
Dedi menegaskan bahwa dalam penerimaan anggota Polri, kualitas menjadi pertimbangan utama.
Polri juga membuka ruang komunikasi publik seluas-luasnya melalui hotline dan sistem whistle blower untuk mengakomodasi keluhan masyarakat.
Dengan demikian, segala bentuk penyimpangan dalam proses seleksi dapat segera ditindaklanjuti.
*** Yustus
Minggu, 16 Februari 2025
