MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah guna mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang.
Hal itu disampaikan walikota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam rapat koordinasi khusus bersama jajaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, di Jalan Chairil Anwar, Rabu (27/8/2025).
Rakor dihadiri langsung Kepala DLH Helmy Budiman dan Sekretaris Ferdy Mochtar, serta jajaran pejabat teknis yang menangani urusan persampahan.
Munafri menekankan perlunya kerja kolektif yang solid agar penanganan sampah berjalan optimal, sekaligus memenuhi target penilaian Adipura.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya mau kita fokus pembenahan akses di area TPA. Ini proses pengelolaan sampah yang harus kita ikuti dengan detail,” ujarnya, berupa seruan kepada jajaran DLH pada rakorsus trsebut.
“Saat ini nilai kita masih di angka 60-an, sementara targetnya ada di 85. Nilai terbesar ada di TPA, dan itu harus kita intervensi maksimal,” tambah Munafri.
Walikota Makassar berlatar pengusaha itu, ia menekankan kondisi TPA Antang yang membutuhkan penanganan serius.
Ia menekankan perlunya perbaikan topsoil, akses jalan, serta pengelolaan kolam lindik agar TPA tidak hanya menjadi lokasi pembuangan, tetapi juga tertata dengan baik.
TPA harus memperlihatkan bahwa masih mampu menerima sampah dengan terencana. Penataan halus, sistem perencanaan, hingga pengaturan penempatan sampah harus jelas.
“Saya minta ini ditangani dengan ritme yang sama, jangan lagi sektoral,” lanjutnya.
Walikota Makassar meminta agar mulai hari ini, data dapat dikelola lebih cepat sebagai dasar pengambilan keputusan. Jangan ada lagi slow response.
Koordinasi data harus lancar supaya penyajian informasi bisa lebih cepat dan normal.
Munafri menegaskan bahwa DLH menjadi leading sector dalam penanganan sampah. Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan program ini akan ditopang dukungan lintas OPD.
Seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, hingga instansi lain.
“Tidak boleh ada ego sektoral. DLH akan jadi lead, dan instansi lain akan support. Jumat atau Sabtu kita akan rapat bersama lagi dengan semua pihak untuk menyusun flow program secara detail,” ungkapnya.
Terakhir, ia meminta DLH melakukan pengecekan menyeluruh terhadap seluruh peralatan dan inventaris agar bisa dimaksimalkan untuk mendukung kelancaran program.
“Semua alat kita cek, inventaris maksimalkan. Kita ingin ini jalan dengan serius,” tuturnya.
Appi berharap koordinasi lintas pihak bisa berjalan maksimal, sehingga perbaikan kondisi di lapangan dapat segera terlihat dengan langkah konkret.
Menurut dia, perlunya langkah darurat untuk merespons persoalan teknis yang muncul dalam pelaksanaan pekerjaan proyek di lapangan.
Dimana, kondisi yang ada saat ini tidak bisa hanya dihadapi dengan pendekatan ideal, melainkan membutuhkan cara-cara luar biasa agar progres tetap berjalan.
“Saya pikir secara teknis, bapak-bapak yang harus memaksimalkan itu dengan melihat kondisi. Semua proses ini harus dikomunikasikan dengan baik,” terangnya.
“Persoalan yang ada kan bukan baru sekarang, tapi harus kita tunjukkan ada progres, ada niatan baik untuk memperbaiki semuanya,” lanjut kata Munafri.
Ia menekankan, persoalan seharusnya sudah diintervensi lebih awal. Namun, karena baru ditangani saat ini, pemerintah bersama pihak terkait diminta segera menyusun langkah-langkah darurat untuk menanggulangi situasi di lapangan.
“Bukan lagi saatnya berpikir ideal. Kalau hanya berpikir ideal, selesai. Sekarang harus ada extraordinary cara berpikir supaya pekerjaan bisa tetap berjalan,” ujarnya.
Selain itu, Munafri juga menilai persoalan akses jalan serta penimbunan material. Ia meminta agar alur transportasi sementara dapat diatur agar tidak mengganggu aktivitas, sekaligus mencari lokasi penimbunan paling dekat guna mempercepat pekerjaan.
“Kalau soal penimbunan, bisa dibicarakan langsung dengan kontraktor. Jangan sampai semua dibebankan ke kita, tetapi mari kita atur agar ada solusi cepat,” tegasnya.
Dalam arahannya, Munafri juga menegaskan bahwa program pengelolaan sampah harus bermuara pada pengembangan urban farming atau pertanian perkotaan. Ia mendorong DLH untuk menghadirkan percontohan langsung di lingkup instansi.
“Saya mau di DLH sendiri ada pertanian percontohan. Jangan ada lagi pegawai yang masih abai soal sampah, apalagi plastik. DLH harus jadi teladan,” ujarnya.
Orang nomor satu Kota Makassar itu, ia menginstruksikan seluruh perangkat daerah (OPD) untuk ikut membina tingkat RT/RW dalam edukasi dan pengelolaan sampah.
Setiap dinas akan diberi tanggung jawab membina wilayah tertentu sesuai kapasitasnya. Semua OPD harus turun.
“Satu dinas bisa membina satu atau beberapa RT. Kalau ada mitra kerja, bisa dilibatkan juga. Intinya kita bentuk pola pembinaan langsung ke masyarakat,” tukas Munafri.
Penulis : ITS
Editor : Admin
Sumber Berita : Humas Pemkot Makassar
