Jeneponto, DNID.co.id – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, mendapat sorotan dari Koalisi Pemuda dan Mahasiswa Sulawesi Selatan (KPM Sulsel). Organisasi tersebut mendesak adanya evaluasi menyeluruh setelah muncul temuan dugaan makanan berulat yang dibagikan kepada siswa di salah satu sekolah dasar.

Ketua Bidang Hukum dan HAM KPM Sulsel, Irfan Arsandy, mengatakan pihaknya menerima informasi terkait menu MBG yang tidak layak konsumsi di Kecamatan Tamalatea. Temuan tersebut dinilai menjadi peringatan serius bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program.

“Kejadian baru-baru ini, penyaluran MBG di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Tamalatea, kami dapatkan informasi makanannya berulat dan tidak layak makan, ini miris sekali dan wajib segera dievaluasi,” ucap Irfan kepada DNID, Kamis (11/6/2026).

Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa dianggap sebagai masalah teknis semata. Program MBG merupakan kebijakan strategis yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia sekolah melalui pemenuhan gizi yang memadai.

Selain dugaan makanan berulat, KPM Sulsel juga menyoroti sejumlah aspek lain dalam pelaksanaan program di berbagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jeneponto, di antaranya Binamu, Rumbia, Taroang, Tamalatea, Bangkala, Bangkala Barat, Bontoramba, Arungkeke, dan Kelara.

Irfan menyebut pihaknya menemukan indikasi ketidaksesuaian komposisi menu dengan kebutuhan gizi siswa berdasarkan kelompok usia, kurangnya variasi makanan, hingga kualitas penyajian yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi standar gizi seimbang.

“Kami menemukan adanya dugaan ketidaksesuaian komposisi menu dengan kebutuhan gizi siswa berdasarkan jenjang usia, kurangnya variasi makanan, serta kualitas penyajian yang belum sepenuhnya mencerminkan standar gizi seimbang. Jika ini dibiarkan, maka tujuan besar program ini bisa melenceng dari substansinya,” tegasnya.

Ia menambahkan, pemenuhan gizi bagi peserta didik bukan hanya bertujuan menghilangkan rasa lapar, tetapi juga memastikan terpenuhinya kebutuhan protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral yang berperan penting dalam menunjang kesehatan, konsentrasi belajar, serta pertumbuhan anak dalam jangka panjang.

KPM Sulsel menilai pengawasan terhadap program yang menggunakan anggaran negara harus dilakukan secara ketat. Organisasi tersebut menyebut perlindungan hak anak, kontrol sosial terhadap program publik, menjaga kualitas generasi muda, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas menjadi alasan utama mereka menyuarakan persoalan tersebut.

Karena itu, KPM Sulsel mendesak pemerintah daerah bersama pihak pelaksana untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh SPPG di Kabupaten Jeneponto. Evaluasi tersebut dinilai perlu mencakup audit kualitas menu, pemeriksaan rantai distribusi makanan, hingga pengawasan berkala oleh tenaga ahli gizi.

“Kami menegaskan, kritik ini adalah bentuk tanggung jawab moral dan sosial. Jangan sampai program yang dirancang untuk membangun generasi justru berjalan tanpa pengawasan yang ketat. Kepentingan siswa harus menjadi prioritas utama,” tutup Irfan Arsandy.