Pengelola mengaku operator wajib mencocokkan barcode dengan data kendaraan, namun temuan bus diduga berpelat tak terdaftar memunculkan tanda tanya besar atas mekanisme penyaluran Biosolar subsidi.

Bone, DNID.co.id – Dugaan adanya kendaraan yang mengisi BBM bersubsidi jenis Biosolar dengan nomor polisi yang diduga tidak terdaftar memunculkan sorotan terhadap mekanisme verifikasi di SPBU Karella, Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

Temuan tersebut memantik pertanyaan mengenai sejauh mana pemeriksaan barcode dan kecocokan identitas kendaraan benar-benar diterapkan sebelum pengisian BBM subsidi dilakukan.

Awak media menemukan sebuah bus berwarna putih bertuliskan Comando Trans dengan nomor polisi DP 7779 AS diduga melakukan pengisian Biosolar subsidi di SPBU Karella.

Setelah dilakukan penelusuran, nomor polisi yang terpasang pada kendaraan tersebut diduga tidak terdaftar dalam aplikasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang digunakan untuk melakukan pengecekan data kendaraan bermotor.

Temuan itu menjadi perhatian karena sebelumnya pengelola SPBU Karella, Idrus, menegaskan bahwa seluruh kendaraan maupun nonkendaraan yang membeli Biosolar subsidi wajib menggunakan barcode atau QR Code yang telah terdaftar dalam sistem.

Tak hanya itu, Idrus mengaku seluruh operator SPBU telah diperintahkan untuk memastikan data kendaraan sesuai dengan barcode yang digunakan sebelum pengisian dilakukan.

"Kami sudah sampaikan semua ke operator kami agar selalu mengecek kesesuaian data kendaraan yang akan mengisi BBM," ujar Idrus melalui pesan WhatsApp, Minggu (26/7/2026).

Pernyataan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan baru. Jika prosedur pengecekan telah dijalankan sesuai instruksi, bagaimana kendaraan yang diduga menggunakan nomor polisi tidak terdaftar tetap dapat melakukan pengisian Biosolar subsidi.

Pertanyaan itu semakin menguat karena sistem barcode Pertamina pada dasarnya dirancang agar penyaluran BBM subsidi hanya diterima oleh kendaraan yang datanya telah terverifikasi.

Di sisi lain, sejumlah warga menduga temuan tersebut berkaitan dengan maraknya aktivitas mobil "pa'sedot" Biosolar subsidi yang belakangan menjadi sorotan di Kabupaten Bone.

Namun demikian, dugaan tersebut masih sebatas informasi dari masyarakat dan belum dapat dipastikan kebenarannya.

"Kalau benar nomor polisinya tidak sesuai, bagaimana bisa tetap mengisi solar subsidi? Ini harus diusut," kata seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Menanggapi temuan tersebut, Idrus menegaskan pihak SPBU Karella terbuka terhadap kritik maupun masukan dari media sebagai bahan evaluasi pelayanan.

"Kami juga butuh masukan dari teman-teman media. Ketika kami ada kesalahan dalam pelayanan di SPBU kami, agar ke depannya bisa kami maksimalkan. Silakan konfirmasi kami," tutup Idrus.

Hingga berita ini diterbitkan, pemilik maupun pengelola bus Comando Trans bernomor polisi DP 7779 AS belum berhasil dikonfirmasi.

Awak media juga masih berupaya meminta penjelasan dari pihak Pertamina dan instansi terkait mengenai dugaan ketidaksesuaian data kendaraan tersebut serta mekanisme pengawasan dalam penyaluran Biosolar subsidi.

Jika terdapat klarifikasi resmi, berita ini akan diperbarui sesuai prinsip keberimbangan.