Di tengah pembagian ratusan pompa air untuk sawah yang mengering, petani Bone mengaku kesulitan mendapatkan solar subsidi dan LPG 3 kilogram, bahkan sebagian masih bingung mencari sumber air untuk mengoperasikan bantuan tersebut.

BONE, DNID.co.id — Pembagian ratusan mesin pompa air untuk mengairi sawah yang mengalami kekeringan menuai beragam tanggapan dari petani di Kabupaten Bone. Di satu sisi, bantuan tersebut dinilai dapat membantu penyediaan air bagi lahan pertanian.

Namun di sisi lain, banyak petani mengaku kesulitan memperoleh bahan bakar untuk mengoperasikan pompa. Selain itu, sebagian petani juga mempertanyakan sumber air yang akan digunakan untuk menyedot air ke sawah, karena tidak semua wilayah memiliki akses irigasi atau sumur yang memadai.

Sejumlah petani menyebut solar subsidi semakin sulit didapat karena antrean panjang di SPBU. Sebagian petani kemudian beralih menggunakan pompa berbahan bakar LPG 3 kilogram, tetapi pasokan gas bersubsidi itu juga disebut tidak selalu tersedia.

“Pompa ada, tapi bahan bakarnya yang susah. Kadang solar tidak dapat, gas juga kosong. Terus airnya mau diambil dari mana kalau sumbernya juga tidak jelas,” kata seorang petani di wilayah Bone Selatan, Minggu (9/8/2026).

Petani lainnya juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan solar dalam jumlah kecil untuk kebutuhan operasional harian. Ia menyebut, untuk menghidupkan pompa bantuan tersebut dirinya hanya membutuhkan sekitar 5 hingga 6 liter solar, namun kerap ditolak oleh operator SPBU dengan alasan harus membawa rekomendasi resmi.

“Kalau cuma 5 sampai 6 liter susah, Pak. Di SPBU tidak mau kasih kalau tidak ada rekomendasi. Harus urus rekomendasi dulu, sementara kami butuh cepat untuk sawah. Kami petani ini seperti selalu dijadikan tumbal,” ujarnya.

Petani di Kecamatan Tellu Siattinge, Rudi, juga mengungkapkan hal serupa. Dia menyebut banyak petani di wilayahnya masih bingung mengoperasikan pompa karena keterbatasan bahan bakar dan tidak adanya kepastian sumber air yang bisa diandalkan.

“Kami sangat terbantu dengan adanya pompa, tapi kalau solar dan gas susah, sama saja alatnya tidak bisa dipakai. Apalagi kalau airnya jauh atau tidak ada, petani jadi ketakutan kalau kemarau begini,” ujarnya.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas bantuan pompa air apabila kebutuhan energi operasional petani belum terjamin, termasuk ketersediaan sumber air yang dapat diakses secara berkelanjutan.

Pemerhati, Dr. Andi Muh. Ridwan, menilai bantuan pompa air memang penting untuk menghadapi musim kering, tetapi pemerintah tidak cukup hanya menyediakan alat.

“Pompa air adalah sarana produksi. Manfaatnya baru terasa kalau petani bisa mengoperasikannya secara rutin dan ada sumber air yang jelas untuk disedot. Ketika solar subsidi sulit diakses, LPG 3 kilogram juga langka, dan sumber air tidak tersedia secara merata, maka pompa berisiko tidak digunakan optimal,” ujarnya saat dimintai tanggapan.

Menurut Ridwan, kebijakan bantuan alat pertanian seharusnya terintegrasi dengan kebijakan distribusi energi serta pengelolaan sumber air bagi petani. Dia menilai persoalan utama di lapangan bukan semata kekurangan pompa, melainkan tingginya biaya, sulitnya akses bahan bakar, dan keterbatasan infrastruktur air.

“Kalau petani harus membeli BBM atau LPG dengan harga lebih tinggi, biaya produksi meningkat dan keuntungan panen menurun. Belum lagi kalau sumber airnya tidak tersedia atau jauh, maka pompa tidak bisa dimanfaatkan secara optimal. Dalam jangka panjang, itu bisa mengurangi semangat petani untuk menanam,” katanya.

Pemerhati juga meminta agar pemerintah benar-benar melihat kesusahan petani di lapangan, khususnya terkait pengawasan di SPBU dan pangkalan LPG yang dinilai masih lemah.

Selanjutnya Ridwan menekankan perlunya pengetatan pengawasan dengan menerjunkan sumber daya manusia yang ada di lapangan, agar distribusi BBM subsidi dan LPG 3 kilogram tepat sasaran. Pemerintah juga diminta lebih cepat mendengar teriakan masyarakat dan segera memberikan solusi yang tetap serta cepat, agar persoalan yang dihadapi petani tidak terus berlarut.

Ridwan juga meminta pemerintah daerah bersama Pertamina dan aparat terkait memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran serta memperbaiki pengawasan distribusi LPG 3 kilogram di tingkat pengecer, sekaligus memetakan dan memastikan ketersediaan sumber air yang bisa dimanfaatkan petani.

“Negara jangan berhenti pada seremonial pembagian bantuan. Yang harus dijaga adalah keberlanjutan penggunaannya, termasuk memastikan ada air yang bisa disedot agar sawah benar-benar mendapat air dan produksi pangan tetap terjaga,” tambahnya.

Sejumlah kelompok tani berharap pemerintah segera mencari solusi agar bantuan pompa tidak hanya menjadi simbol penanganan kekeringan, tetapi benar-benar dapat digunakan secara optimal untuk menyelamatkan tanaman padi yang mulai kekurangan air.