Cegah Penyalahgunaan Data, OJK Minta Masyarakat Verifikasi Identitas Petugas Lapangan Sensus Ekonomi
Jakarta,DNID.co.id – Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) meyakini Badan Pusat Statistik (BPS) tetap menjaga kerahasiaan data Sensus Ekonomi (SE) 2026. Kendati demikian, OJK meminta masyarakat memverifikasi Identitas Petugas lapangan terlebih dahulu guna menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Kami yakin bahwa kalau dari BPS pasti mereka mempunyai standar dan kami percaya kredibilitas dari BPS dalam melaksanakan sensus tersebut. Namun demikian, tidak kita pungkiri bisa jadi ada pihak-pihak yang mendompleng hal ini,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Senin (6/7/2026).
Ketua Dewan Friderica memandang, Sensus Ekonomi 2026 menjadi instrumen penting untuk memotret kondisi perekonomian Indonesia secara lebih granular.
Dalam kaitan hal ini, ia turut mengimbau agar seluruh pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) memberikan jawaban yang valid kepada petugas BPS agar hasil sensus mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
Menurutnya, data tersebut juga dibutuhkan OJK untuk memperoleh gambaran yang lebih rinci, termasuk kondisi di berbagai daerah, sebagai salah satu dasar dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan.
Di sisi lain, Ketua Dewan Friderica juga meyakini BPS memiliki kredibilitas dan standar yang memadai dalam menjaga kerahasiaan data responden.
Keyakinan itu turut didasarkan pada pengalaman OJK bekerja sama dengan BPS dalam pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) sehingga OJK memahami bahwa metodologi, mekanisme lapangan, dan standar operasional prosedur (SOP) yang diterapkan berjalan secara ketat.
Meski demikian, ia mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap kemungkinan adanya pihak yang mengatasnamakan petugas BPS.
“Lagi-lagi, kuncinya adalah masyarakat waspada. Harus cross-check dulu ini benar tidak dari petugas dari BPS dan lain-lain. Jadi pastikan ID card-nya, mungkin cek dulu ke RT/RW. Karena biasanya, mereka (petugas lapangan dari BPS) kalau datang itu biasanya menghubungi RT/RW dan sebagainya,” ucap Ketua Dewan Friderica.
Untuk diketahui, BPS tengah melaksanakan Survei Ekonomi 2026. BPS memastikan seluruh data yang dikumpulkan dalam Sensus Ekonomi 2026 hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebab, data yang akurat akan membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Simpan sebagai Kenangan
Unduh artikel ini dalam format visual halaman koran klasik.
EDISI SPESIAL
Daily News Indonesia
Berita Harian Indonesia
WWW.DNID.CO.ID
Cegah Penyalahgunaan Data, OJK Minta Masyarakat Verifikasi Identitas Petugas Lapangan Sensus Ekonomi
SENIN, 6 JULI 2026
Jakarta,DNID.co.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meyakini Badan Pusat Statistik (BPS) tetap menjaga kerahasiaan data Sensus Ekonomi (SE) 2026. Kendati demikian, OJK meminta masyarakat memverifikasi identitas petugas lapangan terlebih dahulu guna menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Kami yakin bahwa kalau dari BPS pasti mereka mempunyai standar dan kami percaya kredibilitas dari BPS dalam melaksanakan sensus tersebut. Namun demikian, tidak kita pungkiri bisa jadi ada pihak-pihak yang mendompleng hal ini,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Senin (6/7/2026).
Ketua Dewan Friderica memandang, Sensus Ekonomi 2026 menjadi instrumen penting untuk memotret kondisi perekonomian Indonesia secara lebih granular.
Dalam kaitan hal ini, ia turut mengimbau agar seluruh pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) memberikan jawaban yang valid kepada petugas BPS agar hasil sensus mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
Menurutnya, data tersebut juga dibutuhkan OJK untuk memperoleh gambaran yang lebih rinci, termasuk kondisi di berbagai daerah, sebagai salah satu dasar dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan.
Di sisi lain, Ketua Dewan Friderica juga meyakini BPS memiliki kredibilitas dan standar yang memadai dalam menjaga kerahasiaan data responden.
Keyakinan itu turut didasarkan pada pengalaman OJK bekerja sama dengan BPS dalam pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) sehingga OJK memahami bahwa metodologi, mekanisme lapangan, dan standar operasional prosedur (SOP) yang diterapkan berjalan secara ketat.
Meski demikian, ia mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap kemungkinan adanya pihak yang mengatasnamakan petugas BPS.
"Lagi-lagi, kuncinya adalah masyarakat waspada. Harus cross-check dulu ini benar tidak dari petugas dari BPS dan lain-lain. Jadi pastikan ID card-nya, mungkin cek dulu ke RT/RW. Karena biasanya, mereka (petugas lapangan dari BPS) kalau datang itu biasanya menghubungi RT/RW dan sebagainya,” ucap Ketua Dewan Friderica.
Untuk diketahui, BPS tengah melaksanakan Survei Ekonomi 2026. BPS memastikan seluruh data yang dikumpulkan dalam Sensus Ekonomi 2026 hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebab, data yang akurat akan membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.