Poso, DNID.co.id – Satreskrim Polres Poso mengungkap dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng).
Kasus ini terungkap pada Kamis (9/4/2026) dinihari, saat Unit II Tipidter Satreskrim melaksanakan patroli di Desa Sulewana, Kecamatan Pamona Utara.
Dalam kegiatan tersebut, petugas menemukan satu unit mobil pick up berwarna putih dengan Nomor Polisi DN 8934 EB yang dikemudikan oleh seorang pria berinisial RH, bersama rekannya S alias Udin.
Saat diperiksa, kendaraan tersebut memuat 34 jerigen berukuran 35 liter dalam kondisi kosong.
Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, jerigen kosong tersebut sebelumnya telah ditukar dengan sekitar 40 jerigen berisi BBM jenis pertalite yang telah diantar ke sebuah rumah warga di Desa Gintu, Kecamatan Lore Selatan, Kabupaten Poso, untuk diperjualbelikan secara eceran.
Petugas kemudian melakukan pengembangan dan mendatangi lokasi yang dimaksud.
Dari hasil pengecekan di sebuah kios milik warga, ditemukan sebanyak 38 jerigen berisi BBM jenis pertalite dengan total volume kurang lebih 1.330 liter.
Selain itu, diketahui bahwa aktivitas jual beli BBM tersebut diduga dibiayai dan difasilitasi oleh seorang perempuan berinisial NP (60), yang disebut sebagai pemilik modal sekaligus kendaraan yang digunakan dalam kegiatan tersebut.
Seluruh barang bukti, termasuk puluhan jerigen yang berisi dan kosong, satu unit kendaraan pickup, kunci kontak, serta dokumen kendaraan, telah diamankan di Polres Poso guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
Sementara itu, sejumlah pihak yang terkait juga telah dimintai keterangan oleh penyidik, atas perbuatannya, NP (60) disangkakan melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Kasat Reskrim Polres Poso Iptu I Made Deva Wiguna, menegaskan pihaknya akan terus menindak tegas segala bentuk penyalahgunaan BBM subsidi.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat dalam praktik ilegal tersebut serta turut mengawasi distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran.
“Penegakan hukum ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam menjaga distribusi energi bersubsidi agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak. Kami memastikan proses penanganan perkara akan dilakukan secara profesional dan transparan hingga tuntas,” tegas Kasat Reskrim.
Jumat, 10 April 2026
