Makassar, DNID.co.id – Pemerintah Kabupaten Bone kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Raihan ini membuat Bone berhasil mempertahankan opini WTP selama 11 tahun berturut-turut sejak 2015.
Penghargaan tersebut diterima dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Makassar, Selasa (2/6/2026).
Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, yang mewakili para kepala daerah dalam memberikan sambutan pada kegiatan tersebut, menyampaikan apresiasi kepada BPK Sulsel atas pelaksanaan audit yang dinilai profesional dan objektif.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Bone, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada BPK Perwakilan Sulawesi Selatan beserta seluruh tim pemeriksa atas dedikasi dan profesionalisme selama pelaksanaan audit,” kata Andi Asman.
Bupati Andi Asman menyebut, capaian WTP yang kembali diraih menjadi hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Menurutnya, penyerahan LHP bukan sekadar agenda tahunan, melainkan bagian penting dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Opini yang diberikan BPK menjadi salah satu tolak ukur dalam menilai efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
“Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 11 tahun berturut-turut menunjukkan bahwa proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program hingga evaluasi berjalan sesuai aturan dan target kinerja yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Andi Asman juga mengapresiasi peran BPK yang selama ini tidak hanya melakukan pemeriksaan, tetapi turut memberikan pembinaan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Meski kembali meraih opini tertinggi, Pemkab Bone mengaku masih memiliki pekerjaan rumah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.
“Kami menyadari masih ada sejumlah hal yang perlu diperbaiki. Karena itu, setiap rekomendasi BPK akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan mewujudkan pemerintahan yang bersih serta akuntabel,” tegasnya.
Bupati Bone juga menyampaikan terima kasih kepada DPRD Bone atas dukungan dalam proses penyusunan LKPD serta kepada seluruh jajaran pemerintah daerah mulai tingkat kabupaten, kecamatan, desa hingga kelurahan yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program pembangunan.
Dia berharap hasil pemeriksaan BPK dapat menjadi motivasi bagi seluruh pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, serta bertanggung jawab.
Di balik capaian tersebut, publik juga perlu memahami bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan berarti suatu daerah dipastikan bebas dari penyimpangan atau fraud.
Opini WTP merupakan pernyataan profesional auditor BPK mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
Penilaian itu didasarkan pada kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.
Dengan kata lain, WTP menunjukkan laporan keuangan dinilai wajar dan memenuhi standar akuntansi yang berlaku. Namun opini tersebut tidak secara otomatis menjadi jaminan bahwa tidak ada pelanggaran hukum, penyalahgunaan anggaran, atau potensi kerugian negara dalam pelaksanaan program pemerintahan.
Karena itu, tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK tetap menjadi faktor penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah semakin transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Simpan sebagai Kenangan
Unduh artikel ini dalam format visual halaman koran klasik.
Minggu, 3 Mei 2026
